Asosiasi Sopir yang Diundang Pemerintah-DPR Bahas Kebijakan ODOL Tak Wakili Federasi Sarbumusi RBPI

Jakarta, NU Online

Ketua Umum Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI) atau Federasi Transportasi di bawah naungan Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) NU Ika Rostianti menyebut bahwa asosiasi sopir yang diundang oleh Pemerintah-DPR untuk membahas kebijakan Over Dimension Over Loading (ODOL) tidak mewakili para sopir yang telah berdemontrasi pada 2 Juli 2025.

"Yang diundang itu semua pengemudi yang tidak ikut aksi, yang selama ini tidak bersuara, yang nggak punya masalah, dan mereka adalah organisasi wilayah-wilayah. Jadi itu tidak mewakili, tidak merepresentasikan kegalauan pengemudi yang bergerak aksi dan mengibarkan bendera One Piece," katanya saat dihubungi NU Online pada Senin (4/8/2025).

"Bahwa pertemuan ini lagi-lagi tidak representatif dan pemerintah salah memanggil kelompok karena bukan kelompok yang hadir (demo) yang punya masalah," tambahnya.

Menurutnya, upaya pemerintah-DPR dalam membahas kebijakan ODOL tanpa melibatkan para demonstran menghambat dalam menyelesaikan permasalahan utama yaitu penyediaan payung hukum bagi sopir.

"Jadi tidak merubah apapun karena kami tidak dilibatkan, tidak diundang, tidak dirangkul. Pemerintah ini yang panas siapa, yang diademin siapa," tegasnya.

Sebelumnya, Ika telah bertemu Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, pada Kamis (31/7/2025). Ia menegaskan pentingnya pelaksanaan kebijakan Zero ODOL tanpa mengesampingkan kepentingan para pengemudi. 

Dalam pertemuan tersebut, Ika juga menanyakan perlindungan hukum bagi pengemudi. Mereka mempertanyakan soal nasib sopir yang apabila dalam praktiknya nanti pemilik barang atau perusahaan ekspedisi tetap memaksa penggunaan kendaraan ODOL, dan terjadi penindakan hukum di lapangan.

"Mendorong adanya jaminan sosial dan perlindungan hukum yang lebih kuat, seperti pemeriksaan medis rutin, jatah istirahat yang layak, serta kepastian untuk memperoleh Jamsostek," katanya.

Terbaru, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Menteri Perhubungan (Menhub) RI Dudy Purwagandhi, pimpinan Komisi V DPR RI, dan sejumlah asosiasi pengemudi logistik menggelar pertemuan di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta pada Senin (4/8/2025).

"Menuju zero ODOL tadi di 2027, kami telah bersepakat baik dengan pemerintah maupun pihak Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara (APLN) akan membentuk tim bersama untuk merumuskan beberapa hal yang menjadi aspirasi dari teman-teman Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara," katanya dikutip Antara.

Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub) RI Dudy Purwagandhi mengaku bakal langsung menyiapkan berbagai teknis untuk membahas hal tersebut.

"Kami menyepakati bahwa perlunya komitmen bersama untuk memberlakukan zero ODOL, dan beberapa hal yang harus kami siapkan berkaitan dengan pemberlakuan zero ODOL akan segera kami laksanakan sebagaimana yang telah disepakati bersama pada rapat tadi," jelasnya.