Nasional

NU Minta Pemerintah Tegas soal Natuna

Sen, 6 Januari 2020 | 08:10 WIB

NU Minta Pemerintah Tegas soal Natuna

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj meminta pemerintah tegas menyikapi provokasi China yang mengklaim secara sepihak Natuna. (Foto: NU Online/Syakir NF)

Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj meminta pemerintah tegas menyikapi provokasi China yang mengklaim secara sepihak wilayah Natuna.
 
“NU mendukung tindakan tegas pemerintah,” katanya saat konferensi pers di Gedung PBNU Lantai 3, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Senin (6/1).
 
Kiai Said menjelaskan bahwa Kepulauan Natuna masuk dalam 200 Mil Laut Zona Ekonomi Eksklusif yang telah diratifikasi sejak 1984. Tindakan China merupakan bentuk provokasi politik yang tidak bisa diterima. Klaim sepihak ini pangkal sengketa puluhan tahun.
 
“Seluruh klaim China tidak memiliki dasar hukum. Tindakan Beijing menolak konvensi itu adalah melanggar norma,” ujarnya.
 
Meskipun China merupakan investor terbesar ketiga di Indonesia, NU meminta pemerintah tidak lembek dengan provokasi tersebut. Sebab, keutuhan NKRI merupakan harga mati yang tidak bisa ditukar apapun.
 
Karenanya, NU meminta pemerintah untuk mengarusutamakan maritim dan kelautan. Salah satunya dengan menyebut pulau yang berada di wilayah perbatasan sebagai pulau terdepan.
 
“Pulau pebatasan rawan gejolak tidak boleh disebut lagi pulau terluar, tapi pulau terdepan,” tegas Kiai Said.
 
Di samping itu, sikap Nahdlatul Ulama ini juga, katanya didasari atas dawuh Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari, pendiri NU yang menyatakan bahwa hukum membela keutuhan tanah air fardu ain. Siapa pun yang berjuang demi tanah air dan meninggal maka ia hukumnya mati syahid.
 
Man maata liajli wathanihi, mata syahidan (Barang siapa yang mati berjuang demi tanah airnya, maka dia mati syahid),” kata Pengasuh Pesantren Al-Tsaqafah, Ciganjur, Jakarta Selatan itu menyitir dawuh Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari.
 
“Itulah dasar pernyataan kita. Warga NU semuanya berangkat dari prinsip yang telah diajarkan oleh Hadratussyekh, membela tanah air fardu ain (wajib bagi setiap individu),” lanjutnya.
 
Kiai Said didampingi Wakil Ketua Umum PBNU H Muhammad Ma’shoem Machfudz, Ketua PBNU H Robikin Emhas, KH Abdul Manan Ghani, dan H Eman Suryaman.
 
Pewarta: Syakir NF
Editor: Muchlishon