Sarbumusi: BSU Hamburkan Anggaran Negara, Pemerintah Harus Fokus Reindustrialisasi

Jakarta, NU Online

Presiden Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) NU Irham Ali Saifudin menilai Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang digulirkan pemerintah hanya bersifat karitatif dan menghamburkan anggaran negara.

Ia menegaskan, pemerintah seharusnya lebih fokus pada kebijakan strategis jangka panjang, terutama di bidang reinvestasi dan reindustrialisasi.


Meski demikian, Irham menilai BSU tidak cukup kuat untuk menjadi solusi jangka panjang menghadapi persoalan ketenagakerjaan.


“BSU kali ini menurut saya sifatnya hanya karitatif saja. Hanya menghambur-hamburkan anggaran. Selain jumlah yang sangat kecil, juga hanya diberikan sekali. Itu pun banyak pekerja yang sebenarnya memiliki hak karena masuk ke kriteria, tetapi mereka tidak dapat,” katanya saat dihubungi NU Online, Rabu (31/7/2025).


Ia menekankan, pemerintah harus mengalihkan perhatian pada dua isu mendasar, yakni reinvestasi dan reindustrialisasi. Menurutnya, investasi asing di Indonesia tengah mengalami kelesuan serius, sementara investasi domestik justru lebih mendominasi.


“Kedua, untuk melakukan reindustrialisasi karena pemerintah sering kali berkelit, nanti dapat dari program ini, program MBG, kemudian program hilirisasi pertanian, hilirisasi tambang, atau apa, itu akan menciptakan sekian juta lapangan pekerjaan,” ujarnya.


Irham mengungkapkan, kondisi di lapangan menunjukkan sektor manufaktur yang selama ini cukup mapan justru mengalami tekanan berat. Banyak industri manufaktur yang sebelumnya stabil kini mulai berguguran. Catatannya menunjukkan sudah terdapat sekitar 90 ribu kasus pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama di sektor manufaktur.


“Ini mau disubstitusi pemerintah dengan apa? Kalau jawabannya dengan hilirisasi pertanian, kan standar pendapatan dan segala macam tidak akan sama dengan standar pendapatan yang di sektor establish itu,” ungkapnya.


Menurutnya, dalam jangka menengah dan panjang, Indonesia tidak hanya membutuhkan lapangan kerja dalam jumlah besar, tetapi juga pekerjaan yang berkualitas. Tanpa perubahan pola kebijakan, ia khawatir keberlanjutan ekonomi nasional akan menghadapi risiko serius.


“Karena terlalu permisif dan gampang menyerah setiap ada badai ekonomi, termasuk badai PHK yang disebabkan oleh lesunya investasi asing dan berpindahnya investasi padat karya ke negara-negara lain, sementara akar persoalannya tidak pernah diatasi oleh pemerintah secara serius,” terangnya.


Pernyataan itu diungkapkan Irham sebagai respons dari peninjauan langsung proses penyaluran BSU yang dilakukan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Kantor Pos Cabang Utama Padang, Sumatera Barat, Rabu (30/7/2025).


Hingga 29 Juli 2025, BSU telah disalurkan kepada 14,7 juta pekerja atau 92,63 persen dari total 15,9 juta penerima secara nasional. Di Sumatera Barat, bantuan ini diterima oleh 174.203 pekerja (95,33 persen), dan khusus di Kota Padang sebanyak 60.008 pekerja (94,53 persen).