IMG-LOGO
Opini

PBNU Pengusul Hari Santri, Bukan PKS

Jumat 22 Maret 2019 11:0 WIB
Bagikan:
PBNU Pengusul Hari Santri, Bukan PKS
Ilustrasi (Ist.)

Oleh Ahmad Ishomuddin

Saya tidak begitu terkejut membaca berita bahwa PKS mengklaim bahwa Hidayat Nur Wahid, petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), adalah orang yang mengusulkan agar tanggal 22 oktober ditetapkan sebagai Hari Santri.

Tidak kaget karena klaim tidak benar semacam itu juga sudah sering dilakukannya untuk menarik simpati umat Islam, khususnya kaum santri, sebagaimana sudah banyak orang yang tahu.

Sebagaimana dimaklumi, bahwa Hari Santri 22 Oktober ditetapkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 2015 yang ditandai tangani oleh Bapak Ir. H. Joko Widodo. Keputusan Presiden yang menetapkan tanggal 22 Oktober tersebut sebelumnya telah mendapatkan dukungan dari para menteri terkait dan menimbang usulan yang ditandatangani oleh perwakilan dari 13 organisasi masa (ormas) Islam, kecuali Muhammadiyah yang enggan membubuhkan tanda tangannya karena menginginkan agar Hari Santri ditetapkan pada tanggal 1 Muharram, berbarengan dengan Tahun Baru Hijriah.

Praktis hanya 12 ormas Islam seperti NU, Persis, Al-Irsyad, Perti, Al-Wasliyah, dan lain-lain yang menjadi pengusul ditetapkannya tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Jadi, pengusul tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri jelas bukan PKS dan bukan pula Hidayat Nur Wahid, petinggi PKS itu.

Sebenarnya Ketua Umum PBNU, Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA., telah sangat aktif memimpin para tokoh penting dari berbagai ormas Islam agar memperjuangkan lahirnya Hari Santri itu. Ketua Umum PBNU lah yang telah mendesak Presiden RI, Bapak Ir. H. Joko Widodo, agar menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Tentu saja hal itu dilakukan setelah menimbang dukungan 13 ormas Islam termasuk NU, kecuali Muhammadiyah.

Saat proses memperjuangkan adanya Hari Santri itu, Ketua Umum PBNU pernah menyampaikan kepada saya bahwa Muhammadiyah bahkan telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden RI untuk tidak menetapkan adanya Hari Santri itu dengan alasan akan menjadi sekat historis dan sosial antara santri dan non santri, serta berpotensi mengganggu semangat persatuan bangsa.

Tentu saja apa yang dikemukakan oleh tokoh Muhammadiyah itu hanyalah suatu dinamika yang wajar dalam proses kelahiran Hari Santri. Semua warga Indonesia tahu bahwa Organisasi Muhammadiyah adalah organisasi terbesar setelah NU yang menjadi pilar kuat bagi NKRI. Namun argumentasi terkait resiko perlu ada Hari Santri bukanlah argumentasi yang kuat.

Sebab, meski bagi warga NU tanggal 22 Oktober erat kaitannya dengan Resolusi Jihad NU yang dibuat pada tanggal 22 Oktober 1945, yang diawali oleh fatwa Rais Akbar Hadlratus-Syaikh KH. M. Hasyim Asy'ari, yang antara lain berisi agar umat Islam mengangkat senjata melawan Belanda dan para anteknya yang ingin kembali menjajah Indonesia demi tegaknya NKRI.

Dengan kata lain, bahwa adanya Hari Santri bukanlah bentuk eksklusifisme dari NU, melainkan hanyalah sebuah upaya agar seluruh elemen Bangsa Indonesia jangan pernah melupakan sejarah bahwa umat Islam, khususnya jaringan para kiai dan santri, telah terbukti turut serta bersama-sama dengan unsur pejuang lainnya, bahkan juga dari golongan non muslim, dalam memerdekakan Indonesia dari segala bentuk penjajahan dan sepanjang masa turut berjuang untuk mempertahankan serta mengisi kemerdekaan kita.

