Pemerintah Belum Lakukan Perubahan Fundamental

Bandarlampung, NU Online
Mantan Presiden RI, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menilai, sampai saat ini pemerintah belum dapat melakukan perubahan fundamental terhadap bangsa Indonesia sehingga benar-benar dapat melindungi dan menyejahterakan seluruh rakyatnya.

"Sekarang ini, seperti tinggal menunggu waktunya saja untuk meletus, kalau pemerintah belum juga melakukan perubahan fundamental seperti diharapkan masyarakat," ujar Gus Dur dalam "Dialog Kebangsaan" di Harian Umum Lampung Post, di Bandarlampung, Minggu.

Acara itu dihadiri kalangan akademisi, aktivis LSM, mahasiswa, parpol, tokoh agama, ormas, tokoh masyarakat, dan para wartawan.

Menjawab pertanyaan sejumlah tokoh di Lampung dalam dialog itu, Gus Dur menyatakan, sejak dulu tidak pernah merasa ada suatu kelompok maupun partai yang secara keseluruhan mampu membawa aspirasi seluruh masyarakat bangsa Indonesia. "Tapi semua itu mesti kita terima saja, dengan skeptisisme yang tinggi, mau apa lagi," cetus Gus Dur.

Ia menyebutkan, keberadaan parpol besar seperti Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKB dan partai lain dari dulu juga lebih banyak mengedepankan kepentingan politik golongan mereka sendiri. "Karena itu, saya juga berbicara atas nama diri sendiri sajalah," kata Gus Dur.

Dia mengaku tetap akan membatasi garis perjuangan dalam penegakan demokratisasi dan anti diskriminasi, antara lain hanya pada dua hal pokok, yaitu terus menggalang dialog antar agama dan mendorong serta terus memperjuangan perlindungan hak-hak kaum minoritas. "Itu saja yang menjadi perhatian saya, yang lain-lain, bukan urusan saya," ujar Gus Dur pula.

Namun Gus Dur menyadari, teman-temannya di luaran mengharapkan dirinya dapat lebih banyak berbuat lagi, untuk mendorong perubahan bagi kemajuan demokrasi dan kesejahteraan di negeri kita ini. Ia mengaku saat ini juga bingung melihat masa depan bangsa Indonesia dalam jangka panjang.

Menurut Gus Dur, dulu ketika nasib bangsa ini diserahkan kepada pendiri bangsa, Soekarno-Hatta dan yang lainnya, hasilnya juga belum seperti diharapkan rakyat bangsa ini ketika itu. Begitupula setelah kekuasaan dijalankan Orde Baru dengan kekuatan tentara mendominasi, menurut penilaian Gus Dur, juga belum ada apa-apanya.

"Setelah bangsa kita dikelola oleh kaum profesional seperti Widjojo Nitisastro dkk, masih tetap saja nggak ada apa-apanya yang dapat dirasakan masyarakat luas," kata dia.

Begitupun saat para pemimpin parpol diberi kesempatan memimpin bangsa ini, seperti Megawati, Amien Rais, dan lain-lainnya --termasuk Gus Dur-- juga belum banyak memberikan perubahan yang berarti bagi bangsa dan rakyat Indonesia.

Gus Dur pun menyebutkan, salah satu penyebab kegagalan pemerintahan itu, diantaranya adalah karena tidak pernah menggunakan moralitas agama dan masih menggunakan bahasa semu serta tetap mengedepankan budaya kekerasan. "Kecenderungannya, bahkan dengan cara kekerasan itu kemudian terjadi tirani mayoritas kepada kelompok minoritas, saya ngeri melihat semuanya itu," cetus Gus Dur lagi.

Namun menurut Gus Dur, sebenarnya masih cukup besar harapan agar terjadi perubahan pada bangsa kita. Ia pun mengutip pernyataan Richard Nixon (Presiden AS) tentang fenomena "Silent majority" (mayoritas diam), sehingga kelompok masyarakat di Indonesia yang terlihat diam saja lebih banyak jumlahnya.

"Tapi betul-betul diam itu, menurut saya sama dengan diamnya laut yang membisu," kata Gus Dur seraya menyatakan lagi, perlu upaya bersama bagaimana caranya menjadikan laut membisu itu bisa berkata-kata.

Gus Dur mengingatkan, adalah menjadi tugas bersama para pegiat demokrasi dan mereka yang mengklaim dekat dengan rakyat bawah, untuk terus mengajak masyarakat menggunakan bahasa rakyat agar bisa menyadarkan dan memperbaiki kondisi bangsa kita ini menjadi lebih baik.

"Jadi jangan pakai bahasa birokrat atau bahasa kelompok LSM dan para intelektual yang tidak nyambung ke bawah, tapi gunakan bahasa rakyat yang menyatu dengan mereka," demikian Gus Dur. 9ant/mad)