Home Nasional Keislaman Fragmen Internasional Risalah Redaksi Wawancara Humor Tokoh Opini Khutbah Hikmah Bathsul Masail Pustaka Video Foto Download

Tanpa Tentara, Gus Dur Berikan Martabat Kemanusiaan kepada Rakyat Papua

Tanpa Tentara, Gus Dur Berikan Martabat Kemanusiaan kepada Rakyat Papua
Gus Dur di tengah masyarakat Papua. (Foto: dok. Pojok Gus Dur)
Gus Dur di tengah masyarakat Papua. (Foto: dok. Pojok Gus Dur)

Jakarta, NU Online

Penulis buku Gus Dur: Islam Nusantara dan Kewarganegaraan Bineka, Ahmad Suaedy menegaskan bahwa sesuatu yang telah diberikan Presiden Keempat Republik Indonesia KH Abdurrahman Wahid kepada rakyat Papua adalah beyond human right.


“Jadi di atas Hak Asasi Manusia (HAM). Beyond human right itu adalah martabat kemanusiaan. Itulah yang diberikan Gus Dur, terutama pada saat pemberian nama Papua, kebebasan untuk mengibarkan Bendera Bintang Kejora, dan kebebasan berekspresi,” ungkap Suaedy. 


Dalam Ziarah Pemikiran bertajuk Gus Dur dan Papua yang merupakan rangkaian agenda dari Temu Nasional (Tunas) Gusdurian 2020, pada Sabtu (12/12) lalu, Suaedy mengutip ungkapan orang Papua saat Gus Dur mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua. 


“Ini untuk pertama kalinya saya diperlakukan sebagai manusia,” kata salah seorang rakyat Papua, dikutip Suaedy.


“Kenapa begitu dalam nama Papua bagi orang Papua? Karena menurut orang Papua sendiri, sebelum Papua diberikan oleh Gus Dur, kalau orang menyebut kata Papua maka ada tiga kemungkinan buruk yang terjadi,” sambung Suaedy.


Ia menjelaskan bahwa kemungkinan buruk pertama bagi orang yang menyerukan kata Papua adalah hilang tanpa alamat. Mungkin saja akan ditemukan di sungai atau laut, tapi dalam keadaan sudah meninggal.


“Kedua, ditembak di tempat. Ketiga, dipenjara. Jadi konsekuensi dari kata Papua ada tiga itu. Nah oleh Gus Dur, pada 30 Desember 1999 diberikan gratis,” ungkap Dekan Fakultas Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta ini.


Saat itu, orang-orang Papua berkumpul di sebuah gedung dan belum menyatakan mau bergabung dengan Indonesia. Lalu Gus Dur datang ke Bumi Cendrawasih itu tanpa perjanjian apa pun sebelumnya.


Di dalam ruangan sangat berjubel orang. Tidak ada pembatasan sama sekali. Siapa pun boleh masuk. Mulai aktivis utusan dari berbagai daerah, kalangan profesional, tokoh perempuan, kelompok sosial, kelompok etnis, dan bahkan Lembaga Swadaya Masyarakat. Semua masuk.


Mereka bebas sekali bicara di sana. Suaedy menggambarkan betapa hiruk-pikuknya di dalam ruang gedung itu. Semua orang berbicara dengan sangat terus terang. Sampai-sampai ada salah seorang yang menyatakan dengan sangat jujur, “Saya tidak percaya dengan Indonesia. Saya tidak percaya dengan presiden. Tapi saya percaya dengan Gus Dur.”


Lalu Gus Dur dengan santai seraya mendengarkan suara-suara itu dengan tekun. Seperti biasa pula, Presiden keempat RI yang hanya menjabat selama 22 bulan ini menepuk-nepuk meja dengan tangan kanannya. Setelah itu, Gus Dur bicara dengan tidak kalah tegasnya. 


“Tapi (tegasnya) dalam kerangka perdebatan bukan mengancam. Kata Gus Dur, kalau tuntutan anda hanya itu maka saya tidak perlu ke sini. Saya ke sini mau menyelesaikan masalah,” ungkap Suaedy. 


Setelah pernyataan itu diucapkan oleh sang presiden, rakyat Papua yang sekalipun belum pernah ketemu Gus Dur dengan seketika langsung akrab. Pertemuan dengan Gus Dur menjadi sangat hangat. 


Menurut Suaedy, apa yang dilakukan Gus Dur terhadap orang Papua itu dilakukan dengan sentuhan hati nurani. Sebab bagi Gus Dur, dialog harus berangkat dari perbedaan bukan berasal kesamaan. “Kalau dari kesamaan namanya bukan dialog, tapi pemaksaan,” kata Gus Dur, diucap ulang oleh Suaedy.


Pemimpin Indonesia, sebelum dan sesudah Gus Dur, hanya mau dialog dengan rakyat Papua jika terlebih dulu mengakui sebagai bagian dari Indonesia. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka pemerintah tidak akan mau melakukan dialog. 


“Nah (yang dilakukan) Gus Dur, sebelum mereka (orang Papua) mau bergabung dengan Indonesia, dalam konteks dialog, sudah dikasih sesuatu yang sangat berharga bagi manusia, yaitu martabat,” ungkap Suaedy.


“Jadi dikasih martabat dulu, dikasih sesuatu yang sangat berharga bagi mereka (Papua) terlebih dulu. Kemudian diajak bicara. Jadi saya kira di sini yang paling mendasar (martabat),” ujarnya.


Pemerintah kirim tentara ke Papua pasti bukan untuk perdamaian

 

Suaedy mengatakan bahwa dirinya pernah melakukan riset tentang separatisme. Lokusnya di Aceh, Papua, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan. Ia mengaku memahami pola dari gerakan separatis. 


Menurutnya, pola separatisme itu adalah ketika semakin ditindas maka akan semakin keras pula. Ketika para separatis ini semakin keras, pemerintah pusat seringkali hilang kesabaran. Kemudian mengirim tentara dan terjadilah kekerasan. Perlawanan pun akan terus meningkat.


Dengan tegas, Suaedy mengatakan bahwa tidak ada perdamaian dengan cara kekerasan dan tidak ada perdamaian melalui tentara. “Jadi kalau pemerintah mengirim tentara ke Papua, itu pasti bukan untuk perdamaian. Tapi untuk penindasan dan pembunuhan,” sambung Suaedy.


Lebih lanjut ia menerangkan, itulah yang menjadi sebab Gus Dur mencegah agar tentara tidak ikut campur. Apabila pemerintah ingin melakukan penyelesaian di Bumi Cendrawasih maka tentara harus keluar dari proses dialog.


“Hanya itu yang bisa dilakukan. Kalau tidak, itu berarti ada kekerasan di sana,” ungkap Suaedy. 


Pewarta: Aru Lego Triono

Editor: Fathoni Ahmad

Posisi Bawah | Youtube NU Online