"Sehingga Indonesia terlalu cantik untuk dirusak dengan mengatasnamakan agama dan juga sebaliknya mengatasnamakan kekuasaan tak berperi," ungkapnya di Jakarta, Kamis (3/10).
"Karena kewajiban kita semua sesungguhnya adalah menjaga arsitektur moderat yang telah diwariskan oleh para pendiri Indonesia," tegasnya.
Di antara gerakan yang mengancam persatuan dan kesatuan NKRI menurutnya adalah paham khilafah yang di Indonesia sudah tertolak dan dibubarkan, yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Gerakan ini, menurutnya, merupakan gerakan transnasional yang bersifat komunistis utopis.
"Sesungguhnya radikal itu “bonus”. Paham khilafah sejatinya gerakan transnasional yang bersifat komunistis utopis. Pintu masuknya adalah Islam kaffah menurut tafsir sepihak versi mereka," jelasnya.
Gerakan yang cenderung melawan kemapanan ini menarik bagi intelektual milenial yang belajar Islam nonpesantren. Melalui sayap-sayapnya, HTI yang telah mati masih dan diyakini potensial membahayakan bumi pertiwi.
"Model penghalalan segala cara untuk merebut kekuasaan termasuk di antaranya kaderisasi terselubung sesungguhnya mengingatkan pada pola gerakan Partai Komunis Indonesia. Konstruksi gerakan HTI dan PKI sangat tidak sesuai diterapkan di negara khatulistiwa ini," tegasnya.
Maka lanjutnya, tugas bangsa Indonesia adalah memberikan formula pesantren kepada kaum milenial melalui gerakan-gerakan edukatif konstrukstif yang bersendikan pada PBNU (Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 1945).
"Nilai-nilai yang mewujud dari 4 Pilar tersebut nyata telah tetap menyatukan nasionalisme dan ke-Indonesia-an kita semua," pungkasnya.
Pewarta: Muhammad Faizin
Editor: Abdullah Alawi
Terpopuler
1
KH Thoifur Mawardi Purworejo Meninggal Dunia dalam Usia 70 tahun
2
Targetkan 45 Ribu Sekolah, Kemendikdasmen Gandeng Mitra Pendidikan Implementasi Pembelajaran Mendalam dan AI
3
Kuasa Hukum Rakyat Pati Mengaku Dianiaya hingga Disekap Berjam-jam di Kantor Bupati
4
Amalan Mengisi Rebo Wekasan, Mulai Mandi, Shalat, hingga Yasinan
5
Ramai Kritik Joget Pejabat, Ketua MPR Anggap Hal Normal
6
Pimpinan DPR Bantah Gaji Naik, tapi Dapat Berbagai Tunjangan Total hingga Rp70 Juta
Terkini
Lihat Semua