IMG-LOGO
Opini

Matinya Keulamaan

Rabu 21 Agustus 2019 13:45 WIB
Bagikan:
Matinya Keulamaan
Oleh Ahmad Zainul Hamdi

Belum pernah sebelumnya istilah ‘ulama’ sedemikian peliknya. Selama ini, istilah ‘ulama’ diterima dan dipakai begitu saja karena diasumsikan maknanya telah baku dan semua penggunanya bersepakat dengan makna itu. Namun kini, tiba-tiba istilah ‘ulama’ begitu membingungkan. Jika istilah ‘ulama’ adalah sebuah penanda (signifier), petandanya (signified) tiba-tiba tidak semudah yang dibayangkan.

Saat ini, tiba-tiba siapa saja bisa menjadi atau tidak menjadi ulama. Dalam situasi seperti ini, siapa ulama menjadi tak jelas. Seseorang yang selama ini diakui sebagai seorang ulama berdasarkan keterpenuhan syarat-syarat tradisionalnya—putra kiai, kedalaman ilmu agamanya, pengakuan sosial—bisatiba-tiba dibreidel status keulamaannya hanya karena, misalnya, tidak sekubu dalam politik. Sementara itu, orang yang selama ini sama sekali bukan siapa-siapa tiba-tiba didaulat menjadi ulama dan dielu-elukan karena berada dalam kelompok politik yang sama.

Tahun 2017, berangkat dari keprihatinannya atas delegitimasi kepakaran di ruang publik akibat liarnya informasi di era digital, Tom Nichols, seorang pakar di bidang social science dan public policy, menerbitkan buku berjudul The Death of Expertise (matinya kepakaran). Dalam bahasa agama, ‘expertise’ di sini bisa diartikan sebagai ‘keulamaan’. Judul di atas jelas terinspirasi langsung dari buku Nichols tersebut.

Istilah ‘ulama’ sesungguhnya bentuk plural dari ‘alim, yang artinya orang yang berilmu atau pakar. Sekalipun beberapa ahli menyebut bahwa kualifikasi seorang ulama tidak hanya kepakarannya dalam ilmu agama tapi juga ketaqwaannya kepada Tuhan, namun bentuk generik dari istilah ‘alim atau ‘ulama’ merujuk pada kepakaran dalam bidang ilmu.  Dalam penggunaan sehari-hari, istilah ‘ulama’ diperlakukan sebagai bentuk tunggal, dan diartikan sebagai tokoh agama Islam yang menguasai ilmu-ilmu keislaman. Sementara itu, istilah ‘alim’ sendiri lebih dibebani dengan konotasi kesalehan.

Hingga kini, buku Nichols tersebut menjadi perbincangan global karena dianggap mampu menarasikan secara tepat fenomena hancurnya kepakaran sebagai akibat dari revolusi teknologi informasi yang memungkinkan siapa saja menyebarkan pendapatnya. Dalam situasi seperti ini, pendapat seorang pakarberjajar di rak informasi yang sama dengan hoaks yang disebar para buzzer-petualang. Opini seorang pakar tidak hanya dianggap tidak lagi otoritatif, bahkan bisa diolok sebagai penipuan elit. Teori bumi datar dan penolakan vaksin adalah contoh konkret dari fenomena matinya kepakaran ini, yaitu ketika pendapat ahli dianggap sebagai kebohongan yang diperolokkan dan teori konspirasi dipeluk sebagai kebenaran.

Di Indonesia saat ini, kita tengah menyaksikan apa yang disebut dengan ‘matinya keulamaan’ dalam bidang agama. Matinya keulamaan merujuk pada situasi di mana kompetensi keulamaan tidak lagi bernilai apa-apa karena semua orang, hanya karena berani berbicara agama,mendaulat dirinya, atau didaulat,sebagai ulama. Tidak ada lagi batas orang alim dan awam, ustadz dan murid, kiai dan santri. Seakan, semua orang hanya karena memiliki hak berpendapat dan bersuara dalam masalah agama memiliki bobot kesahihan yang sama dengan ulama atau ahli agama. Atau, tiba-tiba seseorang disebut sebagai ulama sekalipun sama sekali tidak memiliki kualifikasi apapun kecuali penampilan fisik dan keberanian berbicara tentang agama di ruang publik.

Membicarakan keulamaan atau kompetensi seorang ulama sama sekali tidak berarti menolak kebebasan dalam berpendapat atau mengakses informasi dalam persoalan agama. Akan tetapi, kebebasan berpendapat dalam bidang agama sepenuhnya berbeda dengan kompetensi dalam bidang agama.

