Sejarah Ahlul Halli wal Aqdi (1)

Oleh Choirul Anam

--Diskusi mendalam di pondok pesantren Al-Mansyuriyah, Lombok Tengah, NTB telah berlangsung beberapa waktu lalu guna menerima dan mencari masukan untuk melengkapi rumusan PBNU mengenai sistim baru pemilihan Rais Aam (Syuriyah) PBNU yang dikenal dengan Ahlul Halli Wal Aqdi (sering disingkat Ahwa). Sistim pemilihan zaman Nabi dan sahabat ini mulai akan diuji-coba di Muktamar Jombang.<>

Dalam kata sambutan pembukaan diskusi, ketua umum PBNU KH Prof Dr Said Aqil Siroj mendukung penuh sistim pemilihan rais aam dengan model Ahlul Halli Wal Aqdi.  Sebab kalau pilihan langsung, dikesankan mengadu kekuatan antar kiai, dan karena itu dicarikan jalan musyawarah yang lebih tepat seperti Ahlul Halli Wal Aqdi. Lagi pula kalau sistim pemilihan langsung, masih kata Kang Said, akan lahir kubu-kubuan, lalu kampanye hitam (black campaign) antarpendukung, saling menjelekkan dan menjatuhkan. Terus lagi, ditakutkan muncul politik uang yang merusak moral.

Ada juga pandangan lain dari peserta diskusi bahwa kalau NU tetap mempertahankan sistim pemilihan langsung, maka kesan NU sama saja dengan partai politik akan terus terbangun selamanya. Bahwa orang akan terus menganggap suksesi di lingkungan NU sama saja dengan di parpol, tergantung mana yang kuat uangnya. Maka dari itu beberapa pengurus PCNU maupun PWNU yang masih mau berpikir, mengharuskan ada perubahan, dan untuk sementara ini yang dipandang cocok adalah model Ahlul Halli Wal Aqdi.

Saya ingin memberi masukan dari perspektif historis NU mengenai Ahwa ini. Bahwa yang perlu dipahami, Ahwa tidak ada sangkut pautnya dengan politik uang (money politics), dengan kubu-kubuan, kampanye hitam (black campaign), saling jatuh menjatuhkan antar kelompok pendukung kiai atau ulama yang dijagokan, dan seterusnya. Ahwa adalah sebuah sistim pemilihan pemimpin yang diajarkan atau dicontohkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW yang bergelar "al-Khulafa' ar- Rasyidun", yang tak lain adalah Abu Bakar as- Shiddiq, Umar Ibnu Khottab, Usman bin Affan, dan Aly bin Abi Thalib. Sedang NU sebagai salah satu pewaris Ahwa ini hanya ingin mencoba menerapkannya di Muktamar Jombang nanti.

Jadi, jangan mengait-kaitkan Ahwa dengan politik uang, kampanye hitam, kubu-kubuan dst. Apakah dengan Ahwa dijamin tidak akan terjadi politik uang? Tidak akan terjadi konflik dan kubu-kubuan? Belum tentu! Buktinya NU sejak berdiri hingga saat ini menggunakan sistem pemilihan langsung tidak ada masalah, baik-baik saja! Hanya saja belakangan ini (di era reformasi) NU tergerus oleh dampak negatif sistem politik makro yang dibangun pemerintah, yakni pilihan langsung anggota DPR, DPD dan Presiden/Wakil sampai Bupati dan Wakil. Warga NU yang hidup di zaman sebelum reformasi tidak pernah tahu dan merasakan politik uang.

Pertanyaan besarnya adalah buat apa sistem Ahwa ini diterapkan? Untuk apa Ahwa disodor-sodorkan agar dipraktikkan di muktamar ke 33? Kenapa tidak pada zaman Mbah Hasyim Asy'ari dan Mbah Abdul Wahab Hasbullah tempo dulu diberlakukan? Apa beliau-beliau kurang Ahwa? Dalam perjalanan sejarah NU belum pernah menggunakan model Ahwa dalam pemilihan Rais 'Aam Syuriyah PBNU, kecuali pada muktamar ke 27 di Situbondo (3-12 Desember 1984). Penggunaan sistim Ahwa ini pun didasarkan beberapa pertimbangan, antara lain, karena kondisi NU sebagai Jam'iyyah Diniyah Islamiyah (Organsasi Keagamaan Islam) waktu itu, memang sudah rapuh sehingga memerlukan pemikiran dan upaya baru untuk menyelamatkannya.