Hari Santri sesungguhnya merupakan bentuk pengakuan resmi dari Pemerintah RI, sejak kepemimpinan Presiden RI, dijabat oleh Bapak Ir. H. Joko Widodo, atas peran para santri yang dipimpin oleh para ulama dalam memerangi segala bentuk penjajahan dan gerakan para santri dalam membela negara agar bangsa Indonesia tetap langgeng sepanjang masa, tanpa menafikan perjuangan kelompok yang lain untuk tujuan mulia yang sama tersebut.

Hari Santri--dengan demikian--untuk memperkokoh jiwa nasionalisme kita dan mengeratkan tali persaudaraan bagi setiap warga bangsa ini. Dan dalam hal ini NU dan saudara tuanya, Muhammadiyah, telah membuktikan peran-peran besarnya dalam dunia nyata, dan bukan sekedar klaim-klaim pencitraan untuk kepentingan politik praktis belaka.


Penulis adalah Rais Syuriyah PBNU

Bagikan:
Rabu 20 Maret 2019 12:55 WIB
Cara NU Mempengaruhi Kebijakan Publik tentang Pengelolaan Sampah Plastik
Cara NU Mempengaruhi Kebijakan Publik tentang Pengelolaan Sampah Plastik
Foto, Antara
Oleh Ahmad Rozali

Sabtu lalu, seekor paus berparuh Cuvier muda sepanjang 4,5 meter mati di perairan Filipina. Hasil autopsi mengungkapkan, bahwa kematiannya disebabkan oleh 40 kilogram sampah yang ada di perut dalam paus muda ini, yang meliputi kantung plastik belanja, empat karung pisang, dan 16 karung beras. Kejadian serupa juga terjadi pada November tahun lalu, saat seekor Paus Sperma di Wakatobi, Sulawesi Tenggara mati karena hal yang sama. Ia mengonsumsi 5.9 kilogram sampah yang terdiri dari gelas dan botol plastik, plastik keras, serpihan potongan kayu, sandal jepit, nilon dan tali rafia 

Kematian kedua paus di atas memperkuat temuan Jenna R Jambeck tahun 2015 lalu yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara terbesar kedua yang menyumbang sampah di laut setelah China. Selain itu ia menambah daftar panjang hewan laut yang terbunuh (yang sempat tercatat) akibat pembuangan sampah plastik ke laut lepas. 

Mengutip data dari D’Bone Collector Museum, National Geographic menulis bahwa selama satu dekade terakhir, sebanyak 57 paus dan lumba-lumba mati setelah mengonsumsi sampah plastik serta jaring ikan. Dalam sebuah laporannya pada 2016, media ini juga mengungkapkan bahwa ada lebih dari 30 paus terdampar yang memiliki sampah plastik di perutnya. Sejak saat itu, kasus serupa banyak ditemukan dan semakin banyak pula hewan laut yang menjadi korban sampah plastik.

Bertentangan dengan kemaslahatan bersama 

Nahdlatul Ulama sebagai sebuah organisasi keagamaan melihat pentingnya mencari jalan keluar atas masalah ini. Dalam bahasa yang akrab dengan pesantren keberadaan sampah yang berlebihan dan pembuangannya ke laut bertentangan dengan kemaslahatan umum (al-mashalih al-ammah) yang merupakan tujuan dari pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.

Syakir Rais Aam PBNU 1999-2014 KH Sahal Mahfudz, dalam Nuansa Fiqih Sosial, mengatakan bahwa kemaslahatan umum merupakan kebutuhan nyata masyarakat dalam suatu kawasan tertentu untuk menunjang kesejahteraan lahiriahnya. Berkurangnya sampah plastik atau pengelolaan yang baik tentu akan melahirkan kesejahteraan. Ikan akan melimpah, sampah juga bisa jadi barang yang bernilai, kerusakan alam juga berkurang, dan seterusnya.

Hal ini yang mendorong lahirnya sebuah keputusan Alim Ulama NU tentang sampah plastik, hasil dari pembahasan masalah dalam Bahtsul Masail Komisi Waqiiyyah. Dalam pembahasannya ada lima pertanyaan yang membutuhkan jawaban fiqih mengenai sampah, khususnya sampah plastik. 

