Warta
Depag Larang Madrasah Lakukan Pungutan Insidentil
NU Online · Rabu, 11 Februari 2009 | 02:18 WIB
Jombang, NU Online
Kebijakan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) yang melarang adanya biaya insidental seiring dengan penambahan alokasi dana BOS, mulai diberlakukan di lembaga pendidikan lingkup Departemen Agama (Depag) Jombang.
Meski belum ada pemberitahuan resmi dari Kanwil Depag Jatim, namun seluruh madrasah penerima subsidi dana BOS diperingatkan untuk tidak memungut biaya operasional. Peringatan ini disampaikan Kasi Mapenda Depag Jombang, Taufiqurrohman, setelah merespons keluhan masyarakat atas adanya praktek pungutan biaya Ujian di salah satu MTsN di Jombang.<>
''Sampai saat ini kita belum menerima pemberitahuan resmi dari Kanwil Depag Jatim, tapi tetap disarankan untuk tidak meminta biaya tambahan kepada orangtua siswa,'' kata Taufiqurrohman, Selasa (10/2).
Meski, pada PP Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan itu tidak menyebut lembaga pendidikan madrasah secara detil. namun hingga kemarin, Kanwil Depag Jatim belum menindaklanjuti surat pemberitahuan resmi terkait peningkatan anggaran BOS dan PP Nomor 48 tahun 2008.
Sejauh ini pihaknya juga tidak bisa mengatakan tidak atau boleh melakukan pungutan terhadap madrasah. Sebab, tetap disesuaikan dengan sistem manajemen berbasis madrasah (MBM) yang selama ini dilakukan di setiap madrasah.
''Kalau sudah cukup ya jangan diakal-akali agar bisa memungut siswa. Tapi, bila masih kurang, maka ide penambahan biaya itu harus muncul dari orangtua siswa,'' tegas Taufiqurrohman. (JP)
Kebijakan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) yang melarang adanya biaya insidental seiring dengan penambahan alokasi dana BOS, mulai diberlakukan di lembaga pendidikan lingkup Departemen Agama (Depag) Jombang.
Meski belum ada pemberitahuan resmi dari Kanwil Depag Jatim, namun seluruh madrasah penerima subsidi dana BOS diperingatkan untuk tidak memungut biaya operasional. Peringatan ini disampaikan Kasi Mapenda Depag Jombang, Taufiqurrohman, setelah merespons keluhan masyarakat atas adanya praktek pungutan biaya Ujian di salah satu MTsN di Jombang.<>
''Sampai saat ini kita belum menerima pemberitahuan resmi dari Kanwil Depag Jatim, tapi tetap disarankan untuk tidak meminta biaya tambahan kepada orangtua siswa,'' kata Taufiqurrohman, Selasa (10/2).
Meski, pada PP Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan itu tidak menyebut lembaga pendidikan madrasah secara detil. namun hingga kemarin, Kanwil Depag Jatim belum menindaklanjuti surat pemberitahuan resmi terkait peningkatan anggaran BOS dan PP Nomor 48 tahun 2008.
Sejauh ini pihaknya juga tidak bisa mengatakan tidak atau boleh melakukan pungutan terhadap madrasah. Sebab, tetap disesuaikan dengan sistem manajemen berbasis madrasah (MBM) yang selama ini dilakukan di setiap madrasah.
''Kalau sudah cukup ya jangan diakal-akali agar bisa memungut siswa. Tapi, bila masih kurang, maka ide penambahan biaya itu harus muncul dari orangtua siswa,'' tegas Taufiqurrohman. (JP)
Terpopuler
1
Ketua PBNU Sebut Demo di Pati sebagai Pembangkangan Sipil, Rakyat Sudah Mengerti Politik
2
Khutbah Jumat: Refleksi Kemerdekaan, Perbaikan Spiritual dan Sosial Menuju Indonesia Emas 2045
3
Khutbah Jumat: Kemerdekaan Sejati Lahir dari Keadilan Para Pemimpin
4
Khutbah Jumat Bahasa Jawa: Wujud Syukur atas Kemerdekaan Indonesia ke-80, Meneladani Perjuangan Para Pahlawan
5
Prabowo Klaim Selamatkan Rp300 Triliun APBN, Peringatkan Risiko Indonesia Jadi Negara Gagal
6
Khutbah Jumat Bahasa Sunda: Ngeusian Kamerdekaan ku Syukur jeung Nulad Sumanget Pahlawan
Terkini
Lihat Semua