Memang benar bahwa seorang ulama atau pakar dalam bidang agama bisa saja keliru. Ini bukan sesuatu yang aneh dalam dunia ilmu pengetahuan. Tidak satu pun ilmuanyang mengklaim bahwa kebenaran ilmu bersifat mutlak. Begitu juga para ulama. Misalnya, Imam Syafi’i, seorang ahli hukum Islam dan pendiri fiqih mazhab Syafi’i pernah menyatakan, “Pendapatku benar, tapi bisa jadi salah; dan pendapat selainku itu salah, tapi bisa jadi benar”. Pandangan Imam Syafi’i ini adalah pengakuan bahwa kebenaran ilmu, termasuk ilmu agama, tetaplah bersifat nisbi. Karena itu, Imam Syafi’i tidak segan merevisi pendapat hukumnya sendiri setelah dia menginsafi adanya konteks yang berbeda.

Sekalipun demikian, kesalahan dalam sebuah bidang ilmu sepenuhnya berbeda dengan kebodohan. Seorang insinyur yang salah melakukan perhitungan dalam menentukan konstruksi sebuah bangunan tidak berarti menjadikannya sebagai orang yang kehilangan kualifikasi keinsinyurannya. Kesalahan dalam bidang ilmu membuka ruang dialog ilmiah antar-sesama ilmuan, karena itulah ilmu berkembang. Kesalahan yang melekat pada orang awam yang tidak mengerti apapun tentang suatu bidang ilmu tidak akan melahirkan perbaikan ilmiah, kecuali debat kusir di antara mereka. Adalah menggelikan bahwa hanya karena kebenaran ilmu bersifat relatif lalu semua orang bisa dianggap sebagai ilmuan. Jika ini yang dilakukan, tidak pernah ada institusi pendidikan tempat di mana seseorang menuntut ilmu untuk memiliki kepakaran dalam bidang tertentu.

Memang, semua orang berhak berpartisipasi dalam dialog di ruang publik. Tapi, diskusi ilmiah selalu memiliki batas-batas areanya. Hal ini bukan karena ada elitisme kelompok ilmuan, tapi lebih karena setiap bidang ilmu mempersyaratkan pengetahuan dan keahlian bagi siapapun agar bisa berbicara di dalamnya. Aturan main ini berlaku pada semua bidang ilmu, mulai persoalan mesin motor hingga masalah agama. Ini menyangkut tentang kompetensi. Sama seperti tidak setiap orang yang berbicara tentang sebuah kasus hukummesti memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang pengacara atau jaksa atau hakim.

Ketika keulamaan dibununh, setiap orang akan merasa dirinya sebagai ulama. Jika situasi ini dianggap memperihatinkan, ada yang lebih membahayakan, yaitu saat publik menghina kompetensi keulamaan dan memegangi pendapat orang-orang yang sebetulnya sama sekali tidak memiliki kompetensi di bidang ilmu agama. Seperti keyakinan terhadap bumi datar dan penolakan atas vaksin yang menjadi penanda dari matinya kepakaran di bidang sains, matinya keulamaan membawa umat pada pembenaran terhadap pendapat-pendapat kegamaan receh yang keluar dari mulut orang-orang yang sama sekali bukan pakar di bidang ilmu agama. Di era matinya keulamaan, ceramah orang yang hanya tahu memaki orang bisa menjadi panutan dalam berakhlak dibanding nasehat seorang kiai yang menguasai hikmah tasawuf Islam.
 

Penulis adalah Dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya
Tags:
Bagikan:

Baca Juga

Sabtu 17 Agustus 2019 12:30 WIB
Indonesia Rumah Moderasi Dunia
Indonesia Rumah Moderasi Dunia
Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan pada peringatan Nuzulul Quran Tahun 1439 Hijriyah di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/6/2018) dengan tema "Al Quran : Moderasi Beragama dan Kebangsaan". (Foto: Antara)
Oleh Thobib Al-Asyhar*
 
Konsultasi Tingkat Tinggi (KTT) Ulama dan Cendekiawan Muslim Dunia di Istana Bogor, Jawa Barat setahun yang lalu (1/5/18) merupakan salah satu momentum penting Indonesia "bercerita" kepada dunia. Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pertemuan itu menjadi ajang bertukar pengalaman dalam toleransi beragama. "Agar kita membagi pengalaman dalam toleransi dan mengembangkan Islam wasathiyah, Islam jalan tengah," kata Jokowi dalam sambutannya saat itu.
 
Pesan Jokowi tersebut secara eksplisit ingin menegaskan bahwa Indonesia merupakan "jendela" toleransi dunia karena pengalaman panjang melaksanakan moderasi beragama yang dapat ditularkan kepada dunia. Dalam banyak kesempatan, presiden juga menyampaikan bahwa bangsa Indonesia harus terus mampu menjaga kemajemukan agama, keyakinan, budaya, bahasa, warna kulit dan lain-lain. 
 
