NU Jateng Resmi Serukan Turun Jalan Lawan FDS

Banyumas, NU Online
Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jawa Tengah menolak Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Bahkan, secara resmi PWNU Jateng mengintruksikan kepada seluruh jajaran Pengurus Cabang NU di Jawa Tengah untuk memprotes kebijakan nasional tersebut.

Intruksi itu dikirimkan pada Senin, 7 Agustus 2017, kepada seluruh PCNU setempat dengan seruan agar seluruh warga NU di Jateng menggelar aksi terbuka menolak program Lima Hari Sekolah atau yang dikenal dengan full day school (FDS).

"Setahu saya (seruan turun jalan) ini baru terjadi (dalam sejarah). Dan ini menandakan penolakan atas lima hari sekolah tersebut sangatlah serius oleh NU," kata KH Hudalloh Ridawan, jajaran PWNU Jawa Tengah kepada NU Online, Rabu (9/8/2017).

Ia mengatakan, Jawa Tengah adalah provinsi dengan jumlah warga NU terbesar kedua setelah Jawa Timur. "Maka jika NU di kedua provinsi ini bergerak, tandanya ada hal yang sangat besar harus disikapi oleh pemerintah," kata KH Hudalloh Ridwan.

Penolakan terbuka secara tegas atas program FDS itu bahkan sudah dilakukan oleh warga NU di Kabupaten Banyumas sebelum intruksi tersebut terbit. Setidaknya sekitar 15 ribu warga NU pada Senin, tururn jalan menolak program Mendikbud Muhajir tersebut.

(Baca juga: Ini Alasan-alasan Mendasar Kenapa NU Menolak FDS)

Meski demikian, PWNU Jateng mengimbau aksi turun jalan tersebut “dilakukan secara tertib dengan tetap menjunjung tinggi akhlaqul karimah dan meminta restu serta dukungan kepada para kiai dan tokoh NU setempat," demikian di antara bunyi dalam surat instruksi itu.

Surat resmi tersebut ditandantangi oleh Rais Syuriyah PWNU Jateng KH Ubaidillah Shodaqoh, Katib Syuriyah PWNU Jateng KH Ahmad Sya'roni, Ketua Tanfidziyah PWNU Jateng Abu Hafsin, dan Sekretaris PWNU Jateng Moh Arja Imroni.

Abu Hafsin mengaku telah mengirim surat ke semua PCNU di Jateng. Imbuan menggelar demo untuk menyampaikan pendapat, kata dia, juga disertai dengan syarat tegas dari PWNU agar menjaga ciri khas NU sebagai organisasi kaum santri.

"Namun Demo tidak boleh urakan. Harus sesuai akhlak NU dan tidak boleh nutup jalan," kata KH Abu Hafsin.

Sementara itu, Ketua PCNU Kabupaten Banyumas KH Maulana Ahmad Hasan membenarkan bahwa telah menerima surat intruksi tersebut. “Dan kami sudah melakukan aksi lebih dulu sebelum intruksi ini kami terima. Tentu warga NU marah kepada Mendikbud Muhadjir karena program 5 hari sekolah mengancam eksistensi madrasah diniyah dan pesantren yang dimiliki NU," kata KH Maulana Ahmad Hasan. (A Azka/Mahbib)