Jakarta, NU Online
Ketua Umum Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH Abdurrahman Wahid menginstruksikan kepada Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Cabang dan Anak Cabang untuk memboikot pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan presiden (pilpres) 2009 mendatang.
Aksi boikot itu dilakukan menyusul adanya kepastian DPP PKB yang dipimpin oleh Dewan Syuro tidak terdaftar dalam pencalonan anggota DPR-RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.<>
Demikian dalam surat pernyataan yang disampaikan kepada wartawan di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (19/11). Boikot dilakukan sebagai bentuk protes terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU).
”DPP PKB yang dipimpin oleh Dewan Syura ternyata tidak dianggap sama sekali oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia, dan dengan demikian diikuti oleh KPU-KPU di daerah,” demikian dalam surat pernyataan Gus Dur.
Gus Dur sendiri kepada wartawan menyampaikan, KPU telah melakukan berbagai pelanggaran. Pelanggaran terakhir dilakukan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jatim awal November lalu.
”Telah terjadi kecurangan pada pilkada Jatim. Data dari NDI (National Democratic Institute) semestinya ada 42 juta suara yang ikut pemilihan, tapi yang didaftar cuma 15 juta. Bayangkan berapa besar kecurangannya,” kata Gus Dur.
Kepada wartawan Gus Dur menyatakan tidak akan berkampanye untuk partai manapun yang mendukungnya maju sebagai calon presiden, termasuk Partai Perwakilan Daerah (PPD) yang mencantumkannya sebagai salah satu penasihat partai.
Namun dirinya masih akan maju sebagai calon presiden pada pilpres 2009. "Dari mana lagi kalau tidak dari PKB. Kecuali kalau saya dijegal. Ngertinya kalau ngga jadi calon ya kalau dikatakan KPU demikian," kata Gus Dur. (nam)
Ketua Umum Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH Abdurrahman Wahid menginstruksikan kepada Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Cabang dan Anak Cabang untuk memboikot pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan presiden (pilpres) 2009 mendatang.
Aksi boikot itu dilakukan menyusul adanya kepastian DPP PKB yang dipimpin oleh Dewan Syuro tidak terdaftar dalam pencalonan anggota DPR-RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.<>
Demikian dalam surat pernyataan yang disampaikan kepada wartawan di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (19/11). Boikot dilakukan sebagai bentuk protes terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU).
”DPP PKB yang dipimpin oleh Dewan Syura ternyata tidak dianggap sama sekali oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia, dan dengan demikian diikuti oleh KPU-KPU di daerah,” demikian dalam surat pernyataan Gus Dur.
Gus Dur sendiri kepada wartawan menyampaikan, KPU telah melakukan berbagai pelanggaran. Pelanggaran terakhir dilakukan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jatim awal November lalu.
”Telah terjadi kecurangan pada pilkada Jatim. Data dari NDI (National Democratic Institute) semestinya ada 42 juta suara yang ikut pemilihan, tapi yang didaftar cuma 15 juta. Bayangkan berapa besar kecurangannya,” kata Gus Dur.
Kepada wartawan Gus Dur menyatakan tidak akan berkampanye untuk partai manapun yang mendukungnya maju sebagai calon presiden, termasuk Partai Perwakilan Daerah (PPD) yang mencantumkannya sebagai salah satu penasihat partai.
Namun dirinya masih akan maju sebagai calon presiden pada pilpres 2009. "Dari mana lagi kalau tidak dari PKB. Kecuali kalau saya dijegal. Ngertinya kalau ngga jadi calon ya kalau dikatakan KPU demikian," kata Gus Dur. (nam)
Terpopuler
1
Santri Kecil di Tuban Hilang Sejak Kamis Lalu, Hingga Kini Belum Ditemukan
2
Pastikan Arah Kiblat Tepat Mengarah ke Ka'bah Sore ini
3
Sound Horeg: Pemujaan Ledakan Audio dan Krisis Estetika
4
Perbedaan Zhihar dan Talak dalam Pernikahan Islam
5
15 Ribu Pengemudi Truk Mogok Nasional Imbas Pemerintah Tak Respons Tuntutan Pengemudi Soal ODOL
6
Operasional Haji 2025 Resmi Ditutup, 3 Jamaah Dilaporkan Hilang dan 447 Meninggal
Terkini
Lihat Semua
