Impor Komoditi Pertanian harus Dihentikan

Cirebon, NU Online 
Impor komoditi pertanian dan monopoli perdagangan atas hasil bumi dan peternakan harus dihentikan. Segala macam bentuk kebijakan pemerintah yang tidak melindungi kepentingan nasional harus dibatalkan. Sebab amanat para pendiri republik ini dan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. <>

Dholim hukumnya jika negara mengimpor beras dan daging sapi, sementara petani di dalam negeri bisa menghasilkan padi dan mencukupi untuk kebutuhan pangan penduduk. Lebih dholim lagi jika impor tersebut dilakukan dengan cara monopoli dan dikerjakan dengan cara menyuap yang berarti mengandung unsur korupsi. 

Demikian hasil putusan sidang Komisi B Bahtsul Masail ad-Diniyah al-Qanuniyah dalam Munas Alim Ulama dan Konbes NU di pesantren Kempek Palimanan Cirebon, Ahad (16/9). 

M Imdadun Rahmat, wakil sekjen PBNU menyampaikan, monopoli dalam perdagangan apapun patut dilarang. Sebab merusak sistem keadilan yang mestinya ditegakkan pemerintah. Termasuk adanya monopoli dalam tata niaga garam, NU perlu bersikap tegas untuk meminta pemerintah mengubah sistem yang kacau dalam persoalan garam. 

"Hasil sidang komisi B tadi memutuskan, impor beras, daging sapi dan komoditi pertanian lain yang bisa diusahakan di Indonesia harus dilarang. Apalagi jika impor itu dilakukan secara monopoli," kata dia didampingi Anggota Komisi V DPR RI Marwan Ja'far selaku peninjau sidang. 

Disebutkan Marwan yang juga Ketua Fraksi PKB DPR ini, putusan sidang komisi tersebut akan direspon DPR secara serius. Terlebih setelah hasil sidang komisi tersebut ditetapkan dalam sidang Pleno Munas NU yang akan berlangsung nanti malam. 

Pihaknya juga mengaku telah memberi masukan berupa dokumen terkait pertanian dan perdagangan ke seluruh delegasi NU dan kepada PBNU. Marwan meyakini, hasil rekomendasi Munas&Konbes NU akan direspon pemerintah serta dia perjuangkan di parlemen agar dilaksanakan. Keyakinan dia, lanjut politisi asal Jepara Jawa Tengah ini, karena selama ini rekomendasi dari Munas&Konbes NU selalu direspon pemerintah. 

"Saya yakin rekomendasi dari Munas&Konbes NU ini akan direspon pemerintah. Sebab selalu begitu kenyataannya. Dan saya bersama seluruh fraksi PKB akan memperjuangkan melalui parlemen agar seluruh rekomendasi NU dilaksanakan oleh pemerintah," ujarnya. 

Redaktur    : Mukafi Niam
Kontributor: Ichwan