Berikut keputusan keliman pertanyaan beserta jawaban yang dihasilkan dalam Bahtsul Masail tersebut: 

1.Bagaimana hukum membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik, menurut fiqh?
Jawaban :
a. Haram, apabila nyata-nyata (tahaqquq) atau diduga kuat (dzan) membahayakan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
b. Makruh, apabila kemungkinan kecil (tawahhum) membahayakan.
c. Apabila sudah ada peraturan pemerintah atau PERDA, maka wajib ditaati. 

2. Bolehkah pemerintah menerapkan sanksi kepada oknum yang membuang sampah sembarangan?
Jawaban: Diperbolehkan, karena sanksi tersebut mengandung unsur maslahat. Mengenai sanksi denda diperbolehkan berdasarkan Muktamar ke 32 di Makasar Sulawesi.

3. Bolehkah pemerintah menerapkan sanksi kepada produsen atau industri yang tidak mengelola sampah kemasan atau produksinya sebagaimana pasal 15 Undang-Undang RI No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah?
Jawaban: Boleh, sebab sanksi dalam undang-undang merupakan kebijakan pemerintah yang mengandung kemaslahatan umum sekaligus menghilangkan kemudharatan dari rakyat.

4. Bagaimana hukum masyarakat memboikot kepada perusahaan yang tidak mengelola dan menanggulangi sampah kemasan atau produksinya?
Jawaban: Diperbolehkan, selama tidak ada unsur memaksa pada orang lain.

5. Ketika mengakibatkan dampak negatif yang disebabkan kurang seriusnya pengelolaan sampah, siapa pihak yang harus bertanggung jawab?
Jawaban: Semua pihak yang terlibat dalam terjadinya dampak negatif, baik produsen maupun pelaku.

Kelima pertanyaan dan jawaban ini mencoba membuat regulasi (dalam perpektif agama) dari berbagai kelompok yang terlibat termasuk pemerintah, pelaku usaha yang menghasikan sampah dan masyarakat sebagai pengguna. 

Fatwa ini penting disampaikan kepada masyarakat Indonesia mengingat banyaknya jumlah muslim di Indonesia yang mencapai 87 persen, atau sekira 207 juta jiwa dari total 238 juta jiwa berdasarkan sensus 2010 lalu. Artinya ratusan juta jiwa tersebut kurang lebih akan memperhatikan produk hukum yang keluar dari agama yang dipeluknya.

Dengan demikian, pemerintah hanya perlu menggunakan keputusan ini dan menyebarkannya sebagai imbauan kepada masyarakat luas untuk mengurangi terjadinya pembuangan sampah terutama sampah plastik ke laut lepas. Ke depan, perlu dilakukan kolaborasi terutama antara NU dan Pemerintah dalam melakukan program pembangunan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah dengan pendekatan berbasis keagamaan. 

Di samping itu, semangat ini sejatinya sejalan dengan cita-cita pemerintah untuk mengurangi pembuangan sampah di laut. Dalam G-20 Summit tahun 2017 di Jerman, Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmen Indonesia akan mengurangi limbah melalui reduce-reuse-recycle sebanyak 30 persen dan menargetkan pengurangan sampah plastik di laut sebanyak 70 persen pada 2025. 

Penulis adalah redaktur NU Online
Ahad 17 Maret 2019 6:0 WIB
Tokoh Islam dan Hiruk Pikuk Pilpres 2019
Tokoh Islam dan Hiruk Pikuk Pilpres 2019
Ilustrasi (Ist.)

Oleh Solahudin Wahid

Dalam sejarah bangsa Indonesia, umat Islam dan tokohnya banyak melakukan tindakan yang berhasil menjaga persatuan Indonesia.

Pertama saat para tokoh Islam menyetujui penghapusan tujuh kata Piagam Jakarta (dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya) ketika diberitahu oleh Bung Hatta bahwa kaum Kristen di Indonesia Timur tidak akan bergabung dengan RI kalau sila pertama Pancasila tidak diubah.

Kedua adalah Resolusi Jihad pada Oktober 1945 yang mampu mendorong pemuda muslim di Jawa Timur untuk berjuang membantu tentara Indonesia menghadapi tentara sekutu.

Ketiga, pada November 1945 sejumlah kiai mengusulkan berdirinya Kementerian Agama yang kemudian menjadi lembaga pemerintah yang memperkuat persatuan Indonesia.

