Jika Konsep Disiplin Hanya Sebatas Baris-berbaris, Kapan Indonesia Mau Maju?

Jakarta, NU Online

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H Mohamad Syafi' Alielha atau Savic Ali menilai, militerisasi di ranah pendidikan dapat menghalau Indonesia menjadi negara maju. Hal itu sebagai respons sejumlah tentara mengisi MPLS tahun ajaran 2025/2026 di SMK Diponegoro Banyuputih, Batang, Jawa Tengah.

"Pemerintah itu melihat rakyat kesannya nggak tertib, nggak bisa diatur sehingga butuh ditertibkan, butuh didisiplinkan. Emang konsep disiplinnya kalau sebatas baris-berbaris kan nggak membuat Indonesia menjadi negara maju," kata Savic saat ditemui NU Online di lobi PBNU, Jalan Kramat Raya 164, pada Jumat (18/7/2025).

Menurutnya, membuat anak-anak memiliki pikiran kreatif membutuhkan kemerdekaan berpikir, sehingga jika militeristik di ranah pendidikan terjadi akan membatasi inovasi para murid.

"Di banyak negara maju tidak seperti itu saya lihat, ya sekolah-sekolah hampir praktis militerisasi tidak terjadi, bahkan di China saja, China itu sangat disiplin tapi tidak melakukan militerisasi dalam sekolah," katanya.

Lebih lanjut, Savic melihat perlu adanya penguatan peran pendidik atau guru sehingga ranah pendidikan tidak perlu lagi dihiasi dengan pendisiplinan ala militer. 

"Melibatkan militer di sekolah itu cara pandang lama yang memandang anak-anak itu seperti anak-anak nakal yang harus ditertibkan, yang harus didisiplinkan, itu warisan kolonial, kolonial dulu melihat rakyat kita itu harus ditundukan, harus ditertibkan, dan itu diwarisi oleh Orde Baru," jelasnya.

"Kalau kita mau jalankan lagi ya harganya kita akan sulit melahirkan generasi-generasi yang berfikir merdeka, kreatif, inovatif yang menjadi modal Indonesia jadi negara maju," tegasnya.

Sebelumnya, penentangan terhadap militerisasi di sekolah datang dari Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu), Achmad Zuhri. Ia menyebut bahwa keterlibatan aparat militer dalam kegiatan orientasi siswa baru di sekolah atau madrasah berpotensi membahayakan ekosistem pendidikan.

Zuhri juga menilai agar praktik semacam ini bisa memundurkan peran dan otonomi guru di sekolah, sehingga peran guru sebagai pendidik utama dan teladan bagi peserta didik bisa tergeser. 

"Pendidikan berorientasi militer cenderung mendidik warga patuh, bukan warga kritis. Menguatkan cara pikir top-down dan anti-kritik yang bertolak belakang dengan semangat pendidikan modern. Jika rutin dan masif, ini bisa menjadi preseden bahwa masalah sipil selalu butuh pendekatan militer," pungkasnya.