Home Warta Fragmen Quran New Keislaman English Opini Video Tokoh Hikmah Arsip Kesehatan Lainnya Nasional Esai Khutbah Daerah Cerpen Ubudiyah Seni Budaya Sirah Nabawiyah Internasional Tafsir Risalah Redaksi Hikmah Nikah/Keluarga Obituari Ramadhan

Lembaga Pertanian NU Turut Berupaya Majukan Petani Indonesia Timur

Lembaga Pertanian NU Turut Berupaya Majukan Petani Indonesia Timur
Wakil Ketua LPP PBNU, M Yunus Razak, pada Workshop Kolaborasi Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (Tekad) di Jakarta, Kamis (16/12/2021). (Foto: NU Online/Kendi Setiawan)
Wakil Ketua LPP PBNU, M Yunus Razak, pada Workshop Kolaborasi Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (Tekad) di Jakarta, Kamis (16/12/2021). (Foto: NU Online/Kendi Setiawan)

Jakarta, NU Online
Lembaga Pengembangan Pertanian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPP PBNU) bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Republik Indonesia menggelar Workshop Kolaborasi Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (Tekad). Kegiatan berlangsung di Artotel Suites Jakarta, 15-17 Desember 2021.


Wakil Ketua LPP PBNU, Muhammad Yunus Razak, mengatakan bahwa lokakarrya Kolaborasi Tekad sebagai hal yang sangat positif, terlebih mengedepankan kolaborasi pada pelaksanaan kegiatan Tekad. Pasalnya, hampir dua tahun ini masyarakat harus menghadapi dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan terhenti dan tertundanya kegiatan produktif.


“PHK (pemutusan hubungan kerja) terjadi di mana-mana akibat produksi menurun dan penurunan penjualan.Alumni SMK dan perguruan tinggi banyak yang harus tertunda mendapatkan pekerjaan. Akibatnya menimbulkan kriminalitas. Esensi semua itu adalah masalah ekonomi,” kata Yunus Razak saat pembukaan Kamis (16/12/2021).


Dampak sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19 juga berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan. Tekad sangat tepat dilakukan apalagi dengan kolaborasi untuk upaya transformasi dalam bidang ekonomi.


Menurut dia, transformasi ekonomi dapat dilakukan setidaknya dengan dua hal, yakni menitikberatkan pada peningatan sumber daya manusia (SDM) dan, produktivitas ekonomi dengan industrialisasi baik berbentuk home industry, pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).


“Jika itu dilakukan, maka dapat mencegah masyarakat dan tidak terjebak pada sistem pinjol. Banyak korban pinjol esensinya adalah rentenir dalam bentuk pinjaman,” ungkapnya.


Payung kebijakan
LPP PBNU, lanjut dia, juga berharap ada payung kebijakan di tingkat daerah agar program Tekad ini dapat dilakukan bersama-sama dengan kebijakan dari pusat hingga daerah. “Semoga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil khususnya,” tegas Yunus.


Mewakili Ketua LPP PBNU Al Amin Nur Nasution, Yunus mengatakan bahwa program Tekad ke depan dapat dilakukan di banyak provinsi.


Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar, mengatakan dengan adanya lokakarya bersama LPP PBNU akan ada banyak hal bisa dilakukan dengan para pemangku kepentingan. Tekad, menurut dia, bukan sekadar konten pertanian yang merupakan core (inti), tapi ekosistemnya yang juga bicara ideologi kebangsaan dan pluralisme.


Pihaknya bersyukur Kemendes PDTT dan LPP PBNU dapat bersama-sama dalam kegiatan ini. Kesemuanya itu tidak lain adalah untuk memajukan masyarakat petani dan nelayan di desa-desa.


“Lebih-lebih lagi di perdesaan luar Jawa yang sangat membutuhkan sentuhan. Kemendes memberikan ruang bagi percepatan dalam SDM dan pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.


SDGs Desa
Hal itu juga menjadi catatan presiden saat dirinya menerima amanat sebagai Mendes. Program Tekad dibangun merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 dan merujuk pada konvensi Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) terkait Sustainable Development Goals (SDGs). Konvensi itu ditandatangani 193 negara di dunia.


“Kita coba lokalkan pada level desa. Kita rumuskan arah pembangunan desa yang disebut SDGs Desa yang memiliki kekhasan yaitu goals ke-18 SDGs kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Inilah yang menjadi target capaian. Ada 2.222 indikator untuk diraih SDGs Desa,” imbuhnya.


Terdapat dasar pemikiran munculnya SDGs Desa yaitu menghargai keberadaan bangsa Indonesia yang sangat beragam dalam agama budaya bahasa adat istiadat dan lain-lain, serta menampung kearifan lokal masyarakat dan kelembagaan desa agar bertahan bahkan berkembang.


“SDGs Desa bukan sekadar mengindonesiakan, tapi pelokalan tersebut diletakkan pada konteks budaya desa,” ujar Mendes.


Perlu diketahui hingga saat ini Tekad dilakukan di empat provinsi yakni Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara. Adapun agenda utama lokakarya ini adalah membangun koordinasi, harmonisasi, dan kolaborasi program Tekad antarkemeneterian/lembaga dengan pemerintah daerah  baik provinsi/kabupaten dengan LPP PBNU.


Lokakarya juga memaparkan program Tekad 2021 dan pemaparan kegiatan strategis dalam bidang pertanian dalam pengembangan pertanian di lokasi-lokasi program Tekad diselenggarakan. Selain itu, di akhir workshop akan dilakukan penyusunan rekomendasi kebijakan dan rencana tindak lanjut (RTL) hasil kegiatan program Tekad 2021.


Pewarta: Kendi Setiawan
Editor: Musthofa Asrori



Download segera! NU Online Super App, aplikasi keislaman terlengkap. Aplikasi yang memberikan layanan informasi serta pendukung aktivitas ibadah sehari-hari masyarakat Muslim di Indonesia.

Terkait

Nasional Lainnya

Terpopuler Nasional

Rekomendasi

topik

Berita Lainnya

×