Mayoritas Warga Lebih Pilih Subsidi Harga Barang daripada Bantuan Tunai

Jakarta, NU Online

Indikator Politik melakukan survei secara nasional terkait opini publik terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Survei ini dilaksanakan pada 5-10 September 2022 dan dirilis pada Ahad (18/9/2022) lalu.

Salah satu topik dari survei yang dilakukan Indikator Politik ini adalah tentang Subsidi BBM dan Biaya Hidup. Di dalam topik ini, warga atau responden disodorkan dua cara pemberian subsidi kepada masyarakat yang lebih sesuai dengan pendapat mereka.

Cara pemberian subsidi yang pertama adalah subsidi harga barang sehingga lebih terjangkau dan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Cara kedua yakni subsidi tunai langsung yang diberikan hanya kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Hasilnya, mayoritas warga (58,6 persen) lebih memilih cara pertama sebagai pemberian subsidi kepada masyarakat, daripada cara yang kedua. Responden yang memilih cara pemberian subsidi yang kedua sebanyak 37,1 persen. Warga atau responden yang tidak menjawab atau menjawab tidak tahu sebanyak 4,3 persen.

Subsidi BBM Tidak Tepat Sasaran

Selanjutnya, Indikator Politik menyodorkan sebuah pernyataan mengenai subsidi BBM yang tidak tepat sasaran karena lebih banyak dinikmati oleh orang mampu, atau yang mampu membeli kendaraan motor.

Warga yang menyatakan setuju terhadap pernyataan di atas sebanyak 40,9 persen. Disusul kurang setuju (26,6 persen), tidak setuju sama sekali (15,7 persen), dan sangat setuju (13,3 persen). Masyarakat yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 3,6 persen.

“Mayoritas setuju/sangat setuju bahwa subsidi BBM tidak tepat sasaran (54,2 persen), dan sekitar 42,3 persen kurang/tidak setuju. Warga terbelah sangat besar,” begitu bunyi hasil survei ini, dikutip dari dokumen Indikator Politik, pada Selasa (20/9/2022).

BBM Bersubsidi untuk Kendaraan Umum dan Roda Dua

Kemudian, Indikator Politik menyodorkan sebuah pernyataan kembali mengenai BBM bersubsidi hanya boleh digunakan oleh kendaraan umum dan kendaraan roda dua. Sementara kendaraan roda empat tidak diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi.

Pernyataan seperti itu disetujui oleh 39,9 persen responden. Lalu responden yang mengaku kurang setuju sebanyak 31,8 persen, tidak setuju sama sekali 12,4 persen, dan sangat setuju 12,3 persen. Sebanyak 3,6 persen menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

“Sekitar 52,2 persen setuju/sangat setuju BBM bersubsidi hanya untuk kendaraan umum dan roda dua. Yang kurang/tidak setuju juga sangat besar, sekitar 44,2 persen,” demikian bunyi hasil Survei Indikator Politik.

Pewarta: Aru Lego Triono
Editor: Muhammad Faizin