Nasional
PBNU Tanggapi soal Dana Rp1,5 Triliun dari Pemerintah
NU Online · Sabtu, 15 Juli 2017 | 05:30 WIB
Jakarta, NU Online
Belakangan ini berita tentang penyaluran dana Rp1,5 triliun dari pemerintah ke PBNU tersebar luas di media sosial. Sebagian warganet membagikan tautan berita dari media massa lalu mengimbuhinya dengan sejumlah tuduhan negatif.
Bila ditelusuri, berita tersebut berasal dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan PBNU terkait penyaluran kredit ultra mikro pada 23 Februari 2017.
(Baca: Kerja Sama Ultra Mikro dengan NU, Pemerintah Sediakan Anggaran 1,5 Triliun)
“Framing untuk memojokkan NU. Berita lama (Februari lalu) kini diviral oleh kelompok tertentu dalam momentum terbitnya Perppu 2/2017,” kata Ketua PBNU Robikin Emhas saat dikonfirmasi, Sabtu (15/7).
Ia menjelaskan, program kredit usaha ultra mikro tersebut bukan hanya diperuntukan bagi warga Nahdlatul Ulama namun untuk warga negara Republik Indonesia.
Menurutnya, ada pihak tertentu berusaha membangun kesan negatif seolah dukungan NU terhadap pemerintah untuk membubarkan ormas anti-Pancasila adalah karena ada konsesi tertentu.
“Kami tegaskan bahwa PBNU tidak ada deal apa pun dengan Pemerintah. Tuntutan NU untuk membubarkan ormas anti-Pancasila adalah wujud komitmen nasionalisme terhadap kelangsungan bangsa dan NKRI sebagaimana ungkapan hubbul wathan minal iman,” paparnya.
Selain Kementerian Keuangan, penandatanganan nota kesepahaman Februari lalu juga dilakukan Kementerian Koperasi dan UMKM, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. (Mahbib)
Belakangan ini berita tentang penyaluran dana Rp1,5 triliun dari pemerintah ke PBNU tersebar luas di media sosial. Sebagian warganet membagikan tautan berita dari media massa lalu mengimbuhinya dengan sejumlah tuduhan negatif.
Bila ditelusuri, berita tersebut berasal dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan PBNU terkait penyaluran kredit ultra mikro pada 23 Februari 2017.
(Baca: Kerja Sama Ultra Mikro dengan NU, Pemerintah Sediakan Anggaran 1,5 Triliun)
“Framing untuk memojokkan NU. Berita lama (Februari lalu) kini diviral oleh kelompok tertentu dalam momentum terbitnya Perppu 2/2017,” kata Ketua PBNU Robikin Emhas saat dikonfirmasi, Sabtu (15/7).
Ia menjelaskan, program kredit usaha ultra mikro tersebut bukan hanya diperuntukan bagi warga Nahdlatul Ulama namun untuk warga negara Republik Indonesia.
Menurutnya, ada pihak tertentu berusaha membangun kesan negatif seolah dukungan NU terhadap pemerintah untuk membubarkan ormas anti-Pancasila adalah karena ada konsesi tertentu.
“Kami tegaskan bahwa PBNU tidak ada deal apa pun dengan Pemerintah. Tuntutan NU untuk membubarkan ormas anti-Pancasila adalah wujud komitmen nasionalisme terhadap kelangsungan bangsa dan NKRI sebagaimana ungkapan hubbul wathan minal iman,” paparnya.
Selain Kementerian Keuangan, penandatanganan nota kesepahaman Februari lalu juga dilakukan Kementerian Koperasi dan UMKM, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. (Mahbib)
Terpopuler
1
Santri Kecil di Tuban Hilang Sejak Kamis Lalu, Hingga Kini Belum Ditemukan
2
Pastikan Arah Kiblat Tepat Mengarah ke Ka'bah Sore ini
3
Sound Horeg: Pemujaan Ledakan Audio dan Krisis Estetika
4
Perbedaan Zhihar dan Talak dalam Pernikahan Islam
5
15 Ribu Pengemudi Truk Mogok Nasional Imbas Pemerintah Tak Respons Tuntutan Pengemudi Soal ODOL
6
Operasional Haji 2025 Resmi Ditutup, 3 Jamaah Dilaporkan Hilang dan 447 Meninggal
Terkini
Lihat Semua
