Nasional

Tenaga Kesehatan Banyak Gugur, Ini Strategi yang Wajib Dilakukan Pemerintah

Kam, 1 Juli 2021 | 07:09 WIB

Tenaga Kesehatan Banyak Gugur, Ini Strategi yang Wajib Dilakukan Pemerintah

etua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dr H Makky Zamzami memberikan strategi yang wajib dilakukan pemerintah (Ilustrasi: NU Online)

Jakarta, NU Online
Lonjakan kasus Covid-19 beberapa waktu terakhir ini, membuat banyak sektor terdampak. Salah satunya adalah tenaga kesehatan yang berada di garis terdepan penanganan Covid-19. Menanggapi itu, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dr H Makky Zamzami memberikan strategi yang wajib dilakukan pemerintah.

 

“Saya rasa ini sangat darurat dan harus segera ditindaklanjuti atau ditangani. Karena rumah sakit (RS) itu tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada tenaga kesehatan. Mau sebanyak apa pun kasur dan fasilitas, tapi kalau tenaga kesehatan tidak ada ya susah juga. Artinya, kerawanan ini memerlukan jalan keluar,” jelas dr Makky, Kamis (1/7). 

 

Ia mengusulkan agar pemerintah daerah setempat dapat ‘memancing’ atau membuka penerimaan baru bagi tenaga kesehatan dari sektor swasta untuk turut berperan atau membantu penanganan Covid-19 di berbagai rumah sakit utama.

 

Namun, dr Makky menekankan agar berbagai hal yang bersifat administratif seperti pembuatan surat izin praktik (SIP) mesti diberikan kompensasi. Tujuannya supaya tidak mempersulit dan memperlambat penambahan jumlah tenaga kesehatan di RS. 

 

Selanjutnya yang mesti diperhatikan adalah soal insentif untuk tenaga kesehatan. Menurut dr Makky, di beberapa wilayah di Indonesia insentif tenaga kesehatan tidak diberikan atau besarannya sangat kecil.

 

Padahal, peran tenaga kesehatan cukup sentral dalam penanganan pandemi Covid-19 ini sehingga harus dihargai. Beberapa RS atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebenarnya bisa berperan untuk mengupayakan agar insentif tenaga kesehatan bisa diberikan dengan layak.

 

“Jadi tetap targetnya pemerintah, terutama pemda, membuka tenaga kesehatan honorer dari sektor swasta, mempermudah izin, dan memperjelas insentifnya,” tegas dr Makky.

 

Bantuan mahasiswa kesehatan

Selain itu, strategi atau jalan keluar yang bisa dilakukan pemerintah adalah memberdayakan mahasiswa kesehatan untuk membantu melakukan praktik di beberapa RS utama Covid-19. Terutama mahasiswa yang sudah berstatus koas atau coass (co-assistant). Mahasiswa koas adalah seorang dokter muda yang telah menyelesaikan pendidikan di perkuliahan.

 

“Jadi, mahasiswa kedokteran S1, kemudian dia masuk ke koas dan kuliah praktik di RS, ini bisa di-share di berbagai RS. Jadi dia kan sudah punya ilmunya di perkuliahan S1 sehingga bisa diperbantukan di RS. Itu menjadi salah satu solusi,” pungkas dr Makky. 

 

Data tenaga kesehatan yang gugur 

Situs resmi Lapor Covid-19 (https://laporcovid19.org/) mencatat, terdapat 1.030 tenaga kesehatan gugur per 1 Juli 2021. Di antaranya dokter (401 orang), dokter gigi (39), perawat (325), bidan (160), rekam radiologi (6), terapis gigi (3), petugas ambulans (3), ahli teknologi laboratorium medik (30), tenaga farmasi (3), apoteker (9), sanitarian (5), elektromedik (3), fisikawan medik (1), epidemiolog (2), entomolog kesehatan (1), dan tenaga kesehatan lainnya sebanyak 39 orang. 

 

Pewarta: Aru Lego Triono
Editor: Abdullah Alawi