Mungkin tidak ada negara di dunia ini dengan tingkat kemajemukan yang sangat tinggi seperti Indonesia. Indonesia dengan jumlah penduduk tidak kurang dari 260 juta, yang terdiri dari 1.331 suku dan 652 bahasa lokal telah mampu menjaga harmoni dan kerukunan umat dengan kekuatan local wisdom (kearifan lokal). 
 
Hal itu menunjukkan bahwa Indonesia sebagai bangsa yang besar, memiliki budaya hidup yang tinggi dan berpotensi sebagai negara yang hebat. Ini merupakan buah dari hasil  kesepakatan para pendiri bangsa berupa  4 (empat) pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) yang dibangun dari sumber-sumber nilai sosial, budaya, dan agama yang berkembang di masyarakat.
 
Sejarah telah membuktikan bagaimana bangsa ini telah berupaya semaksimal mungkin menjaga kerbersamaan sehingga tidak muncul kekacauan (chaos) dalam skala besar dan panjang. Secara sosiologis, kemajemukan itu sendiri merupakan potensi ancaman yang paling laten bagi sebuah bangsa. Kerusuhan sosial bernuansa SARA, seperti kasus Mei 1998, Ambon, Poso, Sampit, dan lain-lain adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa itu menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia. Tentu pengalaman tersebut menjadi pil pahit bagi bangsa ini sehingga ke depan diharapkan Indonesia semakin dewasa dalam menyikapi berbagai persoalan.
 
Sebagai negara demokrasi ketiga setelah Amerika dan India, Indonesia bukan tanpa masalah. Kasus-kasus kerusuhan sosial berskala besar pernah terjadi meskipun pada akhirnya mampu dilewati dengan baik sebagai bentuk pendewasaan bangsa secara terus menerus. Kasus lepasnya Timor-Timur (Timor Leste) dari NKRI, kasus GAM Aceh, OPM Papua yang hingga kini masih bergejolak merupakan catatan hitam sekaligus tantangan dalam perjalanan sejarah bangsa ini. 
 
Namun demikian, secara umum, para pemimpin dan masyarakat Indonesia telah memiliki jiwa yang rukun dan damai, memiliki tingkat toleransi (tepo seliro) dan kerja sama yang tinggi. Bahkan indeks kerukunan beragama telah mencapai 72.27 dengan kategori baik. Hal yang menarik, bahwa umat beragama yang berada pada wilayah yang masuk pada kategori heterogen cenderung memiliki nilai Indeks KUB lebih tinggi sebesar 77,9, dibandingkan umat yang berada di wilayah yang homogen sebesar 71,21(Litbang Kemenag, 2018). 
 
Capaian indeks tersebut tidak dapat dilepaskan dari potret orang Indonesia yang sangat religius, memegangi tradisi lokal yang ramah dan damai dengan tingkat kesadaran bahwa hidup guyup dalam masyarakat yang multikultural adalah pilihan tepat sebagaimana telah diajarkan oleh para "founding father". Setiap individu manusia pada hakikatnya berbeda, dan perbedaan itu tidak perlu dipaksa untuk sama. Demikian juga sesuatu yang sudah sama tidak perlu dibeda-bedakan.
 
Contoh konkrit dari uraian tersebut adalah bagaimana kerasnya perbedaan pilihan politik pada Pilpres tahun 2019 ini yang tidak sampai menjadikan negeri ini terpecah belah. Bahkan anti klimaks dari proses Pilpres lalu yang berakhir rekonsiliasi nasional menunjukkan bahwa Indonesia sebagai bangsa besar, tidak mudah diadu domba di tengah berbagai pertentangan politik dan perbedaan.
 
Tentu ini patut disyukuri atas kemampuan kita dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Beberapa negara di dunia telah gagal, setidaknya kurang mampu mengelola keragaman warganya sehingga terjadi perpecahan dan perang saudara yang tidak pernah usai. Contohnya adalah Uni Soviet, Republik Yugoslavia, dan yang mutakhir adalah Afghanistan. 
 
Khusus untuk Afghanistan bisa disebut sebagai negara yang cukup tragis karena di sana hanya ada sekitar 4 suku besar dengan rincian 42.1% (Pashtun), 33.6% (Tajik), 10.6% (Uzbek), 9.8% (Hazara), 3.9% lainnya. Keragaman yang tidak banyak ini justru para penyelenggara negaranya tidak mampu mengelolanya dengan baik, dimana unsur-unsur kesukuan sangat menonjol (ta'ashub) sehingga tercerai berai dan perang saudara belum berhenti hingga saat ini.
 
Terlepas dari isu terorisme dan intervensi politik, ekonomi, dan militer asing, khususnya Amerika dan sekutunya, namun Afghanistan sebagai negara yang berdaulat seharusnya mampu menyatukan visi kebangsaannya, membangun kebersamaan dan persaudaraan, bersatu dalam perjuangan, sehingga segera bangkit dari kekacauan. Apalagi penduduknya hanya sekitar 32 juta dengan mayoritas muslim. Sudah tidak terhitung berapa kali antar suku saling bertikai dan bunuh untuk memperebutkan kekuasaan politik dan supremasi etnik.
 
