Pemda Diminta Berperan Bentuk Iklim Demokrasi Sehat di Jawa Barat

Sel, 30 Juli 2019 | 14:30 WIB

Abdul Rahman Ahdori

Kontributor

Download PDF

Bandung, NU Online

Komisoner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat, Titik Nurhayati meminta semua pihak ikut sert a membentuk iklim demokrasi yang sehat di kawasan Jawa Barat termasuk pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurutnya, demokrasi bukan hanya terkait Pemilihan Umum (Pemilu) melainkan siklus sehingga keberadaanya terus menerus berada di masyarakat.

“Kita harus melihat Demokrasi itu sebagai siklus jadi tidak berhenti soal pemilu yang selesai tetapi siklus demokrasi memang terus-menerus, setelah terpilih. Artinya yang dilakukan daerah adalah peran DPRD, peran pemerintah dalam mendukung iklim demokrasi dalam meminmalisir SARA soal kelompok minoritas dan sebagainya,” kata Titik yang juga kader muda NU ini, saat diminta tanggapan suasana kebangsaan Pasca Pemilu di Jawa Barat, Selasa (30/7).

Jawa Barat, kata Titik banyak disorot oleh kalangan aktivis demokrasi di Indonesia sebab tumbuh suburnya penyebaran hoaks.

Sebagai antisipasinya, semua elemen harus mendorong nilai substansial dari setiap informasi yang berkembang di masyarakat. Hal itu menjadi kunci agar pemerintah sebagai pemangku kebijakan bisa lebih tenang menjalankan proses kebijakan tersebut.

“Kalau informasi tentang pemerintah daerah positif, Pemda juga akan tenang menyelenggarakan proses kebijakan itu dengan maksimal. Misalnya mau bangun sekolah atau jembatan yang ramai soal isu pengannggarannya dulu,” ucapnya.

Kemudian, misalnya Pemda akan membangun jembatan, lalu yang ramai di masyarakat soal siapa yang berperan, siapa yang bermain. Padahal ada banyak hal yang juga sesugguhnya penting dibahas misalnya kebermanfaatan fasilitas umum itu untuk siapa.

Seperti diketahui, pada pesta demokrasi di Indonesia setiap tahunnya, Provinsi Jawa Barat kerap menjadi perhatian. Selain suasananya yang hangat, di kawasan Jawa Barat banyak ber munculan politik identitas yang mengancam persatuan dan kesatuan seperti hoaks.

Menurut, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), tahun 2018 ada tiga daerah yang tingkat penerimaan informasi bohong atau hoaks sangat tinggi. Tiga daerah tersebut adalah Aceh, Jawa Barat, dan Banten.

LIPI ingin memotret tingkat intoleransi di sembilan provinsi di Indonesia yaitu Aceh, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. (Abdul Rahman Ahdori/Fathoni)

Editor: Patoni

Kontributor: Abdul Rahman Ahdori