Keempat, pada 1951 Menteri Agama dan Menteri Dikbud membuat nota kesepahaman untuk mendirikan madrasah sebagai nomenklatur baru dunia pendidikan Indonesia.

Kelima, ketika Kartosuwiryo mendirikan DI/TII, tokoh-tokoh Islam memihak kepada RI. Seorang kiai diutus oleh PM Natsir untuk membujuk Kartosuwiryo supaya bersedia kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Upaya itu gagal karena TNI tidak tahu bahwa ada upaya perdamaian, sehingga mereka menembak anggota TII.

Keenam, ketika PKI memberontak pada 1948 dan 1965, umat Islam berdiri sepenuhnya di belakang pemerintah. Ketujuh, tokoh-tokoh Islam berhasil meyakinkan Soeharto supaya Undang-Undang (UU) Perkawinan menerima ketentuan syariat Islam didalamnya. UU ini lalu diikuti oleh banyak UU yang menampung aspirasi umat Islam didalamnya. Ini memperkuat persatuan Indonesia. Kedelapan ialah keputusan Muktamar NU untuk menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi ormas dan parpol di Indonesia.

Pada saat terjadi huru-hara pada Mei 1998 di Jakarta, banyak warga Tionghoa yang dilindungi umat Islam. Dalam menangani konflik di Ambon, tokoh-tokoh Islam dan tokoh-tokoh Kristen di Jakarta bekerja sama untuk membantu mengakhiri konflik. Ketika terjadi peristiwa teror bom Bali, banyak tokoh Islam di sana membantu menyelamatkan korban.

Sejumlah contoh ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mempunyai modal sosial yang besar, berupa sikap toleran, gotong-royong, penghormatan terhadap kebhinekaan, saling percaya, mudah bekerja sama, saling menghormati dan lain-lain.

Menjelang Pilgub DKI Jakarta 2017 terjadi polarisasi dalam dua kubu. Yang menarik ialah dalam kedua kubu terdapat tokoh-tokoh Islam yang saling berhadapan. Kedua kubu saling menyerang, saling mengejek, saling memaki. Buya Syafii Ma'arif menulis bahwa ada sejumlah makian yang dilontarkan padanya karena dia membela Ahok secara terbuka.

Daftar makian itu adalah: orang tua gila, pembela penista, si tua, sudah bau tanah, kecebong, koplak, antek, tai kucing, semakin tua semakin sesat, si pikun utek liberal, kerak neraka, tobat orang tua, makin tua makin kehilangan akal, agen PKI kedok ulama, ulama su’, berbicaranya lantang tapi telinganya tuli dan pandangannya buta, intelek kok guoblok.

Menjelang pilpres, suasana gaduh dan bising itu kian menjadi. Hoaks menjadi makanan kita sehari-hari. Masyarakat dengan mudah tanpa berpikir, mengirim pesan yang mereka terima melalui Twitter, Whatsapp (WA) atau Facebook. Mereka tidak berpikir untuk memeriksa terlebih dulu benar tidaknya pesan itu.

Masyarakat tidak berpikir apakah pesan mereka menyinggung perasaan orang lain.
Hoaks paling banyak beredar melalui media sosial: Twitter, WA, dan Facebook. Tetapi banyak juga berita yang belum tentu benar disampaikan oleh tokoh masyarakat dalam ceramah atau pengajian yang oleh para hadirin dianggap benar.

Ceramah tadi disebarkan melalui media sosial. Misal ceramah oleh orang yang disebut sebagai Ahmad Dani yang mengatakan bahwa kini ada Nasakom baru yaitu kerja sama antara Nahdlatul Ulama (NU) dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang banyak anggotanya adalah keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Berita ini spekulatif, tidak benar. Keturunan PKI kan bukan anggota PKI. Ini sama tidak benarnya dengan ceramah bahwa kalau Prabowo yang menang maka Republik Indonesia (RI) akan menjadi khilafah. Prabowo adalah Letjen Purnawirawan yang 25 tahun aktif sebagai anggota TNI. Tentu dia setia pada Pancasila. Benar bahwa mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mendukung Prabowo. Tapi itu tidak berarti bahwa Prabowo pendukung gagasan khilafah.