Indonesia patut bersyukur, dengan jumlah penduduk yang besar dan tingkat keragaman yang tinggi tetapi mampu mengelola kehidupan kebangsaannya dengan baik. Kemampuan Indonesia ini kiranya perlu ditularkan kepada dunia bahwa hidup rukun dan damai bisa dimulai dari keperbedaan dalam semua lini kehidupan. Keragaman adalah sebuah kekuatan dahsyat jika dibangun dari kerelaan hati untuk berbagai rasa. Secara psikologis, kerukunan dan kedamaian sangat terkait dengan "sense" atau rasa dimana setiap manusia akan bisa berbagi jika kita memiliki paradigma "keberagamaan" secara moderat.
 
Kata kuncinya adalah pola sikap, berpikir, dan bertindak moderat dalam semua sisi kehidupan, khususnya dalam praktik keberagamaan. Lahirnya Ormas Keagamaan besar seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Al-Washliyah, Persis, Al-Irsyad, dan lain-lain yang memiliki corak keberagamaan moderat yang sangat mempengaruhi kehidupan bangsa. Bahkan banyak pengamat asing yang berpendapat bahwa NU dan Muhammadiyah adalah paku bumi nusantara. Bisa dibayangkan jika Indonesia tidak memiliki Ormas Keagamaan tersebut.
 
KBRI, Corong Moderasi Dunia
 
Berdasarkan hasil penelitian, sesuatu yang baik akan diceritakan kepada orang/pihak lain rata-rata sebanyak 8 kali. Sementara sesuatu yang buruk akan diceritakan rata-rata sebanyak 12 kali. Artinya, cerita baik (positif) ternyata kalah populis untuk diceritakan kepada pihak lain dibanding cerita yang buruk.
 
Fakta ini tentu harus menjadi pembelajaran Indonesia bahwa sesuatu yang bagus-bagus wajib diceritakan kepada pihak lain (speak-out) di luar amalan yang berhubungan langsung dengan Tuhan (ibadah mahdlah) agar diketahui apa yang terjadi sebenarnya sehingga memberi manfaat bagi orang banyak. Berbeda dengan sesuatu yang buruk, tanpa disengaja untuk diceritakan kepada orang lain sekalipun memang sudah menarik untuk manjadi objek  pembicaraan. 
 
Oleh karena itu, sesuatu yang positif dalam diri kita (Indonesia) sebagai negara demokrasi yang toleran, rukun, dan damai perlu diceritakan secara massif kepada dunia luar. Focal point dalam konteks ini adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang berada di seluruh penjuru dunia sebagai etalase negara di mata dunia internasional.
 
Jika mencermati dari struktur jabatan di KBRI terdapat beberapa nama jabatan, diantaranya Dubes, Wakil Dubes, dan beberapa bidang, yaitu: Atase Politik, Atase Ekonomi, Atase Pendidikan, Atase Sosial dan Budaya. Dalam konteks agama (keagamaan) dimasukkan dalam bidang sosial budaya. Hanya saja informasi-informasi kehidupan umat beragama di Indonesia kurang mendapatkan porsi yang cukup untuk dipublikasi di ruang sosial budaya.
 
Mungkin ini menjadi salah satu titik lemah struktur jabatan yang secara fungsi belum menggarap secara maksimal aspek agama (keberagamaan) yang hakikatnya menjadi fokus penting untuk "diceritakan" kepada dunia luar melalui pintu diplomasi yang dikawal oleh KBRI. Isu yang sudah digarap meliputi pariwisata, tradisi, kebudayaan, termasuk di dalamnya pendidikan.
 
Meski menjadi bagian dari aspek sosial budaya, namun isu kerukunan, toleransi, perdamaian, dan kerjasama antar umat beragama kurang mendapat porsi yang cukup dari promosi keindonesiaan di KBRI. Padahal, potret kehidupan umat beragama dan praktik moderasi beragama justru mendapat sorotan dari dunia luar.
 
Indonesia yang berpenduduk multikultural dengan mayoritas muslim mainstream telah mampu menunjukkan kepada dunia sebagai etalase kerukunan dan harmoni umat beragama. Banyak negara lain yang mengakui "kehebatan" Indonesia melalui Pancasila sebagai perekat kebangsaan. Di samping peran aktif Ormas Keagamaan dan Majelis-majelis Agama yang berkontribusi dalam menjaga kehidupan harmoni sebagai pondasi kerukunan.
 
Satu faktor penting yang oleh pengamat diyakini sebagai paku bumi nusantara adalah peran besar Ormas Islam, NU dan Muhammadiyah sebagai penjaga moderatisme beragama di Indonesia. NU dan Muhammadiyah diyakini telah menjadi pengendali arus keberagamaan yang ramah, moderat, toleran, damai dan rukun, sehingga Indonesia tetap berdiri kokoh meskipun beberapa kali diguncang oleh isu-isu perpecahan dan separatisme.
 