Terutama sepeninggal Rais Aam PBNU KH. Bisri Syansuri (wafat Jum'at 25 April 1980). Tubuh NU terbelah menjadi dua kubu: kubu politik yang bermuara kepada Ketua Umum PBNU KH. DR. Idham Cholid (Cipete) dan kubu khitthah yang dijaga ketat KH.R. As'ad Syamsul Arifin Situbondo yang didukung kelompok muda pembaharu di NU seperti Gus Dur. Bisa dipahami, karena KH. Idham Cholid kala itu benar-benar sebagai figur sentral, yaitu selain menjabat Ketua Umum PBNU, juga Presiden Partai (PPP). Hampir setiap hari kubu politik berteriak-teriak agar jabatan Rais Aam dibiarkan kosong, sehingga mereka bisa leluasa memainkan jurus-jurus politiknya guna memperoleh kekuasaan politik di parlemen atau eksekutif di pemerintahan. Sementara kubu khitthah terus berupaya agar segera diisi. Kalau tidak, maka nasib NU ke depan semakin sulit untuk ditolong.

Pertengkaran dua kubu tersebut, jika digambarkan, memang hampir mirip seperti cicak dan buaya. Masing-masing kubu beradu argumentasi di media massa. Kelompok Cipete ngotot meminta jabatan Rais Aam dibiarkan lowong, dan kalau toh mau diisi mesti diambil dari salah satu wakil untuk naik menjadi Rais Aam. Pendapat itu ditolak mentah oleh kubu khitthah atau kelompok Situbondo karena tidak sesuai dengan konstitusi NU. Menurut AD/ART NU, jabatan Rais Aam dipilih langsung oleh ulama NU seluruh Indonesia melalui muktamar (atau forum ulama yang setingkat dengan itu), yaitu Munas atau Konbes.

Kubu Situbondo yang secara diam-diam berupaya keras mengembalikan NU ke khittah aslinya, akhirnya berhasil mengonsolidasikan pikiran-pikirannya ke hampir seluruh ulama senior di Indonesia. Puncaknya kelompok ini sukses menggelar munas alim ulama NU di Kaliurang, Yogyakarta (September 1981). Dan berhasil memilih KH. Ali Ma'shum sebagai Rais Aam PBNU menggantikan KH. Bisri Syansuri.

Mestinya persoalan sudah selesai, ternyata belum juga. Hasil Munas yang menggemparkan jagat politik nasional dan  mendapat banyak pujian serta sanjungan dari berbagai kelompok tersebut, terutama menyangkut soal isu politik dukung-mendukung pemberian gelar Bapak Pembangunan dan pencalonan kembali Soeharto sebagai Presiden RI pada Sidang Umum MPR hasil Pemilu 1982, justru dimentahkan oleh kubu Cipete dengan menggunakan sayap Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) unttuk menandinginya.

Sehari setelah Munas Alim Ulama NU ditutup, kubu Cipete menggelar Konferensi Besar (Konbes) GP Ansor (3-6 September 1981) di Semarang. Drs. HA. Cholid Mawardi selaku Ketua Umum PP GP Ansor sekaligus mereprentasikan diri sebagai pimpinan kelompok Cipete menyatakan: "Pemberian gelar Bapak Pembangunan kepada Presiden Soeharto adalah gagasan wajar dan penting bagi integrasi bangsa. Dan Konbes menyarankan kepada DPR RI membuat memorandum kepada MPR untuk mempercayakan kepemimpinan nasional kepada Jenderal Soeharto."

Dari sini pertentangan semakin tajam. Lalu bagaimana upaya para kiai sepuh NU menyelamatkan organisasi? Inilah episode sejarah yang tak kalah pentingnya untuk diperhatikan. (--bersambung)

 

Choirul Anam, Dewan Korator Museum NU