ISNU: Ekonomi Kerakyatan Harus Diperkuat

Jakarta, NU Online

Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Ali Masykur Musa, mendorong Penguatan Ekonomi Kerakyatan   dengan intervensi penuh negara untuk memenuhi hajat hidup masyarakat. Hal itu menurut Ali terkonsep dalam gagasan Arus Baru Ekonomi Indonesia (ABEI). 

Sementara  Ketua Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Juri Ardiantoro mengungkap perlunya sosialisasi dan penyadaran seluruh stakeholder tentang agenda penerapan Arus Baru Ekonomi Indonesia (ABEI) dalam kebijakan pemerintah. 

Menurut Juri, ABEI bisa memoderasi  ketimpangan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Ali Masykur dan Juri dalam Diskusi terbatas tentang Arus Baru Ekonomi Indonesia dalam Negara Kesejahteraan Pancasila, yang dihelat Master C 19, di Jalan Cirebon 19, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10 Juli 2019).

Ali Masykur yang pernah menjabat Komisioner Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 2009-2014, mengatakan, ABEI yang digagas oleh K.H Ma’ruf Amin, sangat selaras dengan prinsip dan nilai ekonomi Pancasila yang diamanatkan UUD 1945. 

“ABEI ini mendorong penerapan azas kekeluargaan dan gotong royong, sesuai Pasal 33 UUD 1945. Juga azas Wellfare, yang mengamanatkan agar segala kebijakan ekonomi diarahkan untuk kemakmuran rakyat, sesuai pasal 23 UUD 1945. Prinsip kebijakan bottom up yang sering disampaikan Kiai Ma’ruf juga mengisyaratkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menyusun kerangka kebijakan ekonomi. Semua itu, bias diterapkan di antaranya dengan penguatan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K),” paparnya.

Sementara Juri Ardiantoro dalam paparannya mendorong perlunya strategi transisi dalam penerapan ABEI.

"Abah selalu menekankan perlunya penguatan masyarakat yang lemah ekonominya, tanpa melemahkan yang kuat. Prinsip moderasi ini bisa mengurai ketimpangan ekonomi," ujarnya