Ulama Syiah Irak kritik Amerika

Jakarta, NU.Online
Ulama Syiah paling terkemuka di Irak, telah mengeluarkan fatwa yang menentang rencana Amerika Serikat untuk membentuk dewan masyarakat Irak yang akan menyusun konstitusi baru. Ulama itu, Ayatollah Ali Sistani, menyerukan agar diadakan pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat Irak.

Administratur Amerika untuk Irak, Paul Bremer, berniat membentuk dewan politik baru sebagai tahap awal pembentukan pemerintah Irak di masa depan. Akan tetapi menurut analis BBC untuk kawasan ini, Sadeq Saba, fatwa Ayatollah Sistani ini merupakan pukulan telak terhadap rencana Amerika untuk membentuk pemerintah baru.

Ayatollah Sistani adalah ulama paling disegani di Irak, dan fatwanya diikuti oleh banyak warga Syiah, yang merupakan mayoritas di Irak.

Pasukan Amerika berkali-kali memuji dia karena pendapat-pendapatnya yang moderat, seperti mengenai pemisahan negara dengan agama, dan karena ia jarang mengeluarkan pendapat politik.

Penasehat kunci

Hal lain yang menarik adalah beberapa kelompok di Irak, menentang fatwa Ayatollah Sistani. Dalam fatwanya yang terbaru, Ayatollah Sistani mengatakan sama sekali tidak bisa diterima bahwa pemerintah pendudukan di Irak, menunjuk anggota dewan politik yang menyusun konstitusi baru.

"Pemerintah pendudukan tidak berhak menyebut nama-nama anggota dewan yang bertugas menyusun konstitusi," katan Ayatollah Sistani yang tinggal di kota suci Najaf, yang terletak 130 km di sebelah selatan Baghdad.

"Tidak ada jaminan bahwa konvensi semacam ini akan menyusun konstitusi yang menjunjung hak-hak rakyat Irak dan memajukan identitas kebangsaan mereka, berdasarkan Islam dan nilai-nilai sosial yang tinggi." paparnya

Ayatollah Sistani mengatakan rakyat Irak harus memilih sendiri wakil mereka dalam dewan itu, dan masyarakat harus menyetujui kontitusi itu lewat referendum.

Bremer mengatakan kepada kelompok-kelompok politik Irak pada awal bulan Juni bahwa masa depan pemerintah sementara Irak, yang akan dibentuk pada pertengahan Juli, akan dipimpin dewan politik berkekuatan 25-30 orang, yang akan menunjuk para "penasehat kunci" bagi para menteri.

Badan sementara itu akan bekerja secara paralel dengan konvensi terpisah yang lebih besar, untuk menyusun konstitusi Irak yang baru.

Kaum Shiah resah

Wakil Ayatollah Sistani di Baghdad, Ayatollah Hussein al-Sadr, mengatakan kepada kantor berita Perancis AFP, bahwa pendapat Ayatollah Sistani juga dianut dewan Hawza, yang merupakan lembaga agama Shiah terkemuka.

"Hawza dan Ayatollah Sistani berpendapat bahwa orang-orang yang merencang konstitusi bangsa kami harus dipilih - ini juga merupakan pendapat masyarakat biasa," katanya.

Tetapi Ayatollah al-Sadr menekankan bahwa perbedaan mengenai masa depan Irak, harus diselesaikan lewat dialog, bukan lewat serangan terhadap pasukan Amerika "yang menyingkirkan rezim yang menyiksa mereka selama 35 tahun".

Laporan AFP mengatakan fakta ini menunjukkan adanya keresahan di antara masyarakat Syiah mengenai tujuan yang ingin dicapai Amerika di Irak.

Ayatollah Sistani belakangan ini mendapat desakan agar membuka suara dan memberitahu pengikutnya mengenai tindakan yang harus mereka ambil terhadap pemerintah di masa depan. Sebagian pengikutnya yang moderat terkejut dengan pernyataan keras yang ia keluarkan. (BBC/AFP/CiH)