Jelang Debat Capres Kelima, Ketua PBNU Tekankan Pemerataan Ekonomi dan Perluasan Pusat Pertumbuhan

Jakarta, NU Online

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ahmad Suaedy menekankan pentingnya pemerataan ekonomi di daerah tertinggal seperti Indonesia Timur dalam debat kelima pemilihan presiden dan wakil presiden yang akan digelar pada 4 Februari 2024.

Tema yang diangkat adalah kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi.

"Pusat-pusat ekonomi, pusat pertumbuhan harus benar-benar diratakan. Di daerah miskin dan Indonesia Timur masih sangat tertinggal," kata Suaedy kepada NU Online, Senin (29/1/2024).

Ia menilai bahwa kurangnya inisiatif dalam pembangunan pusat ekonomi seperti pasar tradisional menyebabkan ketidakmerataan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat ini lebih banyak didominasi oleh ritel besar seperti Indomaret dan Alfamart, yang cenderung meningkatkan konsumsi daripada produksi masyarakat.

"Masyarakat harus mengeluarkan uang untuk beli barang di minimarket bukan membawa produknya ke pasar. Hal ini tidak meningkatkan ekonomi masyarakat melainkan menumbuhkan konsumsi masyarakat," ungkapnya.

Zaman dahulu pasar adalah tempat masyarakat menjual produknya, namun sekarang barang dari kota dijual ke desa. Suaedy menegaskan perlunya membalik situasi ekonomi dengan menciptakan pasar yang memungkinkan masyarakat menggelar produknya.

"Saya kira ini waktunya untuk membalik situasi lagi di mana pusat pertumbuhan ekonomi tempat masyarakat menjual produknya untuk diproses menjadi bahan konsumsi di kota atau kecamatan," terangnya.

Dekan FIN Unusia itu berharap agar pusat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan diperluas, terutama di daerah yang tertinggal, dengan mendesain pasar sehingga masyarakat dapat berproduksi dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

"Pasar harus diciptakan masyarakat untuk menggelar produk bukan mengubah masyarakat desa menjadi konsumen semata," ujarnya.

Misalnya program dari Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) yang telah berjalan sebagai sarana memasarkan produk masyarakat, bukan sekadar membawa barang konsumsi dari kota ke desa.

"Bumdes itu menguntungkan masyarakat kalau itu tempat memasarkan produk masyarakat bukan membawa barang konsumsi dari kota ke masyarakat desa," tandasnya.