Jakarta, NU Online

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) mendukung instruksi Presiden Joko Widodo agar jajaran menterinya di pemerintahan memperjelas komunikasi publik terkait vaksin Covid-19. Halal haram vaksin bisa menjadi isu liar jika tidak diantisipasi dari dini. 

“Isu vaksin Covid-19 memang sensitif. Kami sepakat dengan instruksi Presiden Jokowi agar jajarannya memperbaiki pola komunikasi publik agar isu ini tidak dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menyerang posisi pemerintah,” ujar Ketua FPKB Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Cucun Ahmad Sjamsurijal, Senin (19/10). 

Menurutnya, banyak hal yang bisa digoreng dari isu seputar vaksin Covid-19, baik dari isu halal-haramnya vaksin, negara asal vaksin, ketidakadilan dalam proses vaksinasi, hingga komersialisasi vaksin Covid-19. Isu-isu tersebut jika tidak dijelaskan dari awal, bisa memicu gejolak di masyarakat.

“Maka kami mendukung dari saat ini isu-isu tersebut dijelaskan dengan transparan oleh pemangku kepentingan terkait sehingga tidak menjadi bola liar di masyarakat,” katanya.

Berkaca dari masa lalu, resistensi masyarakat terhadap program vaksinisasi pemerintah cukup tinggi. Ia mencontohkan program vaksin campak dan rubella (MR) yang hingga kini masih mendapatkan penolakan dari sebagian orang tua karena khawatir ada kandungannya yang tidak halal.

“Padahal penyakit MR ini hingga kini belum ada obatnya, sedangkan dampaknya luar biasa karena bisa menimbulkan radang paru hingga menganggu tumbuh kembang anak,” kata Anggota Komisi III DPR RI itu.

Cucun menyarankan agar dari awal pemerintah mengandeng tokoh agama dan kalangan pesantren dalam menyosialisasikan pentingnya vaksin Covid-19. Mereka dapat memberikan pemahaman secara komprehensif jika vaksin Covid-19 sangat diperlukan untuk mengeluarkan Indonesia dan umat Islam khususnya dari kondisi krisis Kesehatan.

“Jika bahan baku vaksin Covid-19 memang 100 persen halal, maka mereka bisa menyampaikan hal itu kepada masyarakat. Namun jika memang ada sebagian bahan ada unsur non-halalnya maka bisa diberikan pengertian jika di tengah kedaruratan hal itu tetap bisa dibenarkan secara syar’i," katanya. 

Lebih dari itu, politisi daerah pilihan Jawa Barat II menilai langkah pemerintah dalam menangani dampak pandemi Covid-19 sudah berada di jalur yang benar. Keputusan pemerintah untuk memprioritaskan kesehatan, namun tidak meninggalkan kebijakan penyelamatan ekonomi merupakan langkah tepat.

“Sejauh ini harus diakui jika dampak Covid-19 tidak hanya membahayakan dari sisi kesehatan, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi kita. Maka langkah Presiden Jokowi yang terus menjaga keseimbangan sisi kesehatan dan sisi ekonomi layak untuk kita apresiasi setinggi-tingginya,” katanya.

Dia menegaskan pilihan moderat Presiden Jokowi dalam menangani Covid-19 ini sesuai dengan kaidah fiqih, tashorruful imaam 'ala ro'iyyah manuutun bilmaslahah atau kebijakan seorang pemimpin harus dikaitkan dengan upaya menjaga kemaslahatan umatnya.

Menurutnya, tidak bisa dibayangkan dampak pandemi wabah terhadap masyarakat, jika Jokowi cenderung memprioritaskan penanganan kesehatan atau ekonomi semata.

“Penanganan sisi kesehatan dan sisi ekonomi dalam wabah Covid-19 ini ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Jika salah satu sisi ditinggalkan, maka dampak luar biasa pahit akan dirasakan rakyat kita. Alhamdulillah, sejauh ini langkah Presiden Jokowi sudah on the track,” tegasnya.

Pewarta: Syakir NF

Editor: Fathoni Ahmad