Surabaya, NU Online
Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jatim KH Imam Syuhada mengatakan PWNU Jatim telah menggelar "Bahsul Masail Diniyah" (pembahasan masalah agama) di Bangkalan, Madura pada 9-10 Oktober lalu.
"Kami membahas banyak masalah agama, di antaranya hukum rumah sakit menolak pasien, hukum alokasi anggaran pendidikan 20 persen yang tidak merata, dan sebagainya," katanya, Ahad.<>
Tentang rumah sakit menolak pasien, ulama NU Jatim menilai Jamkesmas dan Jamkesda sebagai upaya menjamin kemaslahatan masyarakat yang memang menjadi kewajiban pemerintah/pemimpin.
"Kalau dengan program itu masih ada rumah sakit yang menolak pasien, maka hukumnya haram bila alasan rumah sakit mengada-ada, karena menyelamatkan nyawa bagi Muslim adalah wajib," katanya.
Hal yang sama juga diberlakukan kepada alokasi anggaran pendidikan yang tidak merata yakni hukumnya haram bila anggaran pendidikan tidak dialokasikan secara merata, karena hal itu tergolong penyelewengan atau kedzaliman.
"Dalam agama, kewajiban pemimpin kepada rakyatnya adalah memberi pelayanan yang mudah, menghindarkan pelayanan yang berbelit-belit, tidak sewenang-wenang dengan kekuasaan, dan mencari kebenaran dalam pelayanan," katanya. (ant/mad)
Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jatim KH Imam Syuhada mengatakan PWNU Jatim telah menggelar "Bahsul Masail Diniyah" (pembahasan masalah agama) di Bangkalan, Madura pada 9-10 Oktober lalu.
"Kami membahas banyak masalah agama, di antaranya hukum rumah sakit menolak pasien, hukum alokasi anggaran pendidikan 20 persen yang tidak merata, dan sebagainya," katanya, Ahad.<>
Tentang rumah sakit menolak pasien, ulama NU Jatim menilai Jamkesmas dan Jamkesda sebagai upaya menjamin kemaslahatan masyarakat yang memang menjadi kewajiban pemerintah/pemimpin.
"Kalau dengan program itu masih ada rumah sakit yang menolak pasien, maka hukumnya haram bila alasan rumah sakit mengada-ada, karena menyelamatkan nyawa bagi Muslim adalah wajib," katanya.
Hal yang sama juga diberlakukan kepada alokasi anggaran pendidikan yang tidak merata yakni hukumnya haram bila anggaran pendidikan tidak dialokasikan secara merata, karena hal itu tergolong penyelewengan atau kedzaliman.
"Dalam agama, kewajiban pemimpin kepada rakyatnya adalah memberi pelayanan yang mudah, menghindarkan pelayanan yang berbelit-belit, tidak sewenang-wenang dengan kekuasaan, dan mencari kebenaran dalam pelayanan," katanya. (ant/mad)
Terpopuler
1
PMII Jakarta Timur Tuntut Keadilan Usai Kadernya Tertembak Peluru Karet hingga Tembus Dada
2
Demo Agustus 2025: Alarm Keras Suara Rakyat
3
PBNU Bersama 15 Ormas Islam Serukan Masyarakat Tenang dan Menahan Diri di Tengah Memanasnya Situasi
4
Instruksi Kapolri soal Tembak di Tempat Dinilai Berbahaya, Negara Harus Lakukan Evaluasi
5
Massa Aksi Jarah Markas Gegana dan Bakar Halte Senen yang Tak Jauh dari Mako Brimob Kwitang
6
Tim NU Peduli Kunjungi Keluarga Affan Kurniawan, Berikan Santunan 100 Juta Rupiah
Terkini
Lihat Semua
