Warta
Pimpinan NU Harus Mundur Jika Incar Jabatan Politik
NU Online · Sabtu, 27 Maret 2010 | 02:05 WIB
Makassar, NU Online
Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-32 di Asrama Haji Sudiang Makassar, Jumat, memutuskan pimpinan NU yang mengincar jabatan politik, dari presiden hingga bupati/walikota, harus mundur dari jabatannya.
"Keputusan komisi organisasi, pengurus harian yang akan mencalonkan diri untuk jabatan politik harus mengundurkan diri," kata Ketua Panitia Muktamar KH Hafidz Utsman, di Media Center Muktamar Makassar, Jum'at (26/3).<>
Pengurus harian yang dimaksud adalah Rois Am, Wakil Rois Am, Ketua Umum, dan Wakil ketua umum di tingkat Pengurus Besar (PB) serta Rois Syuriah dan ketua di tingkat wilayah dan cabang.
Aturan tersebut lebih tegas dari aturan yang dihasilkan dalam muktamar sebelumnya yang hanya mensyaratkan pengurus NU non aktif selama proses pemilihan berlangsung, baik pemilihan umum presiden (Pilpres) maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Keputusan lain komisi organisasi adalah tidak membatasi masa jabatan pimpinan NU, misalnya masa jabatan ketua umum PBNU hanya dua periode. "Masa khidmat pengurus NU pada level mana saja tak dibatasi, bisa satu kali, dua kali, tiga kali. Tidak ada batasan,"katanya.
Terkait pembatasan masa bakti pengurus sebelumnya menjadi perdebatan hangat di komisi organisasi. Sejumlah pengurus wilayah dan cabang NU menginginkan pembatasan itu dengan alasan agar terjadi kaderisasi.
Namun, pengurus wilayah dan cabang di daerah yang bukan basis NU, terutama di luar Jawa, merasa keberatan karena keterbatasan kader yang mereka miliki, terutama kader yang mumpuni untuk mengisi posisi di level pimpinan. (min)
Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-32 di Asrama Haji Sudiang Makassar, Jumat, memutuskan pimpinan NU yang mengincar jabatan politik, dari presiden hingga bupati/walikota, harus mundur dari jabatannya.
"Keputusan komisi organisasi, pengurus harian yang akan mencalonkan diri untuk jabatan politik harus mengundurkan diri," kata Ketua Panitia Muktamar KH Hafidz Utsman, di Media Center Muktamar Makassar, Jum'at (26/3).<>
Pengurus harian yang dimaksud adalah Rois Am, Wakil Rois Am, Ketua Umum, dan Wakil ketua umum di tingkat Pengurus Besar (PB) serta Rois Syuriah dan ketua di tingkat wilayah dan cabang.
Aturan tersebut lebih tegas dari aturan yang dihasilkan dalam muktamar sebelumnya yang hanya mensyaratkan pengurus NU non aktif selama proses pemilihan berlangsung, baik pemilihan umum presiden (Pilpres) maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Keputusan lain komisi organisasi adalah tidak membatasi masa jabatan pimpinan NU, misalnya masa jabatan ketua umum PBNU hanya dua periode. "Masa khidmat pengurus NU pada level mana saja tak dibatasi, bisa satu kali, dua kali, tiga kali. Tidak ada batasan,"katanya.
Terkait pembatasan masa bakti pengurus sebelumnya menjadi perdebatan hangat di komisi organisasi. Sejumlah pengurus wilayah dan cabang NU menginginkan pembatasan itu dengan alasan agar terjadi kaderisasi.
Namun, pengurus wilayah dan cabang di daerah yang bukan basis NU, terutama di luar Jawa, merasa keberatan karena keterbatasan kader yang mereka miliki, terutama kader yang mumpuni untuk mengisi posisi di level pimpinan. (min)
Terpopuler
1
Guru Madin Didenda Rp25 Juta, Ketua FKDT: Jangan Kriminalisasi
2
Workshop Jalantara Berhasil Preservasi Naskah Kuno KH Raden Asnawi Kudus
3
LBH Ansor Terima Laporan PMI Terlantar Korban TPPO di Kamboja, Butuh Perlindungan dari Negara
4
Rapimnas FKDT Tegaskan Komitmen Perkuat Kaderisasi dan Tolak Full Day School
5
Ketum FKDT: Ustadz Madrasah Diniyah Garda Terdepan Pendidikan Islam, Layak Diakui Negara
6
Dukung Program Ketahanan Pangan, PWNU-HKTI Jabar Perkenalkan Teknologi Padi Empat Kali Panen
Terkini
Lihat Semua
