Jakarta, NU Online

Kemandirian pesantren merupakan program prioritas Kementerian Agama (Kemenag) RI untuk melakukan pemberdayaan seluruh pesantren di Indonesia. Pada tahun anggaran 2021, terdapat 105 pesantren yang diberikan modal sekaligus pendampingan usaha. 

Menteri Agama (Menag) RI H Yaqut Cholil Qoumas menargetkan, pada 2024 akan ada 5000 pesantren yang bisa mandiri secara ekonomi. Permodalan dan pendampingan kepada pesantren, dari produksi hingga manajemen pemasaran produk pun telah diberikan.

“Tim telah bergerak dan sudah menemukan beberapa model bisnis yang paling cocok untuk beberapa pesantren. Tahun ini ada 105 pesantren. Target saya, 2024 harus ada 5000 pondok pesantren yang sudah bisa dimandirikan,” kata Gus Yaqut, dalam Pesantren Economic Forum di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta, Rabu (15/12/2021). 

Gus Yaqut mengatakan bahwa pesantren mengemban tiga misi utama yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. 

Menurutnya, pendidikan dan dakwah ibarat ‘kolam kecil’ bagi pesantren. Sementara pemberdayaan ekonomi merupakan ‘kolam besar’. Ia mengingatkan agar para pimpinan pesantren tidak hanya menggarap ‘kolam kecil’ tetapi kolam besar malah tidak tergarap. 

Semula, terdapat dua jenis bantuan yang diberikan kepada pesantren dalam rangka mengungkit kekuatan ekonomi agar bisa mandiri. Bantuan pertama adalah pelatihan. Pesantren-pesantren seringkali mendapatkan berbagai pelatihan, mulai dari mengetik hingga cara memasarkan produk. 

“Tetapi modal tidak dikasih. Jadi hanya diberi pelatihan,” terang Gus Yaqut.

Sementara jenis bantuan kedua, pesantren hanya diberikan modal tanpa pelatihan. Modal diberikan untuk ternak hewan seperti kambing dan sapi. Namun karena tidak ada panduan dan pendampingan akhirnya bantuan tersebut menjadi masalah lantaran tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Belajar dari itu, Menag akhirnya memerintahkan seluruh jajaran di Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) H Ali Ramdhani beserta jajarannya untuk memperbaiki sistem atau pola bantuan yang diberikan kepada pesantren. 

“Bantuan ini harus diberikan dari hulu ke hilir. Pertama yang dilakukan adalah merumuskan atau menemukan entitas bisnis apa yang bisa dilakukan pesantren. Karena tentu kita tidak bisa memaksakan satu bisnis untuk seluruh pesantren. Karena pesantren selalu memiliki kekhasannya masing-masing. Jadi harus berbeda-beda dan spesifik,” terang Gus Yaqut.

Jika bantuan dari program kemandirian itu diberikan kepada pesantren secara konsisten dengan melakukan pendampingan, maka Gus Yaqut optimis pesantren akan mampu menjadi salah satu penggerak sekaligus daya ungkit bagi perekonomian nasional. 

Sementara itu, Dirjen Pendis Kemenag RI H Muhammad Ali Ramdhani menjelaskan bahwa program kemandirian pesantren telah dielaborasi dengan sedemikian rupa. Sasaran program pada 2021 adalah 105 pesantren. 

Lalu pada 2022 akan direplikasi menjadi 500 pesantren serta meluncurkan badan usaha milik pesantren atau Bumpes. Kemudian pada 2023, program kemandirian akan direplikasi di 1500 pesantren dan meluncurkan community economic hub atau pusat ekonomi masyarakat.

“Kemudian pada 2024, replikasi model kemandirian pesantren meliputi 1500 pesantren atau bisa kita sebut tahun kemandirian pesantren. Kemenag juga telah membentuk peta jalan kemandirian pesantren yang dituangkan dalam sebuah kebijakan regulasi dalam wujud Keputusan Menteri Agama Nomor 1252 Tahun 2021,” pungkas Ramdhani. 

Pewarta: Aru Lego Triono

Editor: Alhafiz Kurniawan