Jakarta, NU Online 

 

Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan komitmen Kementerian Pertahanan untuk turut serta memperkuat ketahanan pangan nasional.

 

Hal itu disampaikan usai pertemuan dengan Ketua Umum PBNU di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Jumat (1/8/2025), saat membahas sinergi lintas sektor dalam mendukung strategi transformasi pemerintah.

 

Menurut Sjafrie, meskipun urusan pangan menjadi tanggung jawab sektor pertanian, namun dari perspektif pertahanan, penguatan infrastruktur pendukung sangat krusial dalam menjamin stabilitas nasional.

 

"Kalau ketahanan pangan, kami dari sektor pertahanan simpannya perkuatan," ujar Sjafrie.

 

Ia menjelaskan bahwa Kementerian Pertahanan memberikan dukungan terhadap kebutuhan operasional instansi terkait seperti Bulog (Badan Urusan Logistik) dan Kementerian Pertanian. 

 

Salah satu bentuk konkret dukungan tersebut adalah penyediaan shelter temporary atau gudang sementara yang digunakan untuk menyimpan bahan pangan strategis seperti beras.

 

"Kami mendukung kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh Bulog dan Kementerian Pertanian dalam bentuk menyiapkan gudang-gudang penyimpanan," katanya.

 

Tak hanya itu, Kemenhan juga terlibat dalam penyediaan alat pengering hasil panen, seperti mesin pengering jagung, guna menjaga kualitas dan daya tahan komoditas pangan di berbagai daerah.

 

"Kami menyiapkan pengering jagung, mesin pengering jagung. Kita persiapkan dan ini tentunya kita kontribusikan," tambahnya.

 

Sjafrie menegaskan bahwa semua inisiatif tersebut merupakan bagian dari peran pertahanan negara dalam menopang agenda besar pemerintah, khususnya dalam transformasi sektor pangan sebagai bagian dari ketahanan nasional.

 

"Ini adalah bagian yang tidak terpisahkan daripada suatu peran kita untuk mendukung strategi transformasi pemerintah," pungkasnya.

 

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mempertanyakan motif di balik perekrutan besar-besaran personel militer untuk mendukung sektor pertanian dan logistik pangan. Menurutnya, keterlibatan tersebut menunjukkan gejala militerisasi urusan sipil yang bukan menjadi ranah TNI.

 

"Keterlibatan aktif TNI dalam program ketahanan pangan nasional, termasuk melakukan perekrutan besar-besaran untuk program ketahanan pangan, tentu memunculkan pertanyaan serius: apakah TNI kini sudah mulai bergeser dari tupoksinya sebagai militer sejati, yaitu alat pertahanan negara?" ujar Usman

 

Ia menggarisbawahi bahwa konstitusi dan Undang-Undang TNI secara tegas membatasi fungsi militer hanya pada sektor pertahanan, bukan pelaksana program pembangunan sipil. Usman menyebut perekrutan ribuan personel untuk program ketahanan pangan adalah bentuk pembelokan fungsi yang fatal.

 

"Alih-alih memperkuat postur pertahanan negara, rekrutmen ini kok malah mengarah pada militerisasi urusan sipil. Jelas ini menyalahi mandat konstitusional sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 dan Undang-Undang TNI," tegasnya.