Cirebon, NU Online
Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Cirebon, Jawa Barat, yang tergabung dalam Forum Muda Kebangsaan (FMK) menolak diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri terkait pelarangan Ahmadiyah di Indonesia.
Mereka juga mengimbau kepada masyarakat agar mengabaikan rekomendasi Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) yang melarang segala aktivitas Ahmadiyah.<>
Hal tersebut merupakan salah satu butir kesepakatan pertemuan sejumlah ormas dan LSM di Pesantren Khatulistiwa, Kempek, Cirebon, pimpinan KH Syarif Utsman Yahya, Selasa (6/5) kemarin. Demikian dilaporkan Kontributor NU Online, Jamaluddin Mohammad.
Akbar Sucipto, Jurubicara FMK, menyatakan, pelarangan pada Ahmadiyah merupakan bentuk pelarangan terhadap keyakinan dan kepercayaan agama. Hal itu, katanya, juga merupakan pelanggaran terhadap konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
FMK juga mendesak kepada seluruh aparat keamanan dan penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku tindak kekerasan dan pengrusakan tempat ibadah atas nama agama dan dengan dalih apa pun.
“Kepada seluruh masyarakat untuk bersikap arif dan bijaksana dalam menyikapi berbagai persoalan yang marak terjadi belakangan ini,” ujar Akbar.
Dan dalam butir terakhir, mereka mendesak kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyoni dan DPR RI untuk merevisi segala bentuk peraturan dan pengawasan terhadap kepercayaan dan keyakinan masyarakat.
“Pernyataan sikap ini muncul sebagai bentuk keperihatinan sejumlah kalangan terhadap peran negara selama ini yang dianggap tidak mampu melindungi hak-hak warganya, terutama hak berkeyakinan dan beragama,” imbuh Akbar.
“Negara seharusnya memberikan perlindungan dan keamanan terhadap warganya, bukan malah membikin resah atau bahkan memicu timbulnya konflik di tengah masyarakat. Kalau SKB tiga menteri jadi ditandatangani, dikhawatirkan akan timbul gejolak negatif di masyarakat,” kata Kiai Syarif, Pengasuh Pesantren Khatulistiwa.
Sejumlah ormas dan LSM yang hadir dalam kesempatan itu, antara lain, Gerakan Spiritual Muda Cirebon, Pesantren Miftahul Mutaallimin (Babakan, Ciwaringin), Pesantren Khatulistiwa (Kempek), Komunitas Seniman Santri, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama NU), Ikatan Pelajar NU, Ikatan Pelajar Putri NU, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Keluarga Mahasiswa NU, dan Fahmina Institute. (rif)
Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Cirebon, Jawa Barat, yang tergabung dalam Forum Muda Kebangsaan (FMK) menolak diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri terkait pelarangan Ahmadiyah di Indonesia.
Mereka juga mengimbau kepada masyarakat agar mengabaikan rekomendasi Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) yang melarang segala aktivitas Ahmadiyah.<>
Hal tersebut merupakan salah satu butir kesepakatan pertemuan sejumlah ormas dan LSM di Pesantren Khatulistiwa, Kempek, Cirebon, pimpinan KH Syarif Utsman Yahya, Selasa (6/5) kemarin. Demikian dilaporkan Kontributor NU Online, Jamaluddin Mohammad.
Akbar Sucipto, Jurubicara FMK, menyatakan, pelarangan pada Ahmadiyah merupakan bentuk pelarangan terhadap keyakinan dan kepercayaan agama. Hal itu, katanya, juga merupakan pelanggaran terhadap konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
FMK juga mendesak kepada seluruh aparat keamanan dan penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku tindak kekerasan dan pengrusakan tempat ibadah atas nama agama dan dengan dalih apa pun.
“Kepada seluruh masyarakat untuk bersikap arif dan bijaksana dalam menyikapi berbagai persoalan yang marak terjadi belakangan ini,” ujar Akbar.
Dan dalam butir terakhir, mereka mendesak kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyoni dan DPR RI untuk merevisi segala bentuk peraturan dan pengawasan terhadap kepercayaan dan keyakinan masyarakat.
“Pernyataan sikap ini muncul sebagai bentuk keperihatinan sejumlah kalangan terhadap peran negara selama ini yang dianggap tidak mampu melindungi hak-hak warganya, terutama hak berkeyakinan dan beragama,” imbuh Akbar.
“Negara seharusnya memberikan perlindungan dan keamanan terhadap warganya, bukan malah membikin resah atau bahkan memicu timbulnya konflik di tengah masyarakat. Kalau SKB tiga menteri jadi ditandatangani, dikhawatirkan akan timbul gejolak negatif di masyarakat,” kata Kiai Syarif, Pengasuh Pesantren Khatulistiwa.
Sejumlah ormas dan LSM yang hadir dalam kesempatan itu, antara lain, Gerakan Spiritual Muda Cirebon, Pesantren Miftahul Mutaallimin (Babakan, Ciwaringin), Pesantren Khatulistiwa (Kempek), Komunitas Seniman Santri, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama NU), Ikatan Pelajar NU, Ikatan Pelajar Putri NU, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Keluarga Mahasiswa NU, dan Fahmina Institute. (rif)
Terpopuler
1
Ramai Bendera One Piece, Begini Peran Bendera Hitam dalam Revolusi Abbasiyah
2
Munas Majelis Alumni IPNU Berakhir, Prof Asrorun Niam Terpilih Jadi Ketua Umum
3
Gus Yahya: NU Bergerak untuk Kemaslahatan Umat
4
PPATK Tuai Kritik: Rekening Pasif Diblokir, Rekening Judol Malah Dibiarkan
5
Ketum PBNU Resmikan 13 SPPG Makan Bergizi Gratis di Lingkungan NU
6
Di Tengah Fenomena Bendera One Piece Badan Siber Ansor Ajak Generasi Muda Hormati Merah Putih
Terkini
Lihat Semua
