Sosialisasi Keamanan Vaksin Covid-19 Perlu Ditingkatkan

Jakarta, NU Online

Vaksin Covid-19 telah tiba di Indonesia sejak beberapa waktu yang lalu. Pemerintah sedang mematangkan skema agar penyuntikan vaksin berjalan dengan maksimal di tahap pertama. Belum juga dilakukan, muncul di masyarakat kelompok yang meragukan keamanan serta efektivitas vaksin Sinovac. 

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Pengurus Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama Hj Anggia Ermarini mengatakan, meski Presiden Joko Widodo telah mengumumkan sendiri mengenai keamanan vaksin Covid-19, pemerintah tetap perlu meningkatkan sosialisasi.

Kementerian Kesehatan, lanjutnya, harus mengambil peran dengan mengerahkan Satgas Covid-19 dan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk berkomunikasi langsung bersama masyarakat. Anggia mengaku terus mendapatkan laporan bahwa penolakan terhadap vaksin Covid-19 terus mengalami peningkatan. 

“Narasinya harus dibangun dengan baik. Ahli-ahli komunikasi di Kemenkes atau Komite Penanganan Covid-19 harus dikerahkan secara maksimal supaya diterima oleh masyarakat karena penolakan terhadap vaksin masih tinggi. Baik itu gak percaya aplikasinya atau gak percaya ada atau engganya vaksin. Atau gak percaya karena keterjangkauannya,” kata Anggia yang juga Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ini, Senin (21/12). 

Selanjutnya, masalah yang seolah mendiskreditkan vaksin harus segera dicarikan solusinya. Kebijakan menggratiskan vaksin oleh pemerintah menjadi hal yang perlu diapresiasi. Namun yang paling penting, pemerintah dapat memastikan bahwa kehadiran vaksin merupakan solusi terbaik di tengah ancaman virus Corona yang mematikan. 

“Perlu ada komunikasi yang ramah kepada masyarakat. Komunikasi yang baik supaya diterima dan kegiatan vaksinasi berjalan dengan maksimal,” tuturnya. 

Bagi Anggia, adanya keraguan masyarakat terhadap vaksin Covid-19 sebab pemerintah belum sepenuhnya membeberkan secara resmi hal krusial seperti tingkat keamanan dan kehalalan di hadapan publik. Sementara karakter bangsa Indonesia, tidak begitu mudah terhadap sesuatu yang dianggapnya baru. 

PP Fatayat mendorong pemerintah segera melakukan pemetaan dan kerja-kerja nyata agar program vaksinasi untuk menekan angka kematian Covid-19 terealisasi. Kerja sama pemerintah dengan masyarakat harus terwujud untuk menyelesaikan semua persoalan bangsa tersebut. 

Isu ini bergulir seiring dengan survei Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) yang mengungkap terdapat 73,72 persen masyarakat tahu bahwa pemerintah berencana memberikan vaksin Covid-19 dan sisanya menyatakan tidak tahu. 

Lalu, sebanyak 64,81 persen responden menyatakan akan ikut imunisasi. Sedangkan 7,6 persen menolak imunisasi. Sementara itu, yang masih ragu tentang vaksin  Covid-19 sebanyak 27,6 persen.

Bahkan penelitian yang dirilis 1 November 2020 lalu ini langsung mendapat tanggapan dari pihak pemerintah. Staf Khusus (Stafsus) Presiden, Anak Agung Gede Ngurah Ari Dwipayana menuturkan, pihaknya siap melakukan sosialisasi dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. 

Tak hanya itu, dia mengklaim komite pemulihan ekonomi nasional juga telah melakukan komunikasi dan edukasi terkait vaksin Covid-19 tersebut.

“Telah diperhatikan terkait keamanan vaksin agar betul-betul aman. Maka dari itu, Bapak Presiden memberikan arahan agar proses pengadaan vaksin mengikuti tahapan koridor saintifik,” kata dia, kemarin. 

Pewarta: Abdul Rahman Ahdori

Editor: Fathoni Ahmad