Mantan Petinggi GAM Datang, Wapres Senang, Gus Dur Kecam
NU Online · Jumat, 21 April 2006 | 06:23 WIB
Jakarta, NU Online
Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai kunjungan mantan petinggi GAM ke Indonesia merupakan hal yang positif sebagai upaya mempertemukan pendapatan yang berbeda-beda.
"Saya yang mengundang mereka (datang ke Indonesia)," kata Jusuf Kalla di Shenzhen, China, Kamis (20/4), sebagamana dikutip kantor berita Antara.
<>Menurut Wapres, dalam pertemuan di Helsinki tahun lalu, dirinya sebenarnya mengundang para mantan petinggi GAM itu datang ke Indonesia pada Maret lalu. Namun, karena belum selesainya pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, kedatangan mantan petinggi GAM baru terlaksana kali ini.
Mengenai keinginan GAM memasukkan sejumlah hal ke dalam RUU PA, Wapres mengatakan sikap pemerintah adalah mengakomodasikan MoU Helsinki ke dalam UU. "Semua yang ada seperi soal partai lokal kita akomodasikan," katanya.
Ia menambahkan, kewajiban pemerintah adalah berjalannya pembahasan UU itu secara demokratis termasuk melalui DPR. "Jadi, kalau ada pembicaraan yang hangat atau cenderung keras di DPR maka itu merupakan proses demokrasi," ujarnya.
Sementara itu, mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menilai penyambutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam terhadap sejumlah mantan petinggi GAM itu sangat sangat berlebihan.
"Ironis sekali, bahwa orang-orang yang tidak punya paspor Indonesia melainkan (paspor) dari luar negeri datang ke sini dan kita memberi penyambutan seolah-olah mereka adalah pemimpin kita, pahlawan kita," kata Gus Dur di PBNU.
Menurut Gus Dur, seharusnya penyambutan yang diberikan terhadap mereka adalah "yang wajar dan biasa-biasa saja." (nam)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Maulid Nabi Muhammad dan 5 Tugas Kenabian
2
Khutbah Jumat: Tidak Ada Alasan untuk Tidak Bersyukur atas Kelahiran Rasulullah
3
Peristiwa Pengemudi Ojol Tewas Dilindas Polisi Picu Perlawanan Rakyat Lebih Besar
4
Khilaf dan Kurang Cermat, PBNU Minta Maaf Telah Undang Peter Berkowitz
5
Kesejahteraan Guru Terancam, Kemendikdasmen Hanya Dapat 7% dari Rp757 Triliun Anggaran Pendidikan
6
Mabes TNI Minta Masukan PBNU soal Rencana Pemindahan Makam Pahlawan Nasional ke Daerah Asal
Terkini
Lihat Semua