Nasional

Catatan Kinerja Setahun Gubernur Jakarta Anies Baswedan

Sel, 16 Oktober 2018 | 18:00 WIB

Catatan Kinerja Setahun Gubernur Jakarta Anies Baswedan

Foto: M Taufan Rengganis/TEMPO

Jakarta, NU Online
Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Jakarta Ali Munhanif menilai, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seolah ‘terpenjara’ dengan janji-janjinya sendiri untuk mengedepankan program-program pembangunan yang ia canangkan. 

“Bahkan bisa dikatakan terlalu mencolok ia memberi posisi kepada orang-orang yang menjadi timsesnya,” kata Ali saat dihubungi NU Online, Selasa (16/10).

Ali mendasarkan penilaiannya itu pada kebijakan Anies Baswedan yang menempatkan beberapa orang dalam sebuah lembaga baru seperti tim percepatan pembangunan pemerintahan provinsi. Menurut Ali, di sini Anies terlihat memberikan posisi strategis kepada mereka yang mendukungnya pada saat pilkada.

“Saya percaya orang-orang itu profesional, tapi melihat jumlahnya menurut saya terlihat bahwa ini konsesi politik,” jelasnya.
Peneliti Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Jakarta ini juga berpendapat kalau beberapa kebijakan yang dibuat Anies bersifat populis. Maksudnya, mengutamakan kebijakan yang seolah-olah pro masyarakat bawah, tapi sebenarnya lebih berupa kemasan untuk menyenangkan pemilihnya.

“Kebijakan ini tentu saja tidak buruk. Yang menjadi soal adalah jika tidak terkendali akan menjadikan Jakarta mundur jauh ke belakang,” terangnya. 

Ali menyebutkan, salah satu kebijakan populis Anies adalah mengatur ulang tata kota yang tampaknya ramah terhadap kepentingan masyarakat miskin kota, namun sebenarnya justru merusak tatanan standar untuk ukuran ibu kota negara yang bersih, nyaman, modern dan menghindari kesemrawutan. 

“Contoh mencolok, dibolehkannya lapangan Monas untuk acara-acara keagamaan yang melibatkan pengerahan massa besar, atau dibukanya kembali wilayah-wilayah utama ibu kota untuk pengendara motor, atau bahkan diizinkannya lagi becak dan sejenisnya untuk beroperasi,” papar doktor lulusan Universitas McGill Montreal ini.

Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu sangat populis. Jika tidak terkendali maka akan berbahaya untuk menampilkan Jakarta sebagai ibukota negara modern.

Ali juga menyoroti kinerja Anies yang kurang memperhatikan sejumlah kebijakan positif dari gubernur sebelumnya. 

“Ini terlihat jelas, bagaimana pemberdayaan pekerja jalanan, yang sangat positif untuk program tata kota, dan sekaligus membuka kesempatan pada kelas masyarakat bukan sarjana, untuk terlibat dalam program-program pembangunan,” urai Wakil Ketua RMI NU ini.

Ia menilai, Anies terjebak pada usaha untuk usaha membangun pemerintahan yang serba baru. Apapun warisan yang ditinggalkan gubernur sebelumnya dianggap tidak berguna. Padahal tidak semua demikian, pemerintahan baru semestinya selektif dan lebih arif untuk meneruskan apa yang bagus dari pendahulunya

“Contoh yang paling ekstrim adalah penutupan dan mencabut izin reklamasi secara total dan keseluruhan. Pertanyaan kita semua adalah, apakah kita akan membiarkan investasi yang telah dibuat pengusaha dalam program reklamasi itu menguap sia-sia,” jelasnya. 

“Di sinilah yang menurut saya program-program populis pemerintahan Anies bisa selektif. Populisme jika tak terkendali bisa berbahaya,” tukasnya.

Anies Baswedan genap satu tahun menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Selasa 16 Oktober 2018. Di hari genap setahun bertugas di Jakarta, Anies bersyukur bahwa janji-janjinya ditepati satu persatu. 

“Kita tetap berkomitmen terhadap apa yang sudah direncanakan,” kata Anies, dikutip dari akun Instagramnya, Selasa (16/10).

Anies menyebutkan, target tahun pertama pemerintahannya adalah menerjemahkan 23 janji kerja ke dalam(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kemudian menyiapkan tahapan realisasi program hingga lima tahun mendatang.

“Insya Allah pondasinya sudah siap, tinggal meneruskan tahun kedua, ketiga, hingga tuntas,” ujarnya.

Lalu apa saja yang sudah dikerjakan Anies selama satu tahun menjabat Gubernur DKI Jakarta? Dikutip dari akun Instagramnya, Anies menyebutkan bahwa ada 31 program yang sudah dikerjakan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Dari semua yang telah dikerjakan itu, reklamasi teluk Jakarta, rumah DP 0 persen, dan Jak Lingko atau integrasi transportasi adalah program yang masuk jajaran tiga teratas (top three). (Muchlishon)