Santri dan Nahdliyin Harus Jawab Dinamika Sosial Politik dan Ekonomi

Cirebon, NU Online

Dinamika sosial politik dan ekonomi selalu mengalami perubahan dalam perkembangan zamannya. Hal tersebut yang harus dijawab masyarakat santri dan Nahdliyin sebagai pemegang otoritas keagamaan.

"Kita tidak bisa menyerahkan kepada non-santri karena kita yang punya otoritas di situ," kata Wakil Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ustadz Alhafiz Kurniawan saat berbicara pada Halaqah Fiqih Peradaban di Pondok Buntet Pesantren, Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (30/12/2023).

Persoalan politik, misalnya, yang mengalami perubahan dari abad pertengahan ke abad modern. Tren politik di abad pertengahan sangat sektarian. Hal tersebut tampak dari sejumlah hasil ijtihad. Karenanya, kondisi sektarian di zaman tersebut normal, wajar, dan sah saja.

Mengutip pandangan Imam al-Qarafi, Alhafiz menyebut bahwa masyarakat sosial politik itu masih sangat sektarian sehingga di dalam ibadah itu mengandung dimensi ritual dan politis sekaligus. Karenanya, keputusan ijtihad itu mengandung syiar sebagai agama dan politik.

Namun, hal tersebut berubah di masa kini mengingat komposisi masyarakat yang berubah, tidak lagi homogen, melainkan sangat heterogen. Sektarian tidak lagi pas diterapkan dalam kondisi sosial masyarakat sekarang. Negara tidak bisa mewakili simbol agama tertentu.

"Sehingga kita perlu merumuskan fiqih siyasah baru sehingga muncul keputusan PBNU di Banjar (tentang semua penganut agama di hadapan negara statusnya sama sebagai warga negara, tidak lagi relevan klasifikasi kafir)," ujar Redaktur Pelaksana Keislaman NU Online itu.

Karena itu, Alhafiz menegaskan bahwa Halaqah Fiqih Peradaban yang digelar PBNU merupakan upaya agar kaum santri dan kalangan Nahdliyin dapat lebih mengeksplorasi kitab-kitab kuning. Buku yang menjadi referensi dan rujukan keislaman itu perlu dihubungkan dengan realitas.

"Yang jelas, PBNU ingin mengajak bahwa ada perubahan baru sehingga kita dengan kekayaan khazanah keislaman kita, kitab kuning itu, bagaimana kita merumuskan realitas di berbagai bidang," ujarnya.

Senada, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Prof Aan Jailani juga menyampaikan bahwa perkembangan dinamika sosial politik harus ditanggapi santri dan mahasiswa. 

"Mahasiswa santri responsif terhadap semua isu," ujarnya.

Ia menyebut soal industri halal, mulai dari makanan, obat-obatan, hingga kosmetik yang masih perlu dieksplorasi. Pun perihal migrasi, seperti pengungsi dari Rohingya yang berbondong-bondong datang ke Indonesia, yang perlu disikapi dari sisi keagamaannya.