Mojokerto, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menyesalkan sikap Presiden SBY dan Wapres Jusuf Kalla (SBY-JK) yang cenderung mengedepankan perilaku sebagai politikus daripada seorang negarawan. Menurut Hasyim, belakangan ini, keduanya kerap menyampaikan statemen mewakili parpol masing-masing.
''Tidak seharusnya masing-masing belum bicara soal pencalonan presiden, karena keduanya masih memegang kontrak memimpin seluruh rakyat Indonesia.'' ungkap Hasyim saat menghadiri acara pelantikan Pimpinan Cabang NU Kabupaten Mojokerto di wisma NU Mojokerto, Senin, (23/2).<>
Menurut Hasyim, pernyataan terkait pencalonan presiden keduanya, sepantasnya hanya disampaikan oleh perwakilan parpol masing-masing. Meski sampai saat ini, kedua tokoh tersebut menjabat sebagai petinggi parpol.
''Itulah kalau tidak ada pengaturan yang jelas antara seorang negarawan dan politikus. Jika SBY turun ke daerah sebagai tokoh parpol, dan kepala daerah ditempat yang dituju berasal dari parpol lain, pasti dia tidak akan disambut,''
paparnya.
Karena itu Hasyim menyarankan agar ke depan ada aturan khusus yang secara tegas memilah antara posisi seseorang sebagai negarawan dan politikus.
Menurutnya, hal ini sangat penting, agar tidak tidak terjadi ambiguitas.
Sejumlah tokoh terlihat hadir dalam pelantikan PC NU Kabupaten Mojokerto periode 2008-2013 kemarin. Selain Hasyim, dari PBNU juga terlihat Wasekjen Taufik R Abdullah yang datang bersama sang istri Ida Fauziah yang juga anggota DPR RI. Rois Syuriah PW NU Jatim KH Miftakhul Akhyar dan Bupati Mojokerto Suwandi juga hadir pada kesempatan itu. (min)
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menyesalkan sikap Presiden SBY dan Wapres Jusuf Kalla (SBY-JK) yang cenderung mengedepankan perilaku sebagai politikus daripada seorang negarawan. Menurut Hasyim, belakangan ini, keduanya kerap menyampaikan statemen mewakili parpol masing-masing.
''Tidak seharusnya masing-masing belum bicara soal pencalonan presiden, karena keduanya masih memegang kontrak memimpin seluruh rakyat Indonesia.'' ungkap Hasyim saat menghadiri acara pelantikan Pimpinan Cabang NU Kabupaten Mojokerto di wisma NU Mojokerto, Senin, (23/2).<>
Menurut Hasyim, pernyataan terkait pencalonan presiden keduanya, sepantasnya hanya disampaikan oleh perwakilan parpol masing-masing. Meski sampai saat ini, kedua tokoh tersebut menjabat sebagai petinggi parpol.
''Itulah kalau tidak ada pengaturan yang jelas antara seorang negarawan dan politikus. Jika SBY turun ke daerah sebagai tokoh parpol, dan kepala daerah ditempat yang dituju berasal dari parpol lain, pasti dia tidak akan disambut,''
paparnya.
Karena itu Hasyim menyarankan agar ke depan ada aturan khusus yang secara tegas memilah antara posisi seseorang sebagai negarawan dan politikus.
Menurutnya, hal ini sangat penting, agar tidak tidak terjadi ambiguitas.
Sejumlah tokoh terlihat hadir dalam pelantikan PC NU Kabupaten Mojokerto periode 2008-2013 kemarin. Selain Hasyim, dari PBNU juga terlihat Wasekjen Taufik R Abdullah yang datang bersama sang istri Ida Fauziah yang juga anggota DPR RI. Rois Syuriah PW NU Jatim KH Miftakhul Akhyar dan Bupati Mojokerto Suwandi juga hadir pada kesempatan itu. (min)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Refleksi Kemerdekaan, Perbaikan Spiritual dan Sosial Menuju Indonesia Emas 2045
2
Prabowo Klaim Selamatkan Rp300 Triliun APBN, Peringatkan Risiko Indonesia Jadi Negara Gagal
3
Taj Yasin Pimpin Upacara di Pati Gantikan Bupati Sudewo yang Sakit, Singgung Hak Angket DPRD
4
Khutbah Jumat Bahasa Sunda: Ngeusian Kamerdekaan ku Syukur jeung Nulad Sumanget Pahlawan
5
Gus Yahya Cerita Pengkritik Tajam, tapi Dukung Gus Dur Jadi Ketum PBNU Lagi
6
Ketua PBNU: Bayar Pajak Bernilai Ibadah, Tapi Korupsi Bikin Rakyat Sakit Hati
Terkini
Lihat Semua
