Dikukuhkan, LBH Ansor Siap Dampingi Pekerja Migran dan Kasus Kekerasan di Pesantren

Jakarta, NU Online

Pengurus Pusat (PP) Gerakan Pemuda (GP) Ansor  mengukuhkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PP GP Ansor periode 2024-2029 di Mercure Ancol Pademangan, Jakarta Utara, Ahad (13/10/2024).

Usai dikukuhkan, pengurus LBH Ansor berkomitmen membantu masyarakat dalam menghadapi masalah hukum baik di dalam maupun luar negeri.

Ketua LBH PP GP Ansor Dendy Zuhairil Finsa menyoroti sejumlah masalah hukum yang akan menjadi fokus kerja-kerja LBH Ansor. Ia mengaku, pihaknya akan siap mendampingi para pekerja migran Indonesia di luar negeri serta memberikan perhatian khusus terhadap kasus kekerasan yang kerap terjadi di pesantren.

Dendy mengatakan, LBH Ansor akan mendirikan kepengurusan cabang di delapan negara yakni Mesir, Taiwan, Malaysia, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Timur Leste dan Arab Saudi.

“LBH Ansor akan mengembangkan LBH di 8 (delapan) negara seiring meningkatnya kasus yang menimpa Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri,” tuturnya kepada NU Online, Senin (14/10/2024).

 

Pengembangan LBH Ansor itu didasari terkait hak atas perlindungan hukum yang merupakan amanah Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum".

Selain itu, imbuh Dendy, LBH Ansor memberi perhatian khusus terhadap kasus kekerasan di pondok pesantren dan panti asuhan serta kasus femisida yang terjadi belakangan ini.

“Kami mencanangkan untuk pencegahan tindakan kekerasan, baik di pondok pesantren maupun di panti sosial. Kita akan bergerak, bekerja sama terutama induk kita, PBNU, untuk menangani perkara tindakan kekerasan di pesantren,” ujarnya.

“Kebetulan saya jadi ketua satgas bidang penanganan yang dibentuk oleh PBNU, di bawah naungan Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla dan Alissa Wahid,” tambahnya.

Ia menjelaskan, bantuan hukum yang dilakukan LBH Ansor merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi dari negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice).

“LBH Ansor akan fokus pada penguatan jaringan dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama terkait bidang penegakan hukum dan penyadaran hukum.  Harapannya dengan Gerakan bantuan hukum yang dilakukan, dapat mewujudkan masyarakat menjadi lebih memahami tentang hukum,” kata Dendy.

LBH Ansor juga akan melakukan konsolidasi gagasan untuk melihat persoalan hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat secara objektif guna menjawab tantangan zaman. Ke depan LBH Ansor juga mewacanakan untuk membuka cabang di daerah-daerah yang belum terbentuk LBH Ansor.

“Harapannya dengan sebaran keberadaan LBH Ansor, bisa membantu dan mendampingi masyarakat yang lemah dan terzalimi,” ujar Dendy.