Lakpesdam NU Jombang Desak Dinkes Sosialisasikan Jampersal
NU Online · Selasa, 26 Juli 2011 | 02:53 WIB
Jombang, NU Online
Program Jaminan Persalinan (Jampersal) yang dikucurkan pemerintah melalui Kementrian Kesehatan ternyata belum sesuai harapan. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program ini, karena sosialisasi kurang, terutama bagi mereka yang tinggal jauh di pelosok desa.
“Kita mendesak kepada pemkab (Dinkes) agar segera merumuskan strategi sosialisasi yang efektif agar masyakat bisa menggunakan dan memantau program Jampersal ini,” ujar Aan Anshori Manager Program Lakpesdam NU Jombang, usai rembug warga terkait implementasi Jampersal di Kabupaten Jombang, Senin kemarin.
<>
Dikatakan Aan, belum dinikmatinya program pemerintah bagi ibu dan anak ini khususnya dari keluarga miskin menjadi preseden buruk layanan kesehatan di Kota Santri. Masyarakat yang jauh dari ibu kota kabupaten seperti Kudu, Wonosalam, Kabuh ternyata banyak yang tidak mendapatkan informasi maksimal.
”Semakin jauh dari ibukota kabupaten, semakin kecil kemungkinan mereka bisa mengetahui program ini,” katanya seraya mengatakan hal ini menunjukkan lambannya apartus negara dalam mentransformasikan program ini.
Hasil evaluasi pemantauan program kesehatan ini, lanjut Aan, diketahui di beberapa desa telah tersosialisai oleh bidan-bidan yang tergabung program Jampersal. Namun, program yang seharusnya bisa meringankan beban ibu dan anak miskin ini ternyata informasi yang diterima masyarakat masih belum utuh.
”Seperti yang disampaikan salah satu ibu hamil di daerah Sumobito yang melaporkan bahwa salah satu bidan desanya menyatakan pasien tetap harus mengeluarkan tambahan biaya jika seandainya biaya persalinan telah melebihi plafon (Rp. 350.000,” bebernya menyayangkan masih adanya ketidakutuhan informasi yang disampaikan oleh para bidan di masyarakat.
Karenanya, Lakpesdam NU mendesak Dinkes agar segera merumuskan strategi sosialisasi yang efektif serta membina para bidan agar tidak malah menjadi bagain dari masalah dari implementasi Jampersal.
”Karena ada indikasi gerakan yang cukup aktif mempengaruhi bidan-bidan agar tidak perlu menjadi provider. Karena mereka menilai subsidi Jampersal terlalu murah, serta sulitnya klaim atas pembayaran nantinya,” pungkasnya.
Redaktur : Mukafi Niam
Kontributor: Muslim Abdurrahman
Terpopuler
1
Ketua PBNU Sebut Demo di Pati sebagai Pembangkangan Sipil, Rakyat Sudah Mengerti Politik
2
Khutbah Jumat: Refleksi Kemerdekaan, Perbaikan Spiritual dan Sosial Menuju Indonesia Emas 2045
3
Khutbah Jumat: Kemerdekaan Sejati Lahir dari Keadilan Para Pemimpin
4
Khutbah Jumat Bahasa Jawa: Wujud Syukur atas Kemerdekaan Indonesia ke-80, Meneladani Perjuangan Para Pahlawan
5
Prabowo Klaim Selamatkan Rp300 Triliun APBN, Peringatkan Risiko Indonesia Jadi Negara Gagal
6
Khutbah Jumat Bahasa Sunda: Ngeusian Kamerdekaan ku Syukur jeung Nulad Sumanget Pahlawan
Terkini
Lihat Semua