Warta
Penanggung Jawab Infotainment Sebaiknya Dimintai Penjelasan
NU Online · Kamis, 29 Juli 2010 | 07:36 WIB
Jakarta, NU Online
Rais Syuriyah PBNU KH Hasyim Muzadi berharap DPR dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memanggil penanggung jawab dan penyebar infotainment yang kini dinilai semakin kebablasan.
"Saya berharap DPR dan KPI segera memanggil penanggung jawab serta penyebar infotainment tersebut untuk dimintai penjelasan mengapa dia mencari uang dengan merusak suasana keluarga sekaligus mengeksploitasi seks rendah masyarakat untuk memperkaya diri sendiri," kata Hasyim di Jakarta, Rabu.<>
Sebelumnya, Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI), Selasa (27/7), mengeluarkan fatwa haram untuk infotainment baik bagi yang menayangkan, menonton, maupun mengambil keuntungan dari aib, gosip, dan hal-hal lain terkait pribadi.
NU sendiri saat menggelar Musyawarah Nasional Alim Ulama pada 2006 telah mengeluarkan fatwa haram bagi infotainment yang berisi gunjingan, gosip, dan adu domba.
"Waktu saya sebagai ketua umum PBNU telah ada kesepakatan rapat syuriah dan tanfidziyah bahwa hukum infotainment yang berisi gosip dan adu domba terhadap keluarga tertentu adalah haram, baik berdasarkan teks agama maupun filosofi agama," katanya.
Menurut Hasyim, keprihatinan terhadap isi infotainment bukan hanya datang dari NU atau umat Islam, namun juga dari agama lain.
"Ketika saya cek ke lintas agama, ternyata tidak ada satu agama pun yang memperkenankan gangguan moral terhadap keluarga tertentu," kata pengasuh Pesantren Mahasiswa Al Hikam Malang dan Depok tersebut. (ant/mad)
Rais Syuriyah PBNU KH Hasyim Muzadi berharap DPR dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memanggil penanggung jawab dan penyebar infotainment yang kini dinilai semakin kebablasan.
"Saya berharap DPR dan KPI segera memanggil penanggung jawab serta penyebar infotainment tersebut untuk dimintai penjelasan mengapa dia mencari uang dengan merusak suasana keluarga sekaligus mengeksploitasi seks rendah masyarakat untuk memperkaya diri sendiri," kata Hasyim di Jakarta, Rabu.<>
Sebelumnya, Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI), Selasa (27/7), mengeluarkan fatwa haram untuk infotainment baik bagi yang menayangkan, menonton, maupun mengambil keuntungan dari aib, gosip, dan hal-hal lain terkait pribadi.
NU sendiri saat menggelar Musyawarah Nasional Alim Ulama pada 2006 telah mengeluarkan fatwa haram bagi infotainment yang berisi gunjingan, gosip, dan adu domba.
"Waktu saya sebagai ketua umum PBNU telah ada kesepakatan rapat syuriah dan tanfidziyah bahwa hukum infotainment yang berisi gosip dan adu domba terhadap keluarga tertentu adalah haram, baik berdasarkan teks agama maupun filosofi agama," katanya.
Menurut Hasyim, keprihatinan terhadap isi infotainment bukan hanya datang dari NU atau umat Islam, namun juga dari agama lain.
"Ketika saya cek ke lintas agama, ternyata tidak ada satu agama pun yang memperkenankan gangguan moral terhadap keluarga tertentu," kata pengasuh Pesantren Mahasiswa Al Hikam Malang dan Depok tersebut. (ant/mad)
Terpopuler
1
Taj Yasin Pimpin Upacara di Pati Gantikan Bupati Sudewo yang Sakit, Singgung Hak Angket DPRD
2
Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI, Ketum PBNU Ajak Bangsa Teguhkan Persatuan
3
Targetkan 45 Ribu Sekolah, Kemendikdasmen Gandeng Mitra Pendidikan Implementasi Pembelajaran Mendalam dan AI
4
Kiai Miftach Jelaskan Anjuran Berserah Diri saat Alami Kesulitan
5
Tali Asih untuk Veteran, Cara LAZISNU Sidoarjo Peduli Pejuang Bangsa
6
Gerakan Wakaf untuk Pendidikan Islam, Langkah Strategis Wujudkan Kemandirian Perguruan Tinggi
Terkini
Lihat Semua