Kondisi Indonesia yang tetap bersatu dan menjaga persaudaraan kebangsaan ini harus dipromosikan ke dunia luar. Kebaikan tidak cukup hanya dinikmati sendiri, akan tetapi perlu disampaikan kepada dunia luar agar memberi inspirasi, atau setidaknya dapat merubah mindset sebagian orang asing terhadap Indonesia yang sering "dituduh" melanggar HAM dan hak-hak minoritas. Kata kuncinya adalah praktik kehidupan moderasi beragama di Indonesia yang perlu diamplifikasi secara lebih masssif, minimal melalui liflet atau info-info pendek dalam berbagai bahasa oleh KBRI sebagai duta-duta bangsa di seluruh penjuru dunia. 
 
*Penulis adalah dosen SKSG Universitas Indonesia, Alumni Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, Kabag Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama
 
Rabu 14 Agustus 2019 11:15 WIB
Pramuka dan Gerakan Kepemudaan di Tubuh NU
Pramuka dan Gerakan Kepemudaan di Tubuh NU
Gerakan Pramuka (ist)
Oleh Fathoni Ahmad

Gerakan kepanduan yang kini kita kenal dengan Gerakan Praja Muda Karana (Pramuka) tidak lepas dari peran para kiai pesantren sebagai inisiator gerakan pemuda di Indonesia. Para kiai, terutama KH Abdul Wahab Chasbullah (1888-1971) menyadari bahwa perjuangan melawan penjajah membutuhkan peran para pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Bahkan, para pemuda merupakan investasi berharga sebuah bangsa dalam meneruskan perjuangan memakmurkan seluruh rakyat dan menyatukannya dalam bingkai keindonesiaan.

Di sini Kiai Wahab Chasbullah menginisiasi gerakan para pemuda dalam sebuah wadah perkumpulan atau organisasi yang dinamainya Nahdlatul Wathan. Dalam catatan Choirul Anam (2010), Nahdlatul Wathan yang didirikan Kiai Wahab pada 1916 itu merupakan sebuah perguruan atau madrasah. Di dalamnya ada kurikulum pembelajaran berbasis keilmuan pesantren dan penanaman cinta tanah air dalam jiwa para pemuda. Prinsip cinta tanah air (hubbul wathan) ini ditekankan Kiai Wahab sebagai visi jangka panjang perjuangan dan gerakan para pemuda.

Dalam proses pembelajaran tersebut, Kiai Wahab menahbiskan Syubbanul Wathan (pemuda cinta tanah air). Konsep cinta tanah air melalui pendidikan ini menyadarkan para generasi muda agar bersatu melawan penjajah demi kemerdekaan bangsa Indonesia. KH Wahab Chasbullah berhasil mendirikan perguruan Nahdlatul Wathan atas bantuan beberapa kiai lain dengan dirinya menjabat sebagai Pimpinan Dewan Guru (keulamaan). Sejak saat itulah Nahdlatul Wathan dijadikan markas penggemblengan para pemuda. Mereka dididik menjadi pemuda yang berilmu dan cinta tanah air.

Bahkan setiap hendak dimulai kegiatan belajar, para murid diharuskan terlebih dahulu menyanyikan lagu perjuangan dalam bahasa Arab ciptaan Mbah Wahab sendiri. Kini lagu tersebut sangat populer di kalangan pesantren dan setiap kegiatan Nahdlatul Ulama (NU), yakni Yaa Lal Wathan yang juga dikenal dengan Mars Syubbanul Wathan. Benih-benih cinta tanah air ini akhirnya bisa menjadi energi positif bagi rakyat Indonesia secara luas sehingga perjuangan tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi pergerakan sebuah bangsa yang cinta tanah airnya untuk merdeka dari segala bentuk penjajahan.

Selain itu, terlibatnya Kiai Wahab di berbagai organisasi pemuda seperti Indonesische studie club, Syubbanul Wathan, dan kursus Masail Diniyyah bagi para ulama muda pembela madzhab tidak lepas dari kerangka tujuan utamanya, membangun semangat nasionalisme bangsa Indonesia yang sedang terjajah. Bahkan pada 1924, Kiai Wahab membentuk Ahlul Wathan (Pandu Tanah Air) yang merupakan salah satu cikal bakal berdirinya Gerakan Pemuda Ansor. Setelah resmi berdiri pada 1934, GP Ansor mendirikan sayap organisasi bernama Pandu Ansor yang pernah mewakili Indonesia dalam Djambore Pandu Dunia ke-10 di Makiling, Los Banos (Laguna) Filipina pada 17-26 Juli 1959.

