Pemerintah Respons 17+8 Tuntutan Rakyat: Siapkan Upah Layak, Cegah PHK, dan Dialog Buruh

Jakarta, NU Online

Pemerintah melalui Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons tuntutan rakyat yang terangkum dalam 17+8, khususnya di sektor ekonomi yang menekankan pentingnya upah layak, pencegahan PHK massal, dan dialog dengan serikat buruh.

Menurut Airlangga, pemerintah menempatkan isu tersebut sebagai prioritas. Ia menegaskan, langkah-langkah konkret sudah dipersiapkan untuk menjawab kegelisahan publik.

“Mencegah PHK massal itu sudah menjadi bagian dari tugas pemerintah. Dengan regulasi yang kita siapkan, beberapa industri di Jawa akan bisa menyerap lebih dari 100 ribu tenaga kerja tambahan,” jelas Airlangga di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/9/2025) dikutip NU Online melalui Youtube Sekretariat Presiden.

Untuk pekerja kontrak, ia menyebut fasilitas perlindungan ketenagakerjaan tetap diberikan, termasuk kontrak khusus dengan jangka waktu satu tahun.

Airlangga juga menegaskan komitmen membuka ruang dialog bersama serikat buruh untuk mencari solusi upah minimum dan praktik outsourcing.

"Kita memahami aspirasi itu dan tentu akan terus berkomunikasi dengan semua pemangku kepentingan," ujarnya.

Meski diterpa gelombang protes dan gejolak politik, Airlangga mengklaim kondisi ekonomi nasional relatif stabil.

"Indikator secara makro masih baik. Pasca kejadian, stok market turunnya relatif tipis dan sudah rebound kembali. Rupiah juga stabil di 16.400," katanya.

Ia menambahkan bahwa inflasi terkendali di angka 2,31 persen, bahkan sempat terjadi deflasi. Kondisi ini, menurutnya, memberi peluang bagi perbankan untuk menurunkan suku bunga dan memperkuat kredit.

"Dengan suku bunga yang lebih rendah, harapannya kredit bisa lebih didorong agar sektor riil bergerak dan lapangan kerja tetap terjaga," jelasnya.

Airlangga juga menekankan pentingnya penebalan program stimulus untuk melindungi masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Stimulus di semester II akan terus kita tebalkan," ujarnya.

Beberapa program yang dimaksud antara lain insentif PPh ditanggung pemerintah bagi pekerja bergaji di bawah Rp10 juta yang telah dinikmati oleh 1,7 juta masyarakat, dukungan padat karya sektor tertentu, serta subsidi kredit usaha rakyat dan program renovasi rumah.

"Hal-hal yang terkait dengan bantuan sosial yang sekarang kita grojokkan itu juga terus diperkuat untuk merespons tuntutan masyarakat," pungkasnya.