Home Nasional Warta Esai Khutbah Daerah Cerpen Fragmen Ubudiyah Seni Budaya Sirah Nabawiyah Keislaman Internasional English Tafsir Risalah Redaksi Opini Hikmah Video Nikah/Keluarga Obituari Tokoh Hikmah Arsip Ramadhan Kesehatan Lainnya

NU Amerika Kanada Dorong Mobilisasi Masyarakat Menuju Nol Emisi Karbon

NU Amerika Kanada Dorong Mobilisasi Masyarakat Menuju Nol Emisi Karbon
Ilustras: Merespons lebih lanjut tentang isu perubahan iklim, Abidah menambahkan apa yang bisa dilakukan agar tercapai emisi nol bersih, yaitu melakui tindakan pemerintah, aksi bisnis, dan aktivisme akar rumput dan partisipasi warga negara. 
Ilustras: Merespons lebih lanjut tentang isu perubahan iklim, Abidah menambahkan apa yang bisa dilakukan agar tercapai emisi nol bersih, yaitu melakui tindakan pemerintah, aksi bisnis, dan aktivisme akar rumput dan partisipasi warga negara. 

Jakarta, NU Online

Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Amerika Serikat-Kanada mendorong Nahdlatul Ulama untuk memobilisasi masyarakat menuju nol emisi karbon. Sebab, NU memiliki aktivisme sampai di level akar rumput.


"NU punya modal sosial besar untuk mobilisasi grass root activism (aktivisme akar rumput) untuk advokasi kebijakan publik dan juga berpartisipasi secara individu dan kelompok dalam konteks mendorong net-zero emission," demikian pernyataan Abidah Setyowati, Rekanan Peneliti Senior di TU Delft dalam diskusi yang diselenggarakan PCINU AS-K terkait Perubahan Iklim pada Ahad (22/1/2022).


Merespons lebih lanjut tentang isu perubahan iklim, Abidah menambahkan apa yang bisa dilakukan agar tercapai emisi nol bersih, yaitu melakui tindakan pemerintah, aksi bisnis, dan aktivisme akar rumput dan partisipasi warga negara. 


Dalam paparannya, Abidah menjelaskan tentang adanya skala dan kecepatan dalam transisi menuju target pengurangan emisi. Namun kecenderungan menuju skala besar dan kecepatan teknologi ini menyisakan pertanyaan, siapakah yang diuntungkan dari proses itu dan siapakah yang ditinggalkan? Di sinilah, mengutip pernyataan Ehresman dan Okoreke, Abidah meletakkan keadilan sebagai kunci diskusi menuju transisi dekarbonisasi.

 

Abidah menegaskan bahwa memang ada kontradiksi, antara ekspansi ekonomi versus pengurangan emisi. Hal ini, menurutnya, tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di banyak negara lain. Situasi di Indonesia, imbuhnya, juga sedang berlangsung, antara ambisi meningkatkan lapangan pekerjaan yang difasilitasi melalui UU Cipta Tenaga Kerja beriringan dengan pengurangan emisi secara besar-besaran.

 

Menyikapi risiko dari energi terbarukan, Abidah menekankan perlu pendekatan terhadap pembangunan rendah karbon. "Agar tidak malah menambah masalah ekologis untuk kawasan penyuplai bahan baku energi terbarukn itu, seperti nikel untuk bahan baku listrik," ujar penyandang doktor ekologi politik dari Universitas Rutgers Amerika Serikat itu.


Untuk pendanaan perubahan iklim, Abidah menyoroti potensi ketidakadilan dalam pembiayaan. Menurutnya, ada beberapa bentuk pendanaan yang dialokasikan untuk mitigasi dan adaptasi, bisa berupa pinjaman (loan), hibah (grant), investasi publik maupun privat.


Masalahnya, semakin banyak manifetasi pembiayaan perubahan iklim dalam bentuk utang luar negeri yang menjadikan negara-negara, khususnya miskin semakin terjebak dalam jeratan hutang. Di sinilah letak ketidakadilan (injustice) dalam rezim perubahan iklim berlangsung. Abidah menyarankan adanya advokasi untuk mengawal negara-negara miskin dan lemah di atas.


Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa negara berkembang dan negara berpendapatan rendah telah menderita akibat perubahan iklim, meskipun mereka bukanlah penyebabnya. Mereka juga tidak menikmati manfaat dari adanya ekspansi industri yang dilakukan oleh negara-negara kaya.


Pada Perjanjian Paris, negara kaya telah berkomitmen untuk menyumbangkan US$100 miliar dolar Amerika. Namun, target ini sampai sekarang pun tidak tercapai dan terhitung masih kurang untuk pembiayaan.


Sementara itu, Husnul Khitam, mahasiswa doktoral pengkaji lingkungan dari Universitas Tennessee Amerika Serikat, mempertanyakan arah pemerintah dalam transisi ini, apakah bergerak dalam pendulum ekstraktif atau konvervasionis. Di sini, Husnul mempersoalkan perihal bagaimana pendefinisian sawit sebagai hutan, yang menurutnya justru dijadikan substitusi deforestasi.


Di penghujung acara, Anggota PCINU Amerika Serikat Kanada Nadhir Salahudin mengingatkan semua akan pentingnya meletakkan isu Conference of the Parties (COP26) dalam ketidakadilan. Melalui silaturahmi dalam forum diskusi yang dihadiri akademisi, aktivis lingkungan hidup, dan organisasi sosial kemasyarakatan, Nadhir menyarankan perlunya dituliskan agenda apa saja yang perlu diinisiasi bersama ke depan agar semua komponen bisa turut mengawal, tidak hanya di tingkat Indonesia tapi di tingkat global.


"Sebuah agenda bersama diperlukan untuk memastikan agar komitmen ini bisa dikawal," ujar kandidat doktor di Universitas McGill, Montreal, Kanada itu.

 

Sebagaimana diketahui, COP merupakan konferensi perubahan iklim untuk penetapan target pengurangan emisi atau dekarbonisasi. Sebanyak 100 kepala negara berkumpul pada Oktober 2021 di Glasgow, Skotlandia untuk menentukan langkahnya dalam menyusun target dekarbonisasi.


Diskusi via daring bertajuk PodcastNU ini dihadiri peserta dari AS, Kanada, Belanda, UK dan Indonesia. Dalam pengantarnya, Ketua PCINU Amerika Serikat Kanada Muhammad Izzul Haq, menyambut baik diskusi yang membahas tentang isu lingkungan hidup sebagai bagian dari bagian dari kerja mewujudkan pembangunan berkelanjutan, seiring dengan memantabkan peran NU menuju Abad Kedua dalam isu ekologi.

 

Pewarta: Syakir NF
Editor: Kendi Setiawan



Download segera! NU Online Super App, aplikasi keislaman terlengkap. Aplikasi yang memberikan layanan informasi serta pendukung aktivitas ibadah sehari-hari masyarakat Muslim di Indonesia.

Terkait

Internasional Lainnya

Terpopuler Internasional

Rekomendasi

topik

Berita Lainnya

×