Ketum PB IKA PMII Nilai Pelaksanaan PPKM Darurat Tidak Maksimal

Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) H Akhmad Muqowam menilai Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diterapkan pemerintah tidak berjalan maksimal.

Menurutnya negara-negara lain di dunia terlihat keberhasilannya dalam melawan wabah ini. Namun Indonesia belum terlihat dengan maksimal di antaranya tidak berjalan maksimalnya Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang sedang diterapkan pemerintah.

 

"Karena yang kita lihat hari ini, PPKM sekalipun masih banyak di dalam pelaksanaannya tidak maksimal seperti yang kita harapkan,” tutur Qowam, sapaan akrabnya, dalam Pembacaan Shalawat Nariyah dan Doa untuk Keselamatan Bangsa, Rabu (7/7) malam.  

 

Secara ikhtiar duniawi atau lahiriah, lanjutnya, masyarakat dibuat malu karena saat ini Indonesia berada pada posisi ketiga di dunia dengan jumlah korban Covid-19 terbanyak, setelah India dan Brasil. Padahal beberapa tahun lalu, Indonesia masih berada di papan bawah, tapi saat ini justru menduduki peringkat teratas dengan jumlah kasus dan kematian terbanyak.

“Tapi kita jujur saja, apakah yang dilakukan pemerintah sudah maksimal? Saya secara pribadi (menilai) regulasi tentang Covid-19 ini tidak berdasar pada Undang-Undang (UU). UU Karantina Kesehatan, Darurat Negara, Darurat Bencana, tidak ada semua,” tegas Qowam.

Menurutnya, moral publik para pemimpin dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan dan kepemerintahan masih sangat perlu digenjot atau kembali ditingkatkan. Persoalan prosedur, kata Qowam, semua sudah berjalan secara baik. Namun berbeda ketika sudah dilaksanakan di lapangan.

“Karena itu saya minta kepada sahabat-sahabat (PMII) yang berada pada domain pemerintah, buatlah aturan, kebijakan, dan program yang mampu betul-betul mengangkat penyakit ini dari bangsa Indonesia. Italia dulu seperti apa? Hari ini sudah bebas masker. Begitu pun Amerika (dengan) vaksinasi yang dilakukan sudah sedemikian rupa,” harap Qowam.

Ikhtiar ilahiah
Qowam, juga mengingatkan, berbagai ikhtiar duniawi yang telah dilakukan tidak akan bisa berhasil jika tanpa ikhtiar yang bersifat ilahiah atau ketuhanan. Pembacaan nariyah secara rutin setiap malam yang dijalankan oleh Keluarga Besar Nahdlatul Ulama, diharapkan mampu berkontribusi maksimal bagi perjalanan bangsa ke depan.

“(Dan) kita berharap mendapatkan hikmah dari ini semua. Terutama semua stakeholders, mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, bisa mengambil hikmah dan memberikan kontribusi semakin baik bagi kehidupan bangsa dan negara ini,” katanya.

Ke depan, ia meminta agar rutinan pembacaan shalawat nariyah tetap dilaksanakan karena masih banyak persoalan negara yang belum selesai. Untuk saat ini, doa difokuskan dalam upaya menyelamatkan bangsa dari wabah, sekalipun permasalahan negara ini tidak hanya sekadar Covid-19.

“Kita mesti mengadakan mingguan sekali (pembacaan nariyah) karena masih ada persoalan bangsa yang betul-betul mengganggu eksistensi umat Islam dan NKRI. Semoga kita semua masih diberikan anugerah oleh Allah sehingga kita masih bisa melaksanakan itu semua,” katanya.

“Semoga nanti kita bisa bernariyah lagi agar para pemimpin bangsa, penentu kebijakan, mulai pusat hingga daerah, presiden, menteri, bisa berperilaku secara benar. Riyadhah semoga bisa diijabah Allah sehingga doa kita mampu memberikan solusi kepada bangsa yang tengah mengalami Covid-19,” tambah Qowam.

Terkait PPKM Darurat yang akan berlangsung hingga 20 Juli 2021 itu, pemerintah telah melakukan pemantauan mobilitas warga selama aturan tersebut diberlakukan. Pemantauan dilakukan melalui Facebook Mobility, Google Traffic, dan Night Light dari NASA.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim bahwa berdasarkan pemantauan yang dilakukan itu, telah terjadi penurunan mobilitas masyarakat meskipun belum signifikan.

“Ini saya kira sudah jalan dan kalau anda lihat sudah terjadi penurunan mobilitas, namun masih jauh dari yang kita harapkan. Jatim dan Bali masih terlihat paling rendah dan kita akan dorong supaya itu lebih jalan,” jelas Luhut, dikutip dari laman resmi Presiden RI.

Luhut menegaskan, pemerintah akan terus konsisten menerapkan PPKM Darurat. Ia berharap, penyekatan mobilitas masyarakat yang dilakukan aparat bisa dipatuhi seluruh warga demi kebaikan semua pihak. Sebab menurutnya, tingkat mobilitas masyarakat berkolerasi erat dengan jumlah kasus Covid-19.

“Kita akan tetap melakukan konsisten mengenai PPKM Darurat diterapkan dan penyekatan mobilitas terus dilakukan dan harap warga patuh karena ini ujung-ujungnya pada keselamatan kita semua,” tandasnya.

Pewarta: Aru Lego Triono
Editor: Muhammad Faizin