Modal sosial kita ternyata kurang berdaya menghadapi hiruk pikuk dan sumpah serapah melalui medsos. Umat Islam terbelah, warga dan tokoh NU dan Muhammadiyah juga terbelah, tetapi hiruk pikuk di dalam kalangan NU seperti biasanya tentu lebih ramai dan terbuka dibanding konflik didalam Muhammadiyah.

Persatuan Indonesia hanya bisa terwujud apabila umat Islam bersatu. Karena itu persatuan umat Islam dan persatuan tokoh Islam harus segera diwujudkan secara bertahap.

Terakhir saya akan bacakan Seruan Pilpres Damai dari para seniman yang tergabung dalam Jaringan Seniman Nusantara.

Penerimaan pada keberagaman harus didasari pada pengakuan bahwa yang berbeda itu memiliki nilai yang sederajat dengan kebenaran “kita”. Dengan itu, maka yang berbeda bukanlah musuh yang harus dibasmi atau dikalahkan.

Semua pihak diharap mulai menghentikan tindakan fitnah, caci maki, saling tuduh, dan semacamnya yang menyebabkan perpecahan dan dendam tak berkesudahan diantara semua anak bangsa.

Pihak-pihak yang sedang dalam posisi sebagai pengayom, pencerah dan teladan, ikut serta bertindak konkrit untuk meredam situasi perpecahan yang semakin mencemaskan ini, dan bukan malah ikut membakar semangat permusuhan.

Pihak-pihak yang saling berkompetisi, termasuk seluruh jaringan pendukungnya, ikut bertanggung jawab atas situasi yang memprihatinkan ini dan harus memikirkan dampak lanjutan yang berakibat buruk bagi bangsa ini. Jangan hanya karena demi kemenangan maka menghalalkan segala cara.

Kepada semua warga negara Indonesia di manapun berada yang memiliki hak pilih, sebaiknya memanfaatkan hak pilih tersebut sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, di mana kepala negara memiliki peran penting dalam kehidupan kita ke depan dalam berbagai sektor.

Kita berdoa semoga pasca Pilpres kondisi pertentangan antar kelompok itu dapat secara bertahap diredam. Kita berharap modal sosial bangsa Indonesia dapat menyembuhkan luka sosial yang cukup parah itu. Diperlukan adanya sekelompok orang yang tidak ikut kedua kubu, yang muncul untuk mendekatkan kembali kedua kelompok yang saat ini bertentangan.
 
Disampaikan Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang ini pada pertemuan dengan Kementerian Pertahanan RI pada Jumat (15/3/2019) di Gedung Yusuf Hasyim Pesantren Tebuireng Jombang.

Sabtu 16 Maret 2019 10:15 WIB
Benarkah Aksi Terorisme untuk Mengaburkan Pemilu 2019?
Benarkah Aksi Terorisme untuk Mengaburkan Pemilu 2019?
Ilustrasi Pilpres (kronologi.id)
Oleh Ngasiman Djoyonegoro

Menjelang pelaksanaan Pemilu serentak 2019, terjadi aksi terorisme di wilayah Sumatera Utara, tepatnya di Sibolga pada 12 Maret kemarin. Tim Densus 88 Antiteror menangkap terduga teroris, Husain alias Abu Hamzah yang berafiliasi dengan kelompok teror kurang lebih selama enam tahun. Penangkapan terduga teroris tersebut merupakan pengembangan dari tertangkapnya seorang terduga teroris di Lampung. 

Selain Abu Hamzah, Tim Densus 88 Antiteror juga menangkap beberapa anggota teroris yang berhubungan dengan Abu Hamzah. Pertama, pelaku berinisial P yang ditangkap di Lampung pada 9 Maret 2019. Setelah ditangkap, P mengaku bom yang ditemukan di TKP merupakan bom rakitan hasil ajaran dari Abu Hamzah. Tersangka kedua adalah AK alias Ameng yang ditangkap pada 12 Maret 2019 di Sibolga. AK alias Ameng, merupakan salah satu penyandang dana jaringan Abu Hamzah.  
Ketiga, ZP alias Ogek yang mempunyai andil dalam merencanakan ‘amaliyah’ dan membantu Abu Hamzah merakit bom. Tersangka keempat ialah Roslina alias Syuhama yang ditangkap pada 13 Maret 2019 di Tanjungbalai. Roslina merupakan perempuan yang diketahui mantan istri seorang teroris yaitu A yang pernah ditangkap dan ditembak mati oleh Densus 88 saat melakukan aksi pada tahun 2018. Diketahui, Abu Hamzah berencana menjadikan Roslina istri keduanya. 

