17 Kader PPP Tunggu Telepon Presiden

Jakarta, NU Online
Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta sebanyak 17 orang kader terbaiknya untuk tetap berada di Jakarta, pada Sabtu (17/10) hingga Senin (19/10), menunggu kemungkinan panggilan telefon dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PPP, Romahurmuziy di Jakarta, Senin, mengatakan, nama 17 orang kader terbaiknya telah disampaikan pimpinan PPP kepada Presiden Yudhoyono untuk diseleksi dan dipertimbangkan menjadi menteri pada kabinet mendatang.<>

"Informasi yang kami terima, Presiden Yudhoyono akan memanggil para calon menteri pada 17-19 Oktober untuk menjalani uji kepatutan dan kelayakan," kata Romahurmuziy yang akrab disapa Romy melalui pesan singkat (SMS), Senin (12/10).

Dijelaskannya, sebanyak 17 nama tersebut merupakan kader terbaik PPP yang telah diseleksi oleh pimpinan PPP berdasarkan lima kriteria, yakni kompetensi dan profesionalitas, pengalaman, loyalitas dan dedikasi kepada bangsa, integritas dan rekam jejak yang baik, serta totalitas pengabdian. "Ke-17 nama tersebut memenuhi lima kriteria yang ditetapkan. Mereka adalah pengurus harian pusat yang juga profesional di bidangnya masing-masing," katanya.

Rommy mencontohkan, ada figur yang profesional di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), di bidang pendidikan, di bidan perdagangan internasional, di bidang lingkungan hidup, di bidang advokasi hukum. Selanjutnya ada politisi yang berpengalaman di bidang pertahanan, pendayagunaan aparatur negara, infrastruktur, sosial, ketenagakerjaan, perencanaan pembangunan nasional, dan pemberdayaan perempuan.

Namun, Romy tidak menyebutkan siapa nama dari 17 nama kader yang telah disiapkan PPP. Ketua DPP PPP Wan Abubakar berharap, Presiden Yudhoyono bisa menyeleksi dan memilih figur terbaik dari 17 nama tersebut untuk ditempatkan di kabinet pemerintahannya lima tahun ke depan.

Dikatakannya, ke-17 nama tersebut berasal dari majelis dewan pakar, dewan pertimbangan, pengurus harian, dan pengurus departemen. "Presiden memiliki hak prerogatif untuk memilih dan menentukan siapa yang dianggap terbaik dan mampu bekerja sama dan membangun negara ini, termasuk memilih kader dari PPP," katanya.

Diakui mantan Wakil Gubernur Riau ini, hingga saat ini PPP belum menerima sinyal dari Presiden Yudhoyono untuk menempatkan kader PPP sebagai menteri atau akan dipanggil ke Cikeas.  Wan Abubakar juga mengatakan, PPP berusaha menghindari upaya mencari muka dan meminta-minta jabatan agar kadernya dipilih masuk kabinet. "Kalau memang diberikan amanah PPP siap menjunjung tinggi amanah tersebut, sebaliknya kalau tidak ada satupun kadernya yang terpilih masuk kabinet PPP tidak akan bersikap oposisi," kata Wan. (ant)