Home Warta Fragmen Quran New Keislaman English Opini Tokoh Hikmah Download Kesehatan Lainnya Nasional Esai Khutbah Ubudiyah Cerpen Daerah Seni Budaya Internasional Sirah Nabawiyah Tafsir Risalah Redaksi Hikmah Nikah/Keluarga Obituari Ramadhan Pustaka Humor

Waketum PBNU Usul IPNU Buat Regulasi Wajib Dirikan Komisariat di SMA Unggulan

Waketum PBNU Usul IPNU Buat Regulasi Wajib Dirikan Komisariat di SMA Unggulan
Waketum PBNU Usul IPNU Buat Regulasi Wajib Dirikan Komisariat di SMA Unggulan. (NU Online/Suwitno)
Waketum PBNU Usul IPNU Buat Regulasi Wajib Dirikan Komisariat di SMA Unggulan. (NU Online/Suwitno)

Jakarta, NU Online 
Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H Nusron Wahid menegaskan bahwa lahan garapan dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) adalah pelajar. Bahkan, ia mengusulkan agar IPNU membuat sebuah regulasi untuk diputuskan di dalam Kongres XX pada tahun ini, di Nusa Tenggara Barat. 


Usulan itu disampaikan Nusron dalam agenda Debat Calon Ketua Umum IPNU masa khidmah 2022-2025, di Lantai 5 Gedung PBNU Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, pada Kamis (14/4/2022) malam. 


“Ini usul, buat regulasi dan putuskan di Kongres. Cabang dinyatakan tidak sah, kalau tidak mempunyai komisariat di SMA-SMA unggulan. Kalau cabangnya tidak sah maka tidak punya hak suara waktu Kongres. Dibuat akreditasi seperti itu kalau perlu. Ini mumpung masih ada waktu. Supaya organisasinya tidak hanya papan nama dan betul-betul ada kegiatan,” ujar Nusron. 


Ia menyampaikan gagasan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf tentang tiga kebangkitan yakni pada sektor intelektualisme, teknokrasi, dan kewirausahaan. Kebangkitan ini dimunculkan dari pelajar.


Saat ini, Nusron menyebut bahwa ada tujuh sektor strategis yang sangat penting di Indonesia. IPNU diharapkan bisa berperan dan masuk ke dalam sektor-sektor ini. Ketujuh sektor itu adalah pertahanan dan keamanan, keuangan, energi, pangan, kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur dan manufaktur. 


Sementara NU hanya kuat di satu sektor yakni pendidikan dan birokrasi Kementerian Agama. Sebab orang-orang yang saat ini duduk di sana produk antara tahun 1970 hingga 1990-an. Sebagian besar mereka adalah anak-anak muda NU yang pada saat itu kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN). 


“Kalau kuliah di IAIN, rata-rata kerjanya di Kemenag. Kalau guru ya guru agama. Ini harus diubah,” ungkap Nusron.


Ia lantas meminta kepada para calon ketua umum IPNU itu mampu memiliki cara ke depan agar kader-kader NU ada yang bekerja sebagai jenderal polisi, tentara, hakim, jaksa agung, gubernur Bank Indonesia, kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menteri keuangan, dan direktur jenderal pajak. Kuncinya, IPNU harus menguasai sekolah-sekolah umum.


Nusron menyebutkan bahwa 70 persen para pekerja di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan tujuh sektor penting di Indonesia itu lahir dari 15 kampus unggulan yang ada di Indonesia. 


Kampus-kampus itu adalah Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).


Kemudian kampus-kampus di sektor pendidikan yakni Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Negeri Semarang (Unnes), Universitas Negeri Surabaya (Unesa), dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). 


“Data tahun 2017, 70 persen siswa yang kuliah di 15 kampus ini, berasal dari 657 SMA. Sekarang, bagaimana caranya IPNU-IPPNU punya komisariat di 657 SMA itu? Kalau tidak ada komisariat di SMA itu, jangan di-SK-kan, itu menjadi KPI (indikator kerja). Anggota banyak kalau itu tidak ada, dianggap tidak sah,” harap Nusron. 


Harapan kepada IPNU

Ia sangat berharap agar IPNU kembali kepada tradisi kepelajaran sehingga mampu berdedikasi dan membuat inisiatif-inisiatif kegiatan yang benar-benar berorientasi pada dunia pelajar. Di antaranya IPNU diharapkan bisa membuat bimbingan belajar masuk perguruan tinggi atau advokasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) SD hinggan kuliah. 


Setiap tahun, kata Nusron, kuota KIP Kuliah sebanyak 480 ribu sebagai kelanjutan dari program bidik misi. Ia meminta kepada para calon ketua umum IPNU untuk bertugas mendapatkan minimal 200 ribu KIP Kuliah untuk kader-kader NU. 


“Kamu melaksanakan itu saja, sudah sibuk. Tidak perlu lagi mencari kegiatan lain. Fokus pelajar. Pengurusnya boleh mahasiswa, asal usia sudah ditentukan di dalam AD/ART NU dan PD PRT IPNU. Tetapi fokus garapannya adalah harus pelajar,” tegas Nusron. 


Pewarta: Aru Lego Triono
Editor: Syamsul Arifin 



Download segera! NU Online Super App, aplikasi keislaman terlengkap. Aplikasi yang memberikan layanan informasi serta pendukung aktivitas ibadah sehari-hari masyarakat Muslim di Indonesia.

Terkait

Nasional Lainnya

Terpopuler Nasional

Rekomendasi

topik

Berita Lainnya

×