Dalam mengembangkan Madrasah Nahdlatul Wathan ini, Kiai Wahab berupaya menyebarkan 'virus' cinta tanah air secara luas di tengah masyarakat dengan membawa misi tradisi keilmuan pesantren. Perjuangan mulia ini tentu harus digerakkan secara terus-menerus melalui setiap lembaga pendidikan yang ada saat ini sehingga cita-cita luhur pendiri bangsa untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) semakin kuat dan tak pernah surut. Termasuk melalui Gerakan Pramuka yang mempunyai anugerah sebagai ‘Manusia Pancasila’ dalam mars-nya.

Tidak bisa dipungkiri, semangat cinta tanah air dari Kiai Wahab Chasbullah inilah yang sedikit banyak menginspirasi dan menggerakaan para pemuda sesudahnya dalam forum sumpah pemuda pada 1928, dua tahun setelah NU berdiri pada 1926 di Surabaya. Berdirinya NU sendiri merupakan puncak pergerakan Kiai Wahab yang sebelumnya mendirikan sejumlah perkumpulan sebagai embrio lahirnya Nahdlatul Ulama.

Satu tahun sebelum deklarasi Sumpah Pemuda, tepatnya pada 9 Oktober 1927, para kiai dalam forum tertinggi NU memutuskan untuk menabuh genderang perang kebudayaan. Dalam perang kebudayaan ini, para kiai NU di antaranya melakukan pelarangan budaya Belanda yang tersimbol dalam ornamen mode pakaian.

Keputusan NU tahun 1927 tersebut bentuk perlawanan budaya para kiai terhadap penjajah. Perang kebudayaan yang digelorakan para kiai NU itu dalam implementasinya berwujud boikot dan delegitimasi atas budaya yang bersumber dari penjajah. Perang kebudayaan tersebut secara ekstrem juga berwujud legitimasi para kiai NU untuk berperang melawan penjajah.

Keputusan NU tentang perang kebudayaan tersebut secara langsung melahirkan hukum kewajiban muslim Nusantara untuk berperang mengangkat senjata. Sebab untuk kali pertama, NU menggolongkan penjajah saat itu sebagai kaum kafir yang harus diperangi dan ditundukkan. Keputusan NU untuk perang kebudayaan itu menyebar ke tengah masyarakat. Muslim Nusantara merespon cepat dengan melakukan pergerakan melawan penjajah. Segala macam asesoris, ornamen, simbol yang berbau penjajah mendapat penolakan keras dari masyarakat desa.

Selama satu tahun NU melakukan perang kebudayaan dengan berbagai konsekuensinya. Babak selanjutnya terjadi pada tanggal 9 September 1928 saat NU menggelar Muktamar sebulan sebelum deklarasi Sumpah Pemuda. Saat Muktamar NU 1928 tersebut para kiai memutuskan untuk melanjutkan perang kebudayaan menghadapi penjajah. Para kiai pun menambah agenda baru konfrontasi dengan Belanda dengan memasukkan isu ekonomi dan politik.

Pada isu ekonomi para kiai melakukan delegitimasi mata uang penjajah. Sedangkan isu politik digulirkan dengan mempertanyakan keabsahan kekuasaan penjajah di bidang keagamaan. Maka menjelang Sumpah Pemuda, perlawanan para kiai NU maju dua langkah. Pertama, menyisir dari kelemahan mata uang penjajah. Kedua, menyisir dari kelemahan kekuasaan penjajah di bidang keagamaan.

Satu bulan pasca Muktamar NU ke-3, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda dideklarasikan dengan digawangi oleh Sugondo Djojopuspito, RM. Djoko Marsaid, Muhammad Yamin, dan Amir Sjarifuddin. Tema besar Sumpah Pemuda cepat direspon masyarakat mengingat Sumpah Pemuda adalah bagian dari babak perjuangan anak bangsa, termasuk NU yang sejak awal sudah melakukan sejumlah perjuangan. Inilah yang dimaksud bahwa NU adalah bagian dari gerakan sistematik kebangkitan nasional. Termasuk membangun kesadaran berbangsa para pemuda sejak dini.

Pijakan perjuangan dalam menanamkan benih-benih cinta tanah air kepada para pemuda yang dilakukan oleh KH Wahab Chasbullah ialah dawuh gurunya sekaligus kawan seperjuangannya, KH Muhammad Hasyim Asy’ari (1841-1947). Berangkat dari prinsip keilmuan pesantren dan kondisi bangsa, Kiai Hasyim Asy’ari mencetuskan hubbul wathan minal iman (cinta tanah air adalah bagian dari iman). Sebab itu, perjuangan dan perlawanan melepaskan diri dari setiap penjajahan ialah kewajiban agama.