Tersangka kelima adalah M yang ditangkap di Tapanuli Tengah pada 13 Maret 2019. M merupakan salah satu penyandang dana untuk kelompok Sibolga, namun jumlah dana yang diberikan belum diketahui. Yang terakhir adalah Y, seorang perempuan yang ditangkap pada 15 Maret 2019 di Klaten, Jawa Tengah. Y disebut merencanakan ‘amaliyah’ bersama AH, P dan SH. Diketahui Y juga menyuruh SH untuk mengunggah sebuah video ancaman kepada aparat kepolisian. SH pun kini masih dalam pengejaran.

Tak berhenti pada kasus terorisme di Indonesia, di Selandia Baru terjadi juga aksi terorisme yang amat keji. Penembakan membabi buta terjadi tepatnya di Masjid Al Noor, Christchurch, Selandia Baru. Komisioner Kepolisian Selandia Baru, Mike Bush menyebut korban tewas dalam serangan teroris tersebut mencapai 49 orang (Jumat, 15/3).  Selain terjadi penembakan, sejumlah bahan peledak juga ditemukan yang menurut Polisi Selandia Baru, jenis improved explosive devices (IED) yang dipasang ke kendaraan-kendaraan sebagai bagian dari serangan itu.

Menanggapi peristiwa teror di Selandia Baru, Pemerintah Indonesia telah memerintahkan KBRI Wellington mencari kabar tiga warga negara Indonesia (WNI) yang hingga saat ini belum bisa dikontak. Tiga WNI tersebut berada di dalam masjid saat penembakan terjadi. Pemerintah Indonesia juga memerintahkan KBRI Wellington dalam memberikan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan terhadap WNI disana. 

Menanggapi ancaman terorisme yang sedang tumbuh, implementasi Undang-undang (UU) Nomor 5 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme perlu terealisasikan. Dalam hal ini, operasi intelijen dari berbagai instansi seperti Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Intelijen Kepolisian diharapkan terus meningkatkan kewaspadaan terhadap pergerakan aksi terorisme, terlebih menjelang pelaksanaan Pemilu serentak 2019. 

Sementara itu, masyarakat perlu menyadari bahwa kasus terorisme tidak ada kaitannya dengan isu Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Supaya dapat diselenggarakannya Pilpres 2019 yang aman. Pemerintah telah memetakan potensi kerawanan pemilu sejak lama. Berbagai langkah pun dilakukan pemerintah untuk menetralisir berbagai ancaman yang ada. Hal tersebut seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 

Menindaklanjuti ancaman terorisme yang saat ini sedang massif, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto memerintahkan satuan-satuan tempur TNI untuk mengembangkan kemampuan perang kota untuk mengantisipasi ancaman terorisme menjelang pelaksanaan Pemilu serentak 2019. Strategi perang kota diperlukan mengingat ancaman terorisme saat ini telah memasuki skala menengah. Pernyataan Panglima TNI tersebut telah disampaikan langsung ke berbagai kesatuan TNI, seperti Korps Pasukan Khusus (Kopassus), Korps Marinir, hingga Komando Cadangan Strategis (Kostrad). Taktik perang kota berbeda dengan pertempuran di hutan sehingga memerlukan persiapan dan perlengkapan khusus.

Motivasi pelaku terorisme di seluruh wilayah adalah sama. Yaitu mendirikan negara Islam dan menentang keberadaan demokrasi. Untuk itu, pesta demokrasi yang akan diselenggarakan pada 17 April 2019 nanti, dapat dijadikan sebagai pesta “jihad” bagi para anggota kelompok teror. Untuk itu, antisipasi aparat keamanan harus terus ditingkatkan mengingat tingkat antisipasi mereka (kelompok terror) terhadap aparat semakin tinggi. Sinergi antar instansi pemerintah harus solid untuk bersama-sama memberantas terorisme.


Penulis adalah Pengamat Intelijen, Penulis Buku 'Intelijen di Era Digital: Prospek dan Tantangan Membangun Ketahanan Nasional'
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG