Jakarta, NU Online
Berkaitan dengan rencana aksi memperingati setahun Pemerintahan Susilo Bambang Yodhoyono, Rabu (20/10), Partai Kebangkitan bangsa mengimbau supaya aksi tidak anarkhis. Demonstrasi adalah hak konstitusi rakyat Indonesia. Siapa saja boleh melakukan, asal tidak anarkhis, tidak melanggar hak orang lain.
Demikian dikatakan Wakil Sekjen DPP PKB, M Hanif Dhakiri, Selasa (19/10). Kalau benar ada aksi nanti, itu harus dihargai sebagai hak demokrasi rakyat. Itu hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia," ujarnya.
t; Â
Hanif menambahkan, penyampaian aspirasi politik harus tetap dilakukan dalam koridor hukum. Pasalnya, kata Hanif, demokrasi bukan hanya soal kebebasan, tapi juga penghormatan terhadap hukum dan aturan main yang ada.
"Ini yang perlu kita jaga bersama-sama agar kita tidak terjebak ke dalam anarkisme politik," jelasnya.
Hanif menilai,jika ada gerakan anarkis dalam aksi,justru mencederai demokrasi dan menjauhkan dari tujuan mulia dalam mengkritisi pemerintah. Menurutnya, jika anarkisme terus berlangsung untuk menggulingkan pemerintah,itu berada di luar koridor konstitusi bersama.
"Kalau ada yang kurang ya kritik saja. Kalau soal menghukum jika dianggap pantas dihukum, serahkan saja pada rakyat melalui mekanisme pemilu," pungkas Hanif. (rep/hmz)
Berkaitan dengan rencana aksi memperingati setahun Pemerintahan Susilo Bambang Yodhoyono, Rabu (20/10), Partai Kebangkitan bangsa mengimbau supaya aksi tidak anarkhis. Demonstrasi adalah hak konstitusi rakyat Indonesia. Siapa saja boleh melakukan, asal tidak anarkhis, tidak melanggar hak orang lain.
Demikian dikatakan Wakil Sekjen DPP PKB, M Hanif Dhakiri, Selasa (19/10). Kalau benar ada aksi nanti, itu harus dihargai sebagai hak demokrasi rakyat. Itu hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia," ujarnya.
t; Â
Hanif menambahkan, penyampaian aspirasi politik harus tetap dilakukan dalam koridor hukum. Pasalnya, kata Hanif, demokrasi bukan hanya soal kebebasan, tapi juga penghormatan terhadap hukum dan aturan main yang ada.
"Ini yang perlu kita jaga bersama-sama agar kita tidak terjebak ke dalam anarkisme politik," jelasnya.
Hanif menilai,jika ada gerakan anarkis dalam aksi,justru mencederai demokrasi dan menjauhkan dari tujuan mulia dalam mengkritisi pemerintah. Menurutnya, jika anarkisme terus berlangsung untuk menggulingkan pemerintah,itu berada di luar koridor konstitusi bersama.
"Kalau ada yang kurang ya kritik saja. Kalau soal menghukum jika dianggap pantas dihukum, serahkan saja pada rakyat melalui mekanisme pemilu," pungkas Hanif. (rep/hmz)
Terpopuler
1
PMII Jakarta Timur Tuntut Keadilan Usai Kadernya Tertembak Peluru Karet hingga Tembus Dada
2
Demo Agustus 2025: Alarm Keras Suara Rakyat
3
PBNU Bersama 15 Ormas Islam Serukan Masyarakat Tenang dan Menahan Diri di Tengah Memanasnya Situasi
4
Instruksi Kapolri soal Tembak di Tempat Dinilai Berbahaya, Negara Harus Lakukan Evaluasi
5
Massa Aksi Jarah Markas Gegana dan Bakar Halte Senen yang Tak Jauh dari Mako Brimob Kwitang
6
Tim NU Peduli Kunjungi Keluarga Affan Kurniawan, Berikan Santunan 100 Juta Rupiah
Terkini
Lihat Semua