Seluruh gerakan kepanduan pemuda di Indonesia disatukan oleh Presiden Soekarno pada 1961 ke dalam Gerakan Praja Muda Karana, tepatnya 14 Agustus 1961. Tirto mencatat, sebelumnya pada 1928, Persaudaraan Antara Pandu Indonesia (PAPI) dibentuk lalu berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI). Kemudian pada 1945 dilaksanakan Kongres Kepanduan Indonesia di Solo, Jawa Tengah yang melahirkan Gerakan Pandu Rakyat Indonesia. Lalu pada 1951, Ikatan Pandu Indonesia (IPINDO). Dan pada 1953, IPINDO menjadi anggota kepanduan sedunia.

Berangkat dari sejarah perjuangan para kiai pesantren dalam menumbuhkan cinta tanah air di dada para pemuda di awal-awal pergerakan nasional melawan penjajah, Gerakan Pramuka yang pada 2019 telah berumur 58 tahun harus terus menegaskan diri sebagai wadah ‘Manusia Pancasila’. Pramuka yang terintegrasi dengan anak didik di setiap jenjang pendidikan juga harus konsisten menjadi corong dalam menjaga persatuan, keberagaman, tradisi, dan budaya dalam bingkai keindonesiaan yang hakiki berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Salam Pramuka!
 
 
Penulis adalah anggota LAKSANA Gerakan Pramuka 2006-2007, Redaktur NU Online
Rabu 14 Agustus 2019 9:30 WIB
KH Maimoen Zubair dan 'Al-‘Ulama’ Al-Mujaddidun'
KH Maimoen Zubair dan 'Al-‘Ulama’ Al-Mujaddidun'
Mustasyar PBNU KH Maimoen Zubair (via Radar Kudus)
Oleh Sahal Japara
 
Simbah KH Maimoen Zubair (28 Oktober 1928 - 06 Agustus 2019) merupakan kiainya para kiai di zamannya. Begitu banyak ulama, habaib dan kiai Nusantara yang menjadi santri Mbah Maimoen. Selain menitiskan banyak ulama, habaib dan kiai, menghabiskan waktu untuk mengaji dan berkhidmah kepada umat, Mbah Maimoen juga meluangkan waktu untuk menulis kitab-kitab, antara lain, seperti: Tarajim Masyayikh al-Ma’had ad-Diniyyah bi Saranj al-Qudama’, Maslak at-Tanassuk al-Makky fi al-Ittishalat bi as-Sayyid Muhammad bin Alawy al-Makky, Tsunami fi Biladina Indonesia Ahuwa ‘Adzab am Mushibah?, dan al-‘Ulama’ al-Mujaddidun.

Kitab al-‘Ulama’ al-Mujaddidun (para ulama pembaharu), merupakan kitab karya Mbah Maimoen yang membahas tentang dinamika pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan oleh para ulama di dalam sejarah perkembangan Islam. Syari’at Islam tetap, akan tetapi kondisi zaman selalu berubah, sehingga keadaan ini menuntut lahirnya para ulama pembaharu yang mampu memberikan solusi atas berbagai problematika umat yang bersifat kekinian dengan tetap berlandaskan kepada Syari’at Islam. Hal ini selaras dengan Sabda Rasulullah SAW tentang adanya para ulama pembaharu di setiap abad:

إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا

Artinya: “Sesungguhnya Allah akan mengutus bagi umat ini orang yang akan memperbaharui (urusan) agama mereka pada setiap akhir seratus tahun.”

Mbah Maimoen menyitir hadits tersebut di awal-awal pembahasan kitab al-‘Ulama’ al-Mujaddidun dengan memberikan penjelasan, bahwa yang dimaksud ulama pembaharu di dalam Islam adalah: Pertama, mampu menjelaskan perkara sunnah dan memisahkannya dari bid’ah (yubayyin as-sunnah min al-bid’ah). Kedua, senantiasa memperbanyak ilmu dengan belajar dan mengajar (yuktsir al-‘ilma). Ketiga, selalu berkenan untuk memberikan pertolongan kepada umat (yanshuru ahlahu). Keempat, berani menentang para ahli bid’ah (yuqmi’u ahlal bid’ah).

Sudah menjadi sunnatullah, bahwa peradaban manusia selalu berkembang dan berubah seiring perkembangan zaman. Akan tetapi di setiap masa, Allah akan selalu menghadirkan para ulama pembaharu yang mampu menjawab persoalan umat dan tantangan zaman. Sebagai contoh, pada periode awal, saat Al-Qur’an pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW, tidak dalam keadaan tertulis di kertas atau pun di mushaf. Kemudian Rasulullah Saw membacakannya di hadapan para sahabat, sementara para sahabat hanya mendengarkan lalu menghafalkan ayat-ayat Al-Qur’an tersebut hingga menancap kokoh di dalam hati. Al-Qur’an pada periode Sahabat belum berbentuk Mushaf. Huruf-hurufnya sama sekali tidak ada titik dan syakal, sehingga sangat sulit bagi orang-orang non-Arab (baca: ‘ajam) untuk membaca Al-Qur’an.

