Padang, NU Online
Koordinator demo Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Padang, Sumatra Barat Febri Yaldi meminta kinerja kabinet Indonesia bersatu Jilid II pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono selama setahun ini dievaluasi.
Hal ini dikatakan oleh Koordinator demo PMII Febri Yaldi, ketika unjuk rasa di gedung DPRD Sumbar sehubungan satu tahun kinerja pemerintahan Susilo Bambang YudhoyonoS-Boediono, Rabu.<>
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) adalah gabungan dari berbagai elemen mahasiswa yang ada di Kota Padang, yakni IAIN Imam Bonjol, UNP, serta STKIP PGRI
"Kami meminta untuk melakukan evaluasi kinerja kabinet pemerintahan SBY-Boediono," kata Koordinator demo PMII, Febri Yaldi, ketika orasi
Menurutnya, sudah sepantas Presiden Susilo Bambang Yudoyono, untuk melakukan evalausi terhadap kinerja kabinet Indonesia bersatu jilid II.
"Satu tahun pemerintahan SBY-Boediono, harus banyak melakukan perbaikan-perbaikan di berbagai bidang," katanya.
Dia menambahkan, pembenahan semua sektor terhadap kinerja kabinet Indonesia bersatu harus dilakukan demi terwujudnya pemeritahan bersih dan berwibawa.
Khusus di bidang hukum, PMII meminta agar secepatnya menyelesaikan beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, seperti kasus Bank Century yang hingga kini belum ada kejelasan.
"Masyarakat ingin tahu bagaimana penyelesaian hukum kasus yang belum terselesaikan oleh penegak hukum," kata Febri Yaldi.
Hal senada juga dikatakan oleh Alfian Sukri, Koordinator Lapangan BEM Fakultas Hukum Unand, di Padang.
Ia mengatakan, hukum masih terkesan diskriminatif yang dilakukan penegak hukum.
"Dimana para penegak hukum hanya bisa `galak` menyikapi kasus kecil, tapi `lembek` menghadapi kasus besar," katanya.
Korupsi yang merupakan musuh bangsa juga makin menjadi-jadi, lanjut Alfian Sukri. "Kasus Gayus Tambunan membuka mata kita bahwa para penegak hukum ikut terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan negara," katanya.
"Sementara para koruptor kemudian malah mendapat remisi dan bahkan grasi," tambah Alfian Sukri.
Hilangnya wibawa hukum membuat keadaan kehidupan bangsa terasa makin terpuruk. "Bagaimana tidak jika pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa kalah oleh mafia hukum Anggodo Widjojo dalam proses tuntutan di pengadilan," kata Alfian Sukri.
Dia menambahkan, dalam hubungan internasional, dapat dilihat bagaimana tidak berdayanya pemerintah Indonesia menghadapi negara Malaysia.
"Kasus pelanggaran batas yang dilakukan Polisi Diraja Malaysia serta penangkapan terhadap tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan sungguh melukai rasa nasionalisme bangsa Indonesia," katanya. (ant/mad)
Koordinator demo Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Padang, Sumatra Barat Febri Yaldi meminta kinerja kabinet Indonesia bersatu Jilid II pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono selama setahun ini dievaluasi.
Hal ini dikatakan oleh Koordinator demo PMII Febri Yaldi, ketika unjuk rasa di gedung DPRD Sumbar sehubungan satu tahun kinerja pemerintahan Susilo Bambang YudhoyonoS-Boediono, Rabu.<>
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) adalah gabungan dari berbagai elemen mahasiswa yang ada di Kota Padang, yakni IAIN Imam Bonjol, UNP, serta STKIP PGRI
"Kami meminta untuk melakukan evaluasi kinerja kabinet pemerintahan SBY-Boediono," kata Koordinator demo PMII, Febri Yaldi, ketika orasi
Menurutnya, sudah sepantas Presiden Susilo Bambang Yudoyono, untuk melakukan evalausi terhadap kinerja kabinet Indonesia bersatu jilid II.
"Satu tahun pemerintahan SBY-Boediono, harus banyak melakukan perbaikan-perbaikan di berbagai bidang," katanya.
Dia menambahkan, pembenahan semua sektor terhadap kinerja kabinet Indonesia bersatu harus dilakukan demi terwujudnya pemeritahan bersih dan berwibawa.
Khusus di bidang hukum, PMII meminta agar secepatnya menyelesaikan beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, seperti kasus Bank Century yang hingga kini belum ada kejelasan.
"Masyarakat ingin tahu bagaimana penyelesaian hukum kasus yang belum terselesaikan oleh penegak hukum," kata Febri Yaldi.
Hal senada juga dikatakan oleh Alfian Sukri, Koordinator Lapangan BEM Fakultas Hukum Unand, di Padang.
Ia mengatakan, hukum masih terkesan diskriminatif yang dilakukan penegak hukum.
"Dimana para penegak hukum hanya bisa `galak` menyikapi kasus kecil, tapi `lembek` menghadapi kasus besar," katanya.
Korupsi yang merupakan musuh bangsa juga makin menjadi-jadi, lanjut Alfian Sukri. "Kasus Gayus Tambunan membuka mata kita bahwa para penegak hukum ikut terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan negara," katanya.
"Sementara para koruptor kemudian malah mendapat remisi dan bahkan grasi," tambah Alfian Sukri.
Hilangnya wibawa hukum membuat keadaan kehidupan bangsa terasa makin terpuruk. "Bagaimana tidak jika pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa kalah oleh mafia hukum Anggodo Widjojo dalam proses tuntutan di pengadilan," kata Alfian Sukri.
Dia menambahkan, dalam hubungan internasional, dapat dilihat bagaimana tidak berdayanya pemerintah Indonesia menghadapi negara Malaysia.
"Kasus pelanggaran batas yang dilakukan Polisi Diraja Malaysia serta penangkapan terhadap tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan sungguh melukai rasa nasionalisme bangsa Indonesia," katanya. (ant/mad)
Terpopuler
1
PMII Jakarta Timur Tuntut Keadilan Usai Kadernya Tertembak Peluru Karet hingga Tembus Dada
2
Demo Agustus 2025: Alarm Keras Suara Rakyat
3
PBNU Bersama 15 Ormas Islam Serukan Masyarakat Tenang dan Menahan Diri di Tengah Memanasnya Situasi
4
Instruksi Kapolri soal Tembak di Tempat Dinilai Berbahaya, Negara Harus Lakukan Evaluasi
5
Massa Aksi Jarah Markas Gegana dan Bakar Halte Senen yang Tak Jauh dari Mako Brimob Kwitang
6
Tim NU Peduli Kunjungi Keluarga Affan Kurniawan, Berikan Santunan 100 Juta Rupiah
Terkini
Lihat Semua
