Warta
Pemerintah Didesak Membentuk Komite Pengawas Haji Indonesia
NU Online · Sabtu, 27 Maret 2010 | 00:10 WIB
Makassar, NU Online
Tingginya minat umat Islam untuk menunaikan ibadah haji ternyata tidak dibarengi dengan pelayanan yang paripurna dari penyelenggara. Termasuk pelayanan catering yang dengan berbagai produk dalam negeri maupun impor. Untuk itu diperlukan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan.
“Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaran ibadah haji, pemerintah perlu membentuk Komite Pengawas Haji Indonesia,” ucap Ridwan Lubis yang membacakan hasil keputusan Sidang Komisi Diniyah Qonuniyyah Muktamar ke-32 NU di Asrama Haji Sudiang, Makassar Jum'at (26/3).<>
Menurutnya, pemerintah harus segera mengusulkan keanggotaanya untuk selanjutnya disahkan Presiden. Bila Pemerintah mengalami kesulitan untuk mencari orang-orangnya, maka bisa kerja sama dengan organisasi keagamaan.
Di samping itu, lanjutnya, persoalan yang menyangkut pengorganisasian pelaksanaan ibadah haji dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan . Maka dalam pelaksanaan UU Penyelenggaraan Ibadah Haji diperlukan adanya Tim Penelitian dan Pengembangan Perhajian Nasional.
“Tim ini bertugas secara terus memantau, mengkaji dan meneliti perkembangan segala sesuatu yang menyangkut manajemen perhajian terutama di Arab Saudi,” paparnya.
Selama ini, pemerintah selalu mengalami kesulitan untuk melakukan penyesuaian kebijakan atas perubahan peraturan yang mendadak akibat ketetapan Pemerintah Arab Saudi. “Dampaknya tentu, para calon jamaah sering mengalami kesulitan,” terangnya. (was)
Tingginya minat umat Islam untuk menunaikan ibadah haji ternyata tidak dibarengi dengan pelayanan yang paripurna dari penyelenggara. Termasuk pelayanan catering yang dengan berbagai produk dalam negeri maupun impor. Untuk itu diperlukan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan.
“Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaran ibadah haji, pemerintah perlu membentuk Komite Pengawas Haji Indonesia,” ucap Ridwan Lubis yang membacakan hasil keputusan Sidang Komisi Diniyah Qonuniyyah Muktamar ke-32 NU di Asrama Haji Sudiang, Makassar Jum'at (26/3).<>
Menurutnya, pemerintah harus segera mengusulkan keanggotaanya untuk selanjutnya disahkan Presiden. Bila Pemerintah mengalami kesulitan untuk mencari orang-orangnya, maka bisa kerja sama dengan organisasi keagamaan.
Di samping itu, lanjutnya, persoalan yang menyangkut pengorganisasian pelaksanaan ibadah haji dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan . Maka dalam pelaksanaan UU Penyelenggaraan Ibadah Haji diperlukan adanya Tim Penelitian dan Pengembangan Perhajian Nasional.
“Tim ini bertugas secara terus memantau, mengkaji dan meneliti perkembangan segala sesuatu yang menyangkut manajemen perhajian terutama di Arab Saudi,” paparnya.
Selama ini, pemerintah selalu mengalami kesulitan untuk melakukan penyesuaian kebijakan atas perubahan peraturan yang mendadak akibat ketetapan Pemerintah Arab Saudi. “Dampaknya tentu, para calon jamaah sering mengalami kesulitan,” terangnya. (was)
Terpopuler
1
Guru Madin Didenda Rp25 Juta, Ketua FKDT: Jangan Kriminalisasi
2
Workshop Jalantara Berhasil Preservasi Naskah Kuno KH Raden Asnawi Kudus
3
LBH Ansor Terima Laporan PMI Terlantar Korban TPPO di Kamboja, Butuh Perlindungan dari Negara
4
Rapimnas FKDT Tegaskan Komitmen Perkuat Kaderisasi dan Tolak Full Day School
5
Ketum FKDT: Ustadz Madrasah Diniyah Garda Terdepan Pendidikan Islam, Layak Diakui Negara
6
Dukung Program Ketahanan Pangan, PWNU-HKTI Jabar Perkenalkan Teknologi Padi Empat Kali Panen
Terkini
Lihat Semua