Pasca periode Sahabat, Allah SWT mengirimkan sekelompok ulama yang mampu menjawab tantangan di zamannya, seperti: Imam Ahmad al-Farahidi, Imam Abu Aswad ad-Du’ali dan para ulama lain. Mereka mampu menjawab persoalan umat dalam hal kesulitan membaca Al-Qur’an, dengan menemukan titik dan syakal. Titik dan syakal inilah yang mampu membedakan antarhuruf maupun antarharakat bahasa Arab di dalam Al-Qur’an. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kesalahaan membaca Al-Qur’an yang dapat menimbulkan kesalahan pemahaman dan pemaknaan. Pada periode-periode berikutnya, lahir beberapa ulama besar Islam, seperti: Syekh Abu Bakar al-Baqilaniy, Syekh Abu Hamid al-Ghazali, Syekh Yahya an-Nawawi, Syekh Ibnu Daqiq al-‘Ied, Syekh Jalaluddin al-Bulqini, Syekh Jalaluddin al-Mahalli, Syekh Jalaluddin as-Suyuthi dan lain-lain.

Para ulama pembaharu ini merupakan pewaris Nabi yang mampu menerjemahkan Al-Qur’an dan Sunnah Nabawiyyah untuk menjawab persoalan umat yang hadir di setiap zaman. Di tangan-tangan para ulam mujaddidun inilah Al-Qur’an dan Sunnah Nabawiyyah bisa benar-benar hidup. Mereka sama sekali tidak ragu dan tidak pula khawatir dalam menyampaikan kebenaran ajaran Islam. Keteguhan mereka dalam berdakwah dan menyampaikan risalah Nabi Muhammad SAW pernah disinggung oleh Rasulullah SAW dalam salah satu sabdanya:

لَا تَزَالُ طَائِفَة ٌمِنْ أُمَّتِيْ ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ

Artinya: “Tidak henti-hentinya ada segolongan dari umatku yang selalu menampakkan kebenaran, yang tidak akan goyah oleh orang-orang yang merendahkannya, sampai-sampai hingga datang keputusan Allah pun, mereka masih tetap seperti itu (memperjuangkan kebenaran).”

Di dalam kitab al-‘Ulama’ al-Mujaddidun ini, Mbah Maimoen berpesan kepada generasi sekarang, ---sebuah generasi yang lahir di era tumbuh suburnya teknologi---, supaya selalu mendasarkan pendapat dan perilaku kepada ucapan dan teladan perilaku ulama, mengkaji kitab-kitab mereka dan selalu berjalan di atas manhaj mereka. Sebab merekalah para pewaris Nabi yang sesungguhnya, yang hatinya selalu mendebar-detakkan dzikrullah setiap saat, dan kehadirannya selalu dinanti-rindukan oleh umat.
 
وَلَمْ تَزَلِ الظُّرُوْفُ الْحَالِيَةُ تُبَرْهِنُ عَلَى وُجُوْبِ الْإِلْتِحَاقِ وَالْإِنْتِسَابِ عَلَى نَاشِئِيْ هَذَا الْعَصْرِ إِلَى الْعُلَمَاءِ وَكُتُبِهِمْ وَمَنَاهِجِهِمْ، فَكُلَّمَا ازْدَادَتِ الْأَيَّامُ وَالْأَعْوَامُ، اِزْدَادَتَ القِلَّةُ وَالْغَرَابَةُ عَلَى مَنْ فِيْ هَذِهِ الْمَثَابَةِ

Artinya: “Kondisi-kondisi saat ini tiada henti membuktikan atas kewajiban para generasi era sekarang untukselalu mengikuti dan mendasarkan diri kepada para ulama, kitab-kitab dan manhaj mereka. Karena setiap kali bertambah hari dan bertambah tahun, bertambah pula kekurangan dan keterasingan atas penghuni dunia (lantaran banyaknya ulama-ulama besar yang telah wafat dan meninggalkan ummat dalam kekurangan dan keterasingan).”

Kitab al-‘Ulama’ al-Mujaddidun ini selesai ditulis oleh beliau wallahu yarham Simbah KH Maimoen Zubair pada Hari Ahad 7 Shafar 1428 H/25 Februari 2007 M. Setelah membacanya, saya haqqul yaqin percaya dan merasakan bahwa Mbah Maimoen merupakan salah satu Ulama’ Mujaddidun yang diutus Allah SWT untuk umat abad ini. Semoga kita semua mendapatkan limpahan berkah beliau dunia akhirat, lahu al-Fatihah....
 
 
Penulis adalah pengagum berat Mbah Kiai Maimoen Zubair, abdi ndalem Pondok Tahfidh Yanbu’ul Qur’an 1 Pati
 
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG