Nasional

Rais ‘Aam: NU Tolak FDS Harus dengan Gerakan Santun

Ahad, 3 September 2017 | 11:15 WIB

Kebumen, NU Online 
Rais ‘Aam PBNU KH Ma'ruf Amin menginstruksikan para pengurus NU di tingkat Wilayah, Cabang, hingga Ranting, untuk bergerak bersama dalam memperkuat tradisi amaliah Nahdliyin, termasuk memperkuat madrasah diniyah. 

Instruksi itu disampaikan pada Halaqah Syuriyah PCNU dan Pengasuh Pondok Pesantren di bekas Karesidenan Kedu, yaitu daerah Magelang, Kebumen dan Banyumas (Dulangmas), di Pondok Pesantren Al-Huda, Kebumen, Ahad (3/9).

"NU sebagai jam'iyah harus mampu mengorganisir jamaahnya. NU punya tanggung jawab keummatan, tanggung jawab kenegaraan dan tanggung jawab kebangsaan,” katanya. 

Menurut dia, yang konsisten dalam menjaga itu semua adalah pesantren dan madrasah diniyah. Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk memperkuat madrasah diniyah. 

“Kebijakan FDS ini kita memang kecolongan, tahu tahu ada Permendikbud, judulnya, penguatan karakter di sekolah, tetapi isinya adalah sekolah lima hari. Saya sudah sampaikan ke presiden, bahwa kebijakan tersebut ditolak umat. Jika diteruskan akan menimbulkan konflik di tengah masyarakat,” jelasnya.

Kini, lanjutnya, Permendikbud itu akan direvisi dalam Perpres. Ia menduga, dalam Perpres itu, FDS akan diterapkan secara opsional. Jadi, nanti Pemda boleh memilih menerapkan atau tidak. 

Dengan demikian, NU harus kerja keras dengan harakah (gerakan) layyinan yang santun. NU tidak bergerak dengan intimidasi, tidak memaksakan, tapi mendorong kesadaran bersama. 

“PCNU dan PWNU harus melobi bupati dan gubernurnya untuk menolak kebijakan tersebut. Di Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, NTB sudah mulai menolak. Entah ini Jawa Tengah, katanya gubernurnya termasuk penggagas FDS. PCNU-PCNU-nya harus bergerak, meloby bupati-wali kota untuk menolak kebijakan penerapan FDS. (Abdul Malik/Abdullah Alawi)