Home Warta Fragmen Quran New Keislaman English Opini Tokoh Hikmah Download Kesehatan Lainnya Nasional Esai Khutbah Ubudiyah Cerpen Daerah Seni Budaya Internasional Sirah Nabawiyah Tafsir Risalah Redaksi Hikmah Nikah/Keluarga Obituari Ramadhan Pustaka Humor

Anggota Komisi VIII DPR Dorong Pemerintah Tingkatkan Kualitas Penyelenggaraan Haji

Anggota Komisi VIII DPR Dorong Pemerintah Tingkatkan Kualitas Penyelenggaraan Haji
Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq. (Foto: dpr.go.id)
Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq. (Foto: dpr.go.id)

Jakarta, NU Online

Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Maman Imanulhaq mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji agar dapat berjalan maksimal dan optimal.


“Kita meminta sebenarnya peningkatan kualitas penyelenggaraan haji pemerintah itu betul-betul dioptimalkan,” katanya kepada NU Online pada Rabu (4/11).


Dorongan tersebut agar kuota yang diberikan otoritas Arab Saudi dapat terpenuhi. Pasalnya, ia melihat kerap kali masih ada sisa kuota dari total 220 ribu porsi yang diberikan untuk Indonesia. Terlebih Pemerintah Indonesia hendak meminta lagi hingga 300 ribu.


“Supaya kuota kita bisa dipakai karena 220 ribu itu aja kadang-kadang masih ada sisa. Apalagi kita minta sampai 300 ribu,” katanya.


Kang Maman, sapaan akrabnya, melihat harus ada upaya yang lebih sistematis dan konstruktif dalam penyelenggaraan haji.


Pertama, katanya, diplomasi haji Indonesia dapat berinvestasi di sana. Hal itu memungkinkan Indonesia mendapat kuota haji yang lebih banyak bandara haji khusus dari Indonesia, baik di Madinah maupun di Makkah.


Kemudian, ia juga menyampaikan perlunya Maktab khusus Indonesia dengan kapasitas yang luar biasa, misalnya sampai 250 bahkan 300 ribu jamaah.


Terakhir, Kang Maman juga mengatakan harus ada kerja sama Kementerian Agama sebagai penyelenggara haji dengan dua maskapai yang menyelenggarakan jamaah haji, baik itu Garuda Indonesia ataupun Arab Saudi.


“Itu betul-betul khusus untuk Indonesia. itu harus diplomasi G to G (government to government) dan juga kesiapan dari pemerintah kita sendiri terutama Kemenag. Karena jangan-jangan kalau kita dikasih kuota banyak justru tidak bisa dipakai. Ini sebenarnya harus digarisbawahi,” ujarnya.


Pemerintah, menurutnya, harus mendorong penanganan jamaah haji dari hilir ke hulu betul-betul sesuai UU Haji, mulai pembinaan, pelayanan, lalu pengamanan keselamatan, hingga kemandirian haji betul-betul terpenuhi. “Saya yakin kita bisa,” pungkasnya.


Pewarta: Syakir NF

Editor: Fathoni Ahmad



Download segera! NU Online Super App, aplikasi keislaman terlengkap. Aplikasi yang memberikan layanan informasi serta pendukung aktivitas ibadah sehari-hari masyarakat Muslim di Indonesia.

Terkait

Parlemen Lainnya

Rekomendasi

topik

Berita Lainnya

×