Mandat PBNU untuk Lakpesdam, Mulai Kajian sampai Kaderisasi

Jakarta, NU Online
Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Nusron Wahid menyampaikan bahwa ada tiga mandat PBNU yang diberikan kepada Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam).

Hal tersebut disampaikan saat Serah Terima Jabatan Kepengurusan Lakpesdam PBNU masa khidmah 2015-2021 kepada Kepengurusan masa khidmah 2022-2027 di Aula Lantai 4 Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta, Jalan Taman Amir Hamzah, Matraman, Jakarta, Kamis (31/3/2022).

Pertama, PBNU memberikan mandat untuk melanjutkan kerja sebagai gerakan masyarakat sipil dan kajian keislaman kritis kepada Lakpesdam. Karenanya, Lakpesdam diuji dengan keberaniannya dalam mengkritisi berbagai isu yang tengah berkembang di tengah masyarakat.

Kedua, mandat pelaksana kaderisasi di lingkungan NU. Model kaderisasi ini mengintegrasikan Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PKPNU) dan Madrasah Kader Nahdlatul Ulama (MKNU) menjadi satu model sendiri berjenjang dan menampung kaderisasi di badan otonom.

Nusron menaruh target mulai 1 Dzulqodah 1443 H mendatang, kaderisasi sudah mulai harus dilaksanakan. Artinya, Lakpesdam mempunyai waktu dua bulan untuk menyiapkan hal tersebut.

Ia menjelaskan bahwa ada tiga jenjang kaderisasi yang digunakan saat ini, yakni (1) tingkat dasar, (2) tingkat menengah, dan (3) tingkat nasional. Kaderisasi tingkat dasar yang mengakui PKPNU dan MKNU digunakan sebagai persyaratan di tingkat majelis wakil cabang (MWC) dan ranting.

"Kalau tidak ada lulusan itu (dalam kepengurusan MWC atau ranting) dikasih kesempatan waktu paling lama enam bulan. Kalau tidak, direkomendasikan direshuffle," katanya.

Pengaderan tersebut, tegasnya, merupakan bagian dari meritokrasi di lingkungan NU. Hal ini yang terus didengungkan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf

Pengkaderan tingkat kedua, jenjang menengah, Pendidikan Kepemimpinan Menengah Nahdlatul Ulama (PKMNU) bisa menjadi syarat kepengurusan NU di klaster 1.

Sebagai informasi, PBNU membuat klasterisasi cabang dan wilayah. Dengan begitu, kaderisasi tidak bisa digeneralisasi.

Kaderisasi tingkat ketiga adalah Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKNNU). Ia menyebut program ini mirip Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) versi NU. Durasi kaderisasi ini tiga minggu sampai sebulan.

Di dalam kaderisasi tingkat akhir ini, peserta akan menerima materi sistem ekonomi hingga pertahanan dan perspektif NU mengenai itu semua. Lulusan kaderisasi ini bisa menjadi pengurus di tingkat Pengurus Besar dan Pengurus Wilayah NU di tingkat klaster 1.

Andai peserta tersebut dapat menjadi pemimpin nasional, menurutnya, mereka sudah dapat memahami berbagai urusannya.

Mandat ketiga adalah pengembangan sumber daya manusia. Hal ini, menurutnya, belum tersentuh oleh kepengurusan Lakpesdam sebelumnya.

"Baru LAK, tapi Pesdam-nya belum muncul. Mandat PBNU adalah menjadi salah satu pilar PBNU untuk melaksanakan mandat Muktamar menjadi semangat intelektual dan teknokrat," ujar Nusron.

Oleh karena itu, ada satu unit khusus Lakpesdam yang mengurusi intelektual, vokasi, mencakup profesi, hingga pendidikan dan penambahan kapasitas industri syariah.

Di bidang intelektual, Lakpesdam dapat mulai membuat bimbingan belajar bagi pelajar SMA supaya bisa masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN), beasiswa kursus bahasa Inggris agar santri dan pelajar NU dapat menempuh studi di perguruan tinggi terbaik di dalam negeri maupun luar negeri. Sebab, lanjutnya, ada 2.100 kursi LPDP hanya 950-1.100 yang terpenuhi. Hal ini disebabkan banyak peserta yang tidak memenuhi syarat minimum kemampuan berbahasa Inggrisnya.

Kegiatan ini dihadiri Ketua Lakpesdam PBNU 2015-2021 H Rumadi Ahmad dan Ketua Lakpesdam PBNU 2022-2027 H Ulil Abshar Abdalla beserta jajarannya. Hadir pula para pengurus Lakpesdam periode-periode awal, seperti H Tosari Wijaya, Puang Helmy Alie Yafie, dan H Lukman Hakim Saifuddin. Tampak pula Ketua PBNU H Miftah Faqih dan H Chairul Sholeh Rasyid.

Pewarta: Syakir NF
Editor: Muhammad Faizin