Jakarta, NU Online

Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Anggia Ermarini meminta pemerintah mengkaji ulang rencana penarikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sembako.

Hal tersebut karena pertimbangan masyarakat tengah berjuang bangkit dari dampak ekonomi pandemi Covid-19.

"Momentumnya tidak pas. Di saat kita berjuang memulihkan sektor kesehatan dan ekonomi masyarakat, wacana yang sudah ditangkap negatif masyarakat ini hanya akan membuat ikhtiar pemulihan ekonomi menjadi lesu kembali," ujar Anggia kepada wartawan, Senin (14/6).

Dia menyampaikan bahwa masyarakat di Dapilnya, Jawa Timur IV, berharap agar pemerintah bisa lebih sensitif pada sektor pangan yang menjadi kebutuhan utama.

"Aspirasi di dapil, berbagai kesempatan kunjungan kerja pengawasan ke berbagai daerah menunjukkan masyarakat menghendaki pemerintah lebih sensitif dan proaktif terhadap sektor-sektor vital, utamanya sektor pangan," terangnya.

"Tugas pemerintah adalah membangun komunikasi publik yang baik terhadap wacana yang masih berupa draf tersebut agar tidak kontraproduktif terhadap pemulihan ekonomi kita," imbuh legislator PKB itu.

Rencana mengenakan pajak sembako menjadi salah satu poin revisi Undang Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Sebagai pimpinan komisi yang membidangi pangan, anggota parlemen kelahiran Sragen 46 tahun lalu itu menyampaikan bakal menjalin koordinasi dengan Komisi XI yang membidangi ekonomi untuk pendalaman dari revisi UU KUP.

"Komisi IV yang terkait langsung dengan produk hasil pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan akan memberi atensi khusus terkait draf tersebut. Tentu akan proaktif dan sinergis dengan Komisi XI yang terkait langsung dengan isu revisi UU dimaksud," pungkas Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) itu.

Pewarta: Syakir NF

Editor: Fathoni Ahmad