Hari Antikorupsi Sedunia 2024, Menko Polkam Sebut Korupsi Hambat Kemajuan Perekonomian Bangsa

Jakarta, NU Online

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan membuka acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 dengan Tema Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2024).

Budi menyebut bahwa korupsi masuk dalam kategori kejahatan luar biasa dan melahirkan berbagai penyengsaraan terhadap rakyat, sehingga tindakan korupsi dapat menghambat kemajuan perekonomian bangsa.

"Indonesia membutuhkan komitmen dari seluruh elemen bangsa untuk bersatu padu memberantas korupsi demi terwujudnya pembangunan nasional," katanya.

Budi mengungkapkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi tertuang di dalam Asta Cita nomor tujuh yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan serta pemberantasan korupsi dan narkoba.

"Di dalam konteks korupsi, penekanan Asta Cita adalah melakukan pencegahan yang diikuti penindakan sebagai pendukung yang kuat bagi pemberantasan korupsi," jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah memerintahkan kepada seluruh lembaga penegak hukum untuk tidak boleh ragu-ragu dan harus tegas dalam memberantas tindakan pidana korupsi, judi online, narkoba, serta penyelundupan.

Lebih lanjut, Budi memaparkan bahwa Kemenko Polkam bersama Jaksa Agung, Kapolri, bersama kementerian/lembaga terkait telah membentuk desk pencegahan tindak pidana korupsi, dan perbaikan tata kelola sejak 4 November 2024.

“Desk ini bertujuan untuk mengoordinasikan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi serta memperkuat tata kelola pemerintah agar lebih transparan, dan akuntabel, serta memastikan sinergi antara lembaga penegak hukum dan lembaga terkait sehingga dapat berjalan semakin efektif dan mencapai target,” ujarnya.

Sebagai informasi, Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia atau Hakordia 2024 di Gedung KPK ini dihadiri sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga negara. Di antaranya Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan para pimpinan KPK.