Lakpesdam PBNU Terjunkan Pemantau Bansos Covid-19 ke 15 Provinsi

Jakarta, NU Online
Pengurus Pusat Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menerjunkan 191 relawan untuk memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 yang digulirkan pemerintah. Relawan tersebut merupakan para pengurus Lakpesdam di 15 provinsi di Indonesia.

 

Provinsi-provinsi tersebut adalah Kepulauan Riau, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, NTB, NTT, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, Kalimantan timur

 

Para relawan akan mengawasi 48 titik tempat pendistribusian Bansos Covid-19. Tujuan hadirnya tim relawan tersebut yakni, untuk memastikan bahwa Bansos diterima oleh masyarakat secara utuh, tidak ada potongan atau kegiatan lain yang merugikan masyarakat.
 

Ketua Lakpesdam PBNU H Rumadi Ahmad mengatakan, tahun 2021 menjadi tahun kedua kegiatan pemantauan Bansos Covid-19 oleh para relawan Lakpesdam PBNU. Pada tahun 2020 lalu, pertama kalinya diselenggarakan kegiatan pemantauan Bansos Covid-19 oleh Lakpesdam PBNU dengan lokasinya yang masih sangat terbatas yakni 4 kabupaten/kota. Menurut Rumadi, hasil pemantauan Lakpesdam PBNU tahun lalu telah dipresentasikan di Kantor Staf Presiden.
 

“Dan 2021 kita melanjutkan kegiatan itu dengan jumlah yang lebih besar dan fokusnya agak berbeda, kalau tahun 2020 itu fokusnya untuk memastikan kelompok marjinal korban intoleransi mendapatkan bantuan sosial. Tahun ini fokusnya lebih diperlebar, tidak hanya kelompok marjinal dan korban intoleransi, tetapi masyarakat secara umum,” kata H Rumadi saat membuka kegiatan Upgrading Tim Relawan Pemantauan Bansos Covid-19 yang digelar secara daring, Jumat (6/8/2021).

 
Rumadi menegaskan, saat ini Bansos menjadi salah satu penyangga penting kehidupan sosial masyarakat, pandemi Covid-19 sendiri belum dapat diprediksi kapan akan berakhir. Meski begitu, dosen Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini optimis pemberian Bansos oleh pemerintah dapat menumbuhkan perekonomian negara, saat ini saja, lanjutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II menunjukan trend yang positif yakni tumbuh pada angka 7,07 persen.

 
“Tujuan kegiatan ini dilanjutkan supaya program yang sudah menelan anggaran ratusan triliun sedapat mungkin diterima oleh masyarakat, tidak ada praktik-praktik penyimpangan, baik pemotongan, pungli, politisasi Bansos dan sebagainya,” tutur Rumadi.
 

Sementara itu, Ketua PBNU H Robikin Emhas, inisiatif Lakpesdam PBNU sebagai wujud dari pengabdian NU kepada bangsa dan negara, hadirnya relawan pengawas Bansos Covid-19 dapat membantu pemerintah, penerima bantuan dan pihak-pihak yang berperilaku tidak baik.
 

"Lebih-lebih adalah membantu si penerima itu sendiri dan membantu orang lain yang mohon maaf berperilaku tidak baik, bahasa kasarnya memiliki maksud tertentu dengan penyalahgunaan Bansos. Atau tidak punya maksud tertentu yang buruk, tapi karena kurang kecakapan, kurang keterampilan, kurang pengetahuan, kadang-kadang melakukan sesuatu yang bisa memberikan dampak untuk tidak sampainya tidak sempurna hak yang mestinya diterima oleh para penerima manfaat," beber Robikin.

 
Untuk diketahui, ratusan relawan yang diterjunkan Lakpesdam PBNU akan mengawal dan mengawasi seluruh proses pendistribusian Bansos, seluruh jenis Bansos dipantau oleh para relawan agar tidak melanggar ketentuan. Proses pemantauan oleh tim relawan diawali dengan pendataan, verifikasi, validasi data, proses advokasi dan rekapitulasi.

 

Selanjutnya, seluruh tahapan tersebut dilaporkan ke Lakpesdam PBNU untuk diolah menjadi data nasional. Barulah terhadap hasil pemantauan yang telah melalui proses, disusun kertas kebijakan sebagai dasar dilaksanakannya advokasi secara nasional.

 
Di tempat yang sama, Tenaga Ahli Utama Kedeputian Bidang Ekonomi Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono mengatakan, anggaran Bansos berasal dari anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) klaster perlindungan sosial plus. Total anggaran PEN tahun 2021 sendiri mencapai Rp 744,75 triliun, (data 17 dan 21 Juli 2021), angka tersebut merupakan anggaran tambahan, karena sebelumnya hanya dialokasikan Rp 699,43 triliun (data 5 Juli 2021).

 

"Ini adalah dampak pemberlakukan PPKM atau PPKM darurat tanggal 2 Juli,” ujarnya.

 

Dalam catatan KSP, realisasi Bansos sampai dengan 30 April 2021 mencapai Rp 61,4 triliun tumbuh 0,1%. Ada juga pemberian sembako kepada 15,9 juta KPM senilai Rp11,9 triliun. Lalu, penyaluran Bansos tunai pada 9,6 juta KPM dengan nilai Rp 11,1 triliun, pemberian bantuan PKH kepada 9,7 juta KPM senilai Rp13,7 triliun, pemberian KIP Kuliah untuk 906,9 ribu mahasiswa senilai Rp4,2 triliun dan penyaluran PIP kepada 9,9 juta siswa senilai Rp5,2 triliun.

 
Pewarta: Abdul Rahman Ahdori
Editor: Kendi